Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang Kompas: Parpol Baru dan Nonparlemen Belum Banyak Dikenal Publik

Kompas.com - 22/10/2021, 08:41 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

Sumber

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Litbang Kompas pada Oktober 2021 menunjukkan, belum banyak warga yang mengenal atau mengetahui partai-partai politik baru dan partai nonparlemen.

Survei menemukan bahwa 83 persen responden mengaku tidak tahu atau mengenal partai-partai baru dan nonparlemen. Hanya17 responden yang sudah mengenali sejumlah parpol baru dan nonparlemen.

Dikutip dari berita Kompas.id yang berjudul "Survei ”Kompas”: Parpol Baru dan Nonparlemen Belum Dikenal Publik", tingkat kenal publik terhadap partai-partai baru juga terbilang rendah.

Partai baru yang paling banyak dikenal ialah Partai Gelombang Rakyat (Gelora) dengan angka 4,3 persen.

Baca juga: Banteng, Celeng, dan Oligarki Partai Politik

Selanjutnya, terdapat Partai Masyumi (2,7 persen), Partai Indonesia Damai (2,4 persen), Partai Ummat (2,1 persen), Partai Nusantara (1,6 persen), Partai Usaha Kecil Menengah (1,2 persen).

Lalu, Partai Rakyat Adil Makmur (1 persen), Partai Era Masyarakat Sejahtera (0,4 persen), Partai Negeri Daulat Indonesia (0,3 persen), dan Partai Cinta (0,1 persen).

Survei yang sama menunjukkan, 53 persen responden menyatakan tidak tertarik menjadikan partai baru sebagai pilihan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Hanya ada 19,5 persen responden yang tertarik dan 2,3 persen responden yang sangat tertarik untuk memilih partai baru, sedangkan sisanya 6,3 persen responden menyatakan sangat tidak tertarik dan 18,9 persen responden menjawab tidak tahu.

Sementara itu, elektabilitas partai-partai nonparlemen juga terbilang masih jauh dari ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

Berdasarkan hasil survei, Partai Perindo memiliki elektabilitas sebesar 1,6 persen, disusul Partai Solidaritas Indonesia (0,8 persen), Partai Hanura (0,3 persen), Partai Garuda (0,3 persen), lalu Partai Berkarya, Partai Bulan Bintang, dan Partai Partai Keadilan dan Persatuan masing-masing 0 persen.

Baca juga: Menilik Wacana Pendirian Partai Politik oleh Sejumlah Eks Pegawai KPK

Survei ini dilaksanakan pada 26 September-9 Oktober 2021 dengan melakukan wawancara tatap muka terhadap 1.200 orang responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan bertingkat di 34 provinsi.

Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian ± 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Tantangan besar

Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno mengatakan, minimnya popularitas merupakan tantangan besar bagi partai politik yang pertama kali berlaga dalam pemilu.

Tatangan serupa juga dialami oleh partai politik nonparlemen karena mereka belum memiliki pemilih yang loyal dalam jumlah memadai untuk dikonversi menjadi kursi parlemen.

Baca juga: Perludem: Pemilu 2024 Akan Jadi yang Paling Rumit dan Kompleks Sepanjang Sejarah

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com