Disindir Demokrat, Sekjen PDI-P Tawarkan Beasiswa untuk Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menawarkan beasiswa untuk pihak yang mau melakukan kajian terkait perbandingan kinerja pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo.

Pernyataan itu disampaikan Hasto menanggapi sindiran Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bapillu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani yang mengatakan Hasto hidup di alam mimpi saat pemerintahan SBY.

“Saya pribadi menawarkan beasiswa bagi mereka yang akan melakukan kajian untuk membandingkan antara kinerja dari Presiden Jokowi dengan Presiden SBY,” terang Hasto ditemui di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/10/2021).

Baca juga: Disinggung PDI-P, Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi

Sebab menurut Hasto, kajian akademis adalah hal yang paling objektif untuk mengukur capaian kinerja pemerintah.

“Bagaimana jumlah jembatan yang dibangun antara 10 tahun Pak SBY dengan Pak Jokowi saat ini saja. Jumlah pelabuhan, jalan tol, lahan-lahan pertanian untuk rakyat, bendungan-bendungan untuk rakyat, itu kan bisa dilakukan penelitian yang objektif,” jelasnya.

Hasto juga menuding adanya berbagai kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2009.

Salah satunya adalah perekrutan anggota KPU untuk masuk ke sejumlah partai politik guna mengamankan suara penguasa.

“Kemudian aspek kualitatifnya, bagaimana penyelenggaraan pemilu. pada 2009 itu kan kecurangannya masif dan ada tokoh-tokoh KPU yang direkrut masuk ke parpol hanya untuk memberikan dukungan elektoral penguasa. Ada manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan sebagainya,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya Kamhar Lakumani menyindir Hasto hidup di alam mimpi sebelum pemerintahan Jokowi.

Baca juga: Puji Jokowi soal Penanganan Pandemi, PDI-P: Pemerintahan Sebelumnya Terlalu Banyak Rapat

Pernyataan itu disampaikan Kamhar menanggapi keterangan Hasto sebelumnya yang menuding pemerintahan SBY terlalu sering rapat tanpa memberi keputusan.

“Mungkin Hasto sebelum pemerintahan Pak Jokowi hanya hidup di alam mimpi, tak mengenal realita,” sebut Kamhar pada Kompas.com, Jumat (22/10/2021).

Kamhar menjelaskan tudingan Hasto salah jika menyebut SBY jarang mengambil keputusan dalam rapat-rapat yang diadakan.

Sebaliknya, Kamhar mengklaim berdasarkan keterangan Jusuf Kalla, pemerintahan SBY justru lebih efektif, dan cepat dalam pengambilan keputusan.