Survei Litbang Kompas: Parpol Baru dan Nonparlemen Belum Banyak Dikenal Publik

Kompas.com - 22/10/2021, 08:41 WIB
Ilustrasi. PIXABAY/ LARS PETER WITTIlustrasi.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Litbang Kompas pada Oktober 2021 menunjukkan, belum banyak warga yang mengenal atau mengetahui partai-partai politik baru dan partai nonparlemen.

Survei menemukan bahwa 83 persen responden mengaku tidak tahu atau mengenal partai-partai baru dan nonparlemen. Hanya17 responden yang sudah mengenali sejumlah parpol baru dan nonparlemen.

Dikutip dari berita Kompas.id yang berjudul "Survei ”Kompas”: Parpol Baru dan Nonparlemen Belum Dikenal Publik", tingkat kenal publik terhadap partai-partai baru juga terbilang rendah.

Partai baru yang paling banyak dikenal ialah Partai Gelombang Rakyat (Gelora) dengan angka 4,3 persen.

Baca juga: Banteng, Celeng, dan Oligarki Partai Politik

Selanjutnya, terdapat Partai Masyumi (2,7 persen), Partai Indonesia Damai (2,4 persen), Partai Ummat (2,1 persen), Partai Nusantara (1,6 persen), Partai Usaha Kecil Menengah (1,2 persen).

Lalu, Partai Rakyat Adil Makmur (1 persen), Partai Era Masyarakat Sejahtera (0,4 persen), Partai Negeri Daulat Indonesia (0,3 persen), dan Partai Cinta (0,1 persen).

Survei yang sama menunjukkan, 53 persen responden menyatakan tidak tertarik menjadikan partai baru sebagai pilihan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Hanya ada 19,5 persen responden yang tertarik dan 2,3 persen responden yang sangat tertarik untuk memilih partai baru, sedangkan sisanya 6,3 persen responden menyatakan sangat tidak tertarik dan 18,9 persen responden menjawab tidak tahu.

Sementara itu, elektabilitas partai-partai nonparlemen juga terbilang masih jauh dari ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

Berdasarkan hasil survei, Partai Perindo memiliki elektabilitas sebesar 1,6 persen, disusul Partai Solidaritas Indonesia (0,8 persen), Partai Hanura (0,3 persen), Partai Garuda (0,3 persen), lalu Partai Berkarya, Partai Bulan Bintang, dan Partai Partai Keadilan dan Persatuan masing-masing 0 persen.

Baca juga: Menilik Wacana Pendirian Partai Politik oleh Sejumlah Eks Pegawai KPK

Survei ini dilaksanakan pada 26 September-9 Oktober 2021 dengan melakukan wawancara tatap muka terhadap 1.200 orang responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan bertingkat di 34 provinsi.

Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian ± 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Tantangan besar

Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno mengatakan, minimnya popularitas merupakan tantangan besar bagi partai politik yang pertama kali berlaga dalam pemilu.

Tatangan serupa juga dialami oleh partai politik nonparlemen karena mereka belum memiliki pemilih yang loyal dalam jumlah memadai untuk dikonversi menjadi kursi parlemen.

Baca juga: Perludem: Pemilu 2024 Akan Jadi yang Paling Rumit dan Kompleks Sepanjang Sejarah

Hal ini semestinya memacu mereka untuk terus meningkatkan popularitas agar dapat dikonversi menjadi suara dan raihan suara.

"Teori dasarnya itu, kan, untuk dapat disukai, maka parpol itu harus dikenali terlebih dulu. Artinya, agar ada potensi disukai oleh publik, parpol harus mendapatkan popularitas dulu,” ujarnya saat dihubungi pada Kamis (21/10/2021), dikutip dari Kompas.id.

Untuk itu, menurut Adi, partai-partai baru dan nonparlemen harus melakukan kampanye dan sosialisasi yang masif, baik melalui spanduk, baliho, maupun membangun narasi di media sosial dan media arus utama.

"Untuk bisa menyampaikan narasi dalam sosialisasi dan kampanye yang tepat, segmentasi publik juga mesti dipelajari sehingga narasinya tidak direspons keliru atau negatif. Sebab, jika keliru, itu akan merugikan bagi parpol baru tersebut,” katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Eks Dirjen Kemendagri Diduga Minta 'Uang Pelicin' agar Dana PEN Kolaka Timur Bisa Cair...

Saat Eks Dirjen Kemendagri Diduga Minta "Uang Pelicin" agar Dana PEN Kolaka Timur Bisa Cair...

Nasional
Pusako: Jika Koruptor Rp 50 Juta Dibiarkan, maka Akan Timbul Budaya Korupsi Baru

Pusako: Jika Koruptor Rp 50 Juta Dibiarkan, maka Akan Timbul Budaya Korupsi Baru

Nasional
UU IKN Diterima Setneg, Faldo: Setelah Diteken, Bisa Lanjut Dibahas Turunannya

UU IKN Diterima Setneg, Faldo: Setelah Diteken, Bisa Lanjut Dibahas Turunannya

Nasional
Kemenkes Pastikan Seluruh Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Gratis Ditanggung Negara

Kemenkes Pastikan Seluruh Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Gratis Ditanggung Negara

Nasional
KSAU Sebut Pesawat Tempur TNI AU Kini Tak Harus Izin Singapura jika Melintasi Kepri

KSAU Sebut Pesawat Tempur TNI AU Kini Tak Harus Izin Singapura jika Melintasi Kepri

Nasional
Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Anggota Komisi I Sebut Belum Ada Usulan Ratifikasi DCA

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Anggota Komisi I Sebut Belum Ada Usulan Ratifikasi DCA

Nasional
Bareskrim Polri Akan Jadwalkan Pemeriksaan Kedua Edy Mulyadi dalam Waktu Dekat

Bareskrim Polri Akan Jadwalkan Pemeriksaan Kedua Edy Mulyadi dalam Waktu Dekat

Nasional
Ketua Ikatan Dokter Anak Minta Pembelajaran Jarak Jauh Dilaksanakan Serentak Selama 2 Pekan

Ketua Ikatan Dokter Anak Minta Pembelajaran Jarak Jauh Dilaksanakan Serentak Selama 2 Pekan

Nasional
UU IKN Diterima Setneg, Faldo: Kami Harap Dapat Jadi Solusi Persoalan Negara

UU IKN Diterima Setneg, Faldo: Kami Harap Dapat Jadi Solusi Persoalan Negara

Nasional
Kasus Omicron Meningkat, PGRI Minta Pemerintah Lakukan PTM 50 Persen

Kasus Omicron Meningkat, PGRI Minta Pemerintah Lakukan PTM 50 Persen

Nasional
Omicron di Jakarta Meningkat, Pangdam Jaya Segera Tambah Kapasitas Isolasi Wisma Atlet Pademangan

Omicron di Jakarta Meningkat, Pangdam Jaya Segera Tambah Kapasitas Isolasi Wisma Atlet Pademangan

Nasional
Edy Mulyadi Tak Hadiri Panggilan Pemeriksaan Bareskrim Polri Terkait Kasus Dugaan Ujaran Kebencian

Edy Mulyadi Tak Hadiri Panggilan Pemeriksaan Bareskrim Polri Terkait Kasus Dugaan Ujaran Kebencian

Nasional
Edy Mulyadi Dilaporkan atas Kasus Ujaran Kebencian, Kuasa Hukum Nilai Ada Provokator

Edy Mulyadi Dilaporkan atas Kasus Ujaran Kebencian, Kuasa Hukum Nilai Ada Provokator

Nasional
Penutupan 90 Sekolah di Jakarta karena Kasus Omicron, KSP: Jangan Panik Berlebih

Penutupan 90 Sekolah di Jakarta karena Kasus Omicron, KSP: Jangan Panik Berlebih

Nasional
Marsdya Andyawan Resmi Jabat Panglima Komando Operasi Udara Nasional

Marsdya Andyawan Resmi Jabat Panglima Komando Operasi Udara Nasional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.