Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Demokrat: Kondisi Politik dan Demokrasi Memburuk

Kompas.com - 22/10/2021, 07:10 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mesti bekerja keras memperbaiki kondisi politik dan demokrasi yang dinilai memburuk.

"Catatan terbesar bagi dua tahun awal periode kedua pemerintahan Joko Widodo adalah kondisi politik dan demokrasi Indonesia yang terus memburuk," kata Herzaky dalam siaran pers, Kamis (21/10/2021) malam.

Herzaky menuturkan, sejumlah hasil survei, baik dalam maupun luar negeri menunjukkan kondisi demokrasi di Indonesia memburuk.

Baca juga: Dua Tahun Jokowi-Maruf, Demokrat Soroti Turunnya Kualitas Demokrasi hingga Proyek Kereta Cepat

Contohnya, survei SMRC menunjukkan bahwa masyarakat yang menilai kondisi demokrasi buruk bertambah dari 14,5 persen pada September 2019 menjadi 24,4 persen pada September 2021.

Selain itu, kata Herzaky, indeks demokrasi Indonesia menurut Freedom House terus menurun tiap tahunnya.

"Bahkan, selama era Joko Widodo, Indonesia tidak pernah masuk dalam kategori negara bebas atau free seperti halnya di era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Indonesia selalu di kategori negara partly free," ujar dia.

Ia mengatakan, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf juga mesti menghindari godaan besar menuju kekuasaan absolut karena besarnya kekuatan politik pendukung Jokowi-Ma'ruf di parlemen.

"Dengan kekuatan politik parlemen yang saat ini mencapai 82 persen, kebijakan apa pun yang akan diambil pemerintah, dengan mudah bisa disetujui parlemen," kata dia.

Baca juga: Dua Tahun Jokowi-Maruf, Vaksinasi Covid-19 dan Harapan Menuju Endemi

Menurut Herzaky, hal itu sudah terbukti ketika DPR tetap mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada Oktober 2020 meski terdapat penolakan masif dari publik.

Ia juga menyinggung timbulnya wacana presiden tiga periode yang menurut dia perlu terus diawasi meski Jokowi sudah berkali-kali menyatakan tidak berminat menjadi presiden tiga periode dan menolak wacana itu.

"Suatu sinyal positif yang patut kita jaga betul agar tidak mendadak berubah. Karena kalau sampai itu terjadi, demokrasi kita akan kembali ke masa kelam, bahkan lebih kelam dibandingkan dengan Orde Baru," ujar Herzaky.

Selain itu, Herzaky menyoroti serangan-serangan yang dialamatkan kepada pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah, mulai dari doxing, fitnah, hoaks, hingga peretasan akun.

"Ada upaya sangat serius untuk menghancurkan kekuatan yang berbeda pandangan dengan pemerintah. Ada abuse of power yang terjadi sangat nyata, tapi seakan pemerintah tak berdaya menghadapinya," kata dia.

Baca juga: Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Pukat UGM: Indonesia Masih Lekat dengan Korupsi

Herzaky berharap, di sisa tiga tahun pemerintahannya, Jokowi-Ma'ruf dapat meninggalkan warisan iklim demokrasi yang lebih baik dibandingkan situasi hari ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Nasional
Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Nasional
Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Nasional
Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Nasional
Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Nasional
Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Nasional
Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Nasional
Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com