Sidang Kasus Munjul, Jaksa Gali Peran Gubernur DKI Anies Baswedan

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) Yurianto menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengarahkan Perumda Pembangunan Sarana Jaya supaya mendapat Penyertaan Modal Daerah (PMD).

Hal itu disampaikan Yurianto yang hadir sebagai saksi atas dalam persidangan atas terdakwa Mantan Direktur Utama Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan.

“Saksi ikut pembahasan terkait usulan sampai eksekusi Rumah Dp 0 Rupiah?,” tanya jaksa dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kamis (21/10/2021).

“Untuk yang pertama bahwa arahan dari Gubernur untuk memberikan pendanaan penyertaan modal ke Sarana Jaya,” jawab Yurianto.

Baca juga: Dakwaan Jaksa, Pembelian Lahan di Munjul Dilanjutkan meski Tak Penuhi Syarat

Yurianto menyebut bahwa PMD tidak hanya terkait dengan program Rumah Dp 0 Rupiah.

Pihaknya, lanjut Yurianto, juga telah mengajukan PMD ke Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD).

Kemudian jaksa memotong penjelasan Yurianto dengan bertanya apakah yang diusulkan untuk PMD terkait pembangunan Rumah DP 0 rupiah hanya Sarana Jaya.

“Intinya the one and only, hanya Perumda Sarana Jaya yang diusulkan untuk Rumah Dp 0 Rupiah?,” ucap jaksa.

“Iya Pak,” sebut Yurianto.

“Intinya kan usernya paling atas Gubernur?,” cerca jaksa.

“Betul,” ungkap Yurianto.

Baca juga: Eks Dirut Sarana Jaya Didakwa Rugikan Negara Rp 152,56 Miliar Terkait Pengadaan Lahan di Munjul

Kemudian jaksa mengulangi pertanyaannya sekali lagi tentang arahan pemberian PMD untuk Sarana Jaya dari Anies Baswedan.

“Kami kaitkan lagi, pendanaan ini apakah demikian bahwa nanti pendanaan ini the one and only memang hanya untuk Sarana Jaya?,” jaksa menekankan pertanyaan.

“Iya betul,” tegas dia.

Dalam dakwaan diketahui pada tahun 2018 Sarana Jaya mengusulkan PMD senilai Rp 1,8 triliun pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.