Soal Harga Tes PCR, Anggota DPR: Jika Tidak Ada Kepentingan Bisnis, Harusnya Bisa Lebih Murah

Kompas.com - 27/10/2021, 09:16 WIB
Seorang tenaga kesehatan mengambil sampel untuk tes usap PCR COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoerie, Ternate, Maluku Utara, Senin (23/8/2021). RSUD Chasan Boesoerie memberi layanan tes usap PCR gratis setiap hari kerja untuk 50 orang, dengan syarat membawa salinan KTP dan kartu keluarga serta layanan dibuka mulai pukul 08.30 hingga 10.00 WIT. ANTARA FOTO/Harmoko Minggu/wsj.  ANTARA FOTO/Harmoko MingguSeorang tenaga kesehatan mengambil sampel untuk tes usap PCR COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoerie, Ternate, Maluku Utara, Senin (23/8/2021). RSUD Chasan Boesoerie memberi layanan tes usap PCR gratis setiap hari kerja untuk 50 orang, dengan syarat membawa salinan KTP dan kartu keluarga serta layanan dibuka mulai pukul 08.30 hingga 10.00 WIT. ANTARA FOTO/Harmoko Minggu/wsj.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani berpendapat, harga tes PCR maksimal Rp 300.000 yang hendak dipatok pemerintah masih terlalu mahal.

Menurut Netty, harga tes PCR dapat ditekan lagi sebagaimana di India yang harga tes PCR-nya berada di bawah Rp 100.000.

“Harga Rp 300 ribu itu masih tinggi dan memberatkan. Jika tidak ada kepentingan bisnis, harusnya bisa lebih murah lagi. India mematok harga di bawah Rp 100 ribu, kenapa kita tidak bisa?” kata Netty dalam keterangan tertulis, Rabu (27/10/2021).

Netty juga meminta pemerintah untuk menjelaskan harga dasar PCR secara transparan. Sebab, sebelumnya harga tes PCR sempat berada di atas Rp 1 juta, lalu dapat turun hingga Rp 300.000.

Namun, kata politikus PKS itu, tidak ada penjelasan dari pemerintah mengenai mekanisme penurunan harga tersebut, misalnya ada subsidi dari pemerintah atau cara lainnya.

"Saya berharap, pandemi Covid-19 ini tidak menjadi ruang bagi pihak-pihak yang memanfaatkannya demi kepentingan bisnis. Pemerintah harus punya sikap yang tegas bahwa seluruh kebijakan penanganan murni demi keselamatan rakyat,” ujar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Rencana Penurunan Harga Tes PCR Jadi Rp 300.000 dan Desakan agar Pemerintah Sesuaikan Harga Reagen

Di samping itu, Netty juga menyoroti rencana pemerintah mewajibkan tes PCR sebagai syarat perjalanan menggunakan moda transportasi publik.

Ia mengingatkan, pemerintah hendaknya memastikan ketersediaan dan kesiapan laboratorium di lapangan sebelum mewajibkan tes PCR.

"Jangan sampai masyarakat lagi yang dirugikan. Misalnya, hasilnya tidak bisa keluar 1X24 jam. Belum lagi soal adanya pemalsuan surat PCR yang diperjualbelikan atau diakali karena situasi terdesak," kata Netty.

Ia juga menekankan, tes PCR sejatinya merupakan alat untuk melakukan screening. Artinya, selama menunggu hasil tes PCR keluar maka orang tersebut harus melakukan karantina.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
STAND UP COMEDY INDONESIA
SIAPA YANG PALING | RIO JUARANYA paling PERHATIAN, PEDULI dan DEWASA VERSI KOMIKA 5 BESAR SUCI IX
SIAPA YANG PALING | RIO JUARANYA...
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Nasional
Muncul Varian Omicron, Menkes: Tidak Perlu Panik

Muncul Varian Omicron, Menkes: Tidak Perlu Panik

Nasional
Pemerintah Pastikan Tempat Karantina Akan Kerja Keras Cegah Varian Omicron dari Luar Negeri

Pemerintah Pastikan Tempat Karantina Akan Kerja Keras Cegah Varian Omicron dari Luar Negeri

Nasional
Ini Daftar 11 Negara yang Warganya Dilarang Masuk RI untuk Cegah Varian Omicron

Ini Daftar 11 Negara yang Warganya Dilarang Masuk RI untuk Cegah Varian Omicron

Nasional
Menkes: Sampai Sekarang Indonesia Belum Teramati Adanya Varian Omicron

Menkes: Sampai Sekarang Indonesia Belum Teramati Adanya Varian Omicron

Nasional
Cegah Varian Corona Omicron, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 7 Hari

Cegah Varian Corona Omicron, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 7 Hari

Nasional
WNI dari Negara Afrika bagian Selatan dan Hongkong Wajib Karantina 14 Hari

WNI dari Negara Afrika bagian Selatan dan Hongkong Wajib Karantina 14 Hari

Nasional
Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

Nasional
Bantu Amankan KTT G20, KSAL Siapkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Bantu Amankan KTT G20, KSAL Siapkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Nasional
Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, di DKI Tertinggi

Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, di DKI Tertinggi

Nasional
UPDATE 28 November: Tambah 1 Orang, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 143.808

UPDATE 28 November: Tambah 1 Orang, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 143.808

Nasional
UPDATE: 244.999 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,94 Persen

UPDATE: 244.999 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,94 Persen

Nasional
UPDATE 28 November: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 8.214

UPDATE 28 November: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 8.214

Nasional
Kapal Selam KRI Cakra-401 Selesai Jalani 'Overhaul', KSAL: Hasilnya Bagus

Kapal Selam KRI Cakra-401 Selesai Jalani "Overhaul", KSAL: Hasilnya Bagus

Nasional
UPDATE 28 November: 94.339.737 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 28 November: 94.339.737 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.