Soal Tudingan Kecurangan Pemilu 2009, Demokrat Sebut Hasto Gagal Move On dari Kekalahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto gagal move on untuk menerima kenyataan bahwa pasangan calon (paslon) yang diusung partainya kalah telak saat Pilpres 2009.

Sehingga, menurut Kamhar, Hasto kemudian mengungkit persoalan Pemilu 2009 dengan menyebut adanya berbagai kecurangan dalam penyelenggaraan pesta demokrasi itu.

"Hasto kembali mengalihkan topik dari polemik tentang pengambilan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan presiden pendahulunya ke persoalan Pemilu 2009," kata Kamhar dalam keterangannya, Minggu (24/10/2021).

Baca juga: Disindir Demokrat, Sekjen PDI-P Tawarkan Beasiswa untuk Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

Kamhar menanggapi tudingan Hasto yang menyebut adanya pendekatan kekuasaan dalam Pemilu 2009.

Pemilu 2009 berlangsung di tengah masa pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Publik masih ingat, kontestasi Pilpres 2009 diikuti 2 incumbent. Selain Pak SBY, juga ada Pak Jusuf Kalla yang berpasangan dengan Pak Wiranto. Jadi tak mungkin menggunakan pendekatan kekuasaan," imbuh dia.

Selain itu, klaim Kamhar, hasil-hasil survei dari seluruh lembaga survei juga tak jauh berbeda dengan hasil Pemilu 2009 yang memenangkan paslon SBY-Boediono.

Atas hal tersebut, Kamhar meminta Hasto tidak membuat argumen yang sembarangan dan terkesan intelektual, tetapi tidak punya justifikasi.

Menurut dia, Hasto juga tidak memiliki integritas membicarakan tentang netralitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat itu.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: PDI-P Puncak Elektabilitas Parpol, Gerindra Runner Up

"Justru dialah yang memiliki rekam jejak hitam mengintervensi KPU untuk memuluskan buronan Harun Masiku yang kini entah di mana. Jika merasa bersih dan punya tanggung jawab moral, Hasto mestinya fokus saja bagaimana menghadirkan Harun Masiku," jelasnya.

Kamhar berpendapat, sejumlah tanggapan Hasto beberapa waktu belakangan justru semakin menunjukkan sisi insecure-nya.

Terlebih, dia juga menyebut Hasto sedang terpapar virus ngawur atas sejumlah tanggapan atau pernyataan yang dibuat dan menyindir pemerintahan sebelum Jokowi.

"Menawarkan pendekatan berbasis riset dan analisis untuk studi komparasi antara capaian pemerintahan SBY versus pemerintahan Jokowi agar lebih objektif melalui beasiswa yang disiapkannya secara pribadi. Ini senyatanya conflict of interest yang sejak dari niat sudah cacat," nilai Kamhar.

Atas penilaian-penilaian itu, Kamhar menyarankan Hasto memperbaiki diri sebagai Sekjen PDI-P. Dia meminta Hasto untuk fokus saja dengan agenda PDI-P.

Menurut dia, hal tersebut jauh lebih baik dilakukan Hasto agar janji-janji kampanye PDI-P jilid 1 dan 2 bisa ditunaikan.

Sebab, Kamhar menilai sejauh ini belum ada janji kampanye PDI-P baik di bidang politik, ekonomi dan hukum yang ditepati atau dilunasi.

"Hasto harus mengubah gaya politik post truth yang terus dilakoninya. Ini kontraproduktif dalam ikhtiar pendewasaan demokrasi dan pendidikan politik bagi rakyat," pungkas dia.

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto sebelumnya menuding adanya berbagai kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2009.

Baca juga: Disinggung PDI-P, Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi

Salah satunya, kata Hasto, adalah perekrutan anggota KPU untuk masuk ke sejumlah partai politik guna mengamankan suara penguasa.

“Kemudian aspek kualitatifnya, bagaimana penyelenggaraan pemilu. pada 2009 itu kan kecurangannya masif dan ada tokoh-tokoh KPU yang direkrut masuk ke parpol hanya untuk memberikan dukungan elektoral penguasa. Ada manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan sebagainya,” tutur Hasto ditemui di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/10/2021).

Hasto juga menawarkan beasiswa untuk pihak yang mau melakukan kajian terkait perbandingan kinerja pemerintah di bawah kepimpinan Presiden SBY dengan Presiden Jokowi.

Pernyataan Hasto ini disampaikan untuk menanggapi sindiran Kamhar yang mengatakan Hasto hidup di alam mimpi saat pemerintahan SBY.