Menekan Sendi Kehidupan, Alasan PAN Tak Setuju PCR Diwajibkan di Semua Transportasi

Kompas.com - 27/10/2021, 09:41 WIB
Petugas kesehatan melakukan tes usap PCR di Jakarta, Senin (25/10/2021). Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan alasan pemerintah mewajibkan penumpang pesawat wajib swab test Polymerase Chain Reaction (PCR) COVID-19 karena perlu adanya penerapan metode testing dengan standar terbaik di tengah peningkatan kapasitas bahkan penuh di pesawat, namun tidak di transportasi lain. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa. GALIH PRADIPTAPetugas kesehatan melakukan tes usap PCR di Jakarta, Senin (25/10/2021). Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan alasan pemerintah mewajibkan penumpang pesawat wajib swab test Polymerase Chain Reaction (PCR) COVID-19 karena perlu adanya penerapan metode testing dengan standar terbaik di tengah peningkatan kapasitas bahkan penuh di pesawat, namun tidak di transportasi lain. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengaku partainya tidak setuju apabila pemerintah hendak menerapkan tes polymerase chain reaction (PCR) sebagai syarat wajib bagi pengguna seluruh moda transportasi.

Menurut dia, rencana itu justru akan lebih memberatkan masyarakat di tengah adanya penerapan syarat wajib PCR pada perjalanan udara.

"Tentu lebih berat lagi. Itu akan menekan daya gerak masyarakat. Itu akan menekan semua sendi kehidupan kita baik ekonomi, ataupun kegiatan lain," kata Yandri saat ditemui di Kantor DPP PAN, Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (26/10/2021) malam.

Baca juga: Soal Harga Tes PCR, Anggota DPR: Jika Tidak Ada Kepentingan Bisnis, Harusnya Bisa Lebih Murah

Ketua Komisi VIII DPR itu melanjutkan, rencana kebijakan penerapan wajib PCR di semua moda transportasi sangat tidak menguntungkan di semua sendi kehidupan.

Ia mengaku heran lantaran rencana tersebut justru mengemuka ketika kasus Covid-19 sudah dianggap melandai.

"Kalau sudah dianggap landai, sejatinya ada kelonggaran untuk beraktivitas, untuk kegiatan ekonomi, kegiatan belajar mengajar dan sebagainya," ucap dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia meminta pemerintah tidak terlalu paranoid untuk menghadapi pandemi Covid-19, meski virus itu masih ada.

Baca juga: Rencana Penurunan Harga Tes PCR Jadi Rp 300.000 dan Desakan agar Pemerintah Sesuaikan Harga Reagen

Hal-hal paranoid yang dimaksud adalah dengan menerapkan kebijakan yang tidak menjadi solusi tepat bagi masyarakat.

"Itu nanti masyarakat mati karena enggak Covid-19, tapi mati karena diam di rumah. Mati karena enggak makan dan sebagainya," ucap dia.

Oleh karena itu, Yandri menyarankan agar syarat perjalanan lebih dipermudah misalnya hanya menyertakan bukti vaksinasi Covid-19 dan swab antigen.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri PPPA Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Bunuh Diri Mahasiswi NWR

Menteri PPPA Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Bunuh Diri Mahasiswi NWR

Nasional
TNI AU Siagakan Tiga Helikopter Bantu Penanganan Erupsi Gunung Semeru

TNI AU Siagakan Tiga Helikopter Bantu Penanganan Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Mensesneg: Presiden dan Wapres Terus Monitor Erupsi Gunung Semeru

Mensesneg: Presiden dan Wapres Terus Monitor Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Jokowi Minta Tindakan Tanggap Darurat Selamatkan Korban Erupsi Semeru

Jokowi Minta Tindakan Tanggap Darurat Selamatkan Korban Erupsi Semeru

Nasional
Jokowi Instruksikan Percepatan Bantuan dan Perbaikan Terkait Erupsi Semeru

Jokowi Instruksikan Percepatan Bantuan dan Perbaikan Terkait Erupsi Semeru

Nasional
BNPB Minta Pusat dan Daerah Bahu-membahu Lakukan Penanganan Darurat Erupsi Semeru

BNPB Minta Pusat dan Daerah Bahu-membahu Lakukan Penanganan Darurat Erupsi Semeru

Nasional
TNI AU Terjunkan Pasukan Bantu Masyarakat Terdampak Erupsi Semeru

TNI AU Terjunkan Pasukan Bantu Masyarakat Terdampak Erupsi Semeru

Nasional
PMI Kirim 10 Tangki Air, Makanan, dan Layanan Kesehatan untuk Pengungsi Semeru

PMI Kirim 10 Tangki Air, Makanan, dan Layanan Kesehatan untuk Pengungsi Semeru

Nasional
Kasus Polisi Perkosa Mahasiswa hingga Bunuh Diri, Kapolri: Sedang Ditangani

Kasus Polisi Perkosa Mahasiswa hingga Bunuh Diri, Kapolri: Sedang Ditangani

Nasional
BPBD: 902 Warga Mengungsi akibat Erupsi Semeru

BPBD: 902 Warga Mengungsi akibat Erupsi Semeru

Nasional
Diangkat Jadi ASN Polri, Eks Kasatgas KPK: Kita Ikuti Dulu Sosialisasi Besok

Diangkat Jadi ASN Polri, Eks Kasatgas KPK: Kita Ikuti Dulu Sosialisasi Besok

Nasional
Erupsi Gunung Semeru, 41 Orang Alami Luka Bakar

Erupsi Gunung Semeru, 41 Orang Alami Luka Bakar

Nasional
Wapres Minta BNPB, Kemensos, Kemenkes, dan Pemprov Segera Tangani Dampak Erupsi Semeru

Wapres Minta BNPB, Kemensos, Kemenkes, dan Pemprov Segera Tangani Dampak Erupsi Semeru

Nasional
Mbah Rono: Erupsi Gunung Semeru Tidak Seperti Letusan Merapi Tahun 2010

Mbah Rono: Erupsi Gunung Semeru Tidak Seperti Letusan Merapi Tahun 2010

Nasional
AHY Instruksikan Kader Demokrat Bantu Warga Terdampak Erupsi Gunung Semeru

AHY Instruksikan Kader Demokrat Bantu Warga Terdampak Erupsi Gunung Semeru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.