Salin Artikel

Survei Litbang Kompas: Parpol Baru dan Nonparlemen Belum Banyak Dikenal Publik

Survei menemukan bahwa 83 persen responden mengaku tidak tahu atau mengenal partai-partai baru dan nonparlemen. Hanya17 responden yang sudah mengenali sejumlah parpol baru dan nonparlemen.

Dikutip dari berita Kompas.id yang berjudul "Survei ”Kompas”: Parpol Baru dan Nonparlemen Belum Dikenal Publik", tingkat kenal publik terhadap partai-partai baru juga terbilang rendah.

Partai baru yang paling banyak dikenal ialah Partai Gelombang Rakyat (Gelora) dengan angka 4,3 persen.

Selanjutnya, terdapat Partai Masyumi (2,7 persen), Partai Indonesia Damai (2,4 persen), Partai Ummat (2,1 persen), Partai Nusantara (1,6 persen), Partai Usaha Kecil Menengah (1,2 persen).

Lalu, Partai Rakyat Adil Makmur (1 persen), Partai Era Masyarakat Sejahtera (0,4 persen), Partai Negeri Daulat Indonesia (0,3 persen), dan Partai Cinta (0,1 persen).

Survei yang sama menunjukkan, 53 persen responden menyatakan tidak tertarik menjadikan partai baru sebagai pilihan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Hanya ada 19,5 persen responden yang tertarik dan 2,3 persen responden yang sangat tertarik untuk memilih partai baru, sedangkan sisanya 6,3 persen responden menyatakan sangat tidak tertarik dan 18,9 persen responden menjawab tidak tahu.

Sementara itu, elektabilitas partai-partai nonparlemen juga terbilang masih jauh dari ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

Berdasarkan hasil survei, Partai Perindo memiliki elektabilitas sebesar 1,6 persen, disusul Partai Solidaritas Indonesia (0,8 persen), Partai Hanura (0,3 persen), Partai Garuda (0,3 persen), lalu Partai Berkarya, Partai Bulan Bintang, dan Partai Partai Keadilan dan Persatuan masing-masing 0 persen.

Survei ini dilaksanakan pada 26 September-9 Oktober 2021 dengan melakukan wawancara tatap muka terhadap 1.200 orang responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan bertingkat di 34 provinsi.

Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian ± 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Tantangan besar

Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno mengatakan, minimnya popularitas merupakan tantangan besar bagi partai politik yang pertama kali berlaga dalam pemilu.

Tatangan serupa juga dialami oleh partai politik nonparlemen karena mereka belum memiliki pemilih yang loyal dalam jumlah memadai untuk dikonversi menjadi kursi parlemen.

Hal ini semestinya memacu mereka untuk terus meningkatkan popularitas agar dapat dikonversi menjadi suara dan raihan suara.

"Teori dasarnya itu, kan, untuk dapat disukai, maka parpol itu harus dikenali terlebih dulu. Artinya, agar ada potensi disukai oleh publik, parpol harus mendapatkan popularitas dulu,” ujarnya saat dihubungi pada Kamis (21/10/2021), dikutip dari Kompas.id.

Untuk itu, menurut Adi, partai-partai baru dan nonparlemen harus melakukan kampanye dan sosialisasi yang masif, baik melalui spanduk, baliho, maupun membangun narasi di media sosial dan media arus utama.

"Untuk bisa menyampaikan narasi dalam sosialisasi dan kampanye yang tepat, segmentasi publik juga mesti dipelajari sehingga narasinya tidak direspons keliru atau negatif. Sebab, jika keliru, itu akan merugikan bagi parpol baru tersebut,” katanya.

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/22/08413041/survei-litbang-kompas-parpol-baru-dan-nonparlemen-belum-banyak-dikenal

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

Nasional
Hakim PN Surabaya 'Ngamuk' Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Hakim PN Surabaya "Ngamuk" Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Nasional
Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

Nasional
RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Nasional
KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

Nasional
Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Nasional
Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Nasional
Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Nasional
Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Nasional
Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.