Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Perjalanan Kabinet Indonesia Maju dan Peluang "Reshuffle" Setelah PAN Merapat

Kompas.com - 21/10/2021, 06:57 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin berusia 2 tahun pada Rabu (20/10/2021).

Kabinet Indonesia Maju yang mereka pimpin pun akan menginjak usianya yang kedua pada Sabtu (23/10/2021) mendatang.

Selama dua tahun perjalanannya, Kabinet Indonesia Maju telah diterpa beberapa kali isu perombakan atau reshuffle kabinet.

Baca juga: Dua Tahun Jokowi-Maruf, Atasi Pandemi dengan PSBB hingga Berbagai Bentuk PPKM

Namun, sejauh ini Jokowi baru dua kali melakukan reshuffle kabinet.

Pertama, ia merombak kabinet pada 23 Desember 2020 setelah dua orang menteri, Menteri Sosial Juliari Batubara dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terjerat kasus korupsi.

Juliari digantikan oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, sedangkan Edhy digantikan oleh Sakti Wahyu Trenggono yang saat itu masih menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan.

Selain dua pos di atas, Jokowi merombak empat pos menteri lain, yakni Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto digantikan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Agama Fachrul Razi digantikan oleh Yaqut Cholil Qaumas, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto digantikan Muhammad Lutfi, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama digantikan Sandiaga Uno.

Saat itu, Jokowi juga mengisi lima pos wakil menteri yang kosong, yaitu Muhammad Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan, Edward Omar Syarif Hiariej sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM, Dante Saksono Harbuwono sebagai Wakil Menteri Kesehatan, Harfiq Hasnul Qolbi sebagai Wakil Menteri Pertanian, dan Pahala Nugraha Mansyuri sebagai Wakil Menteri BUMN.

Sekitar empat bulan berselang, pada 28 April 2021, Jokowi kembali merombak kabinet meski skalanya tidak sebesar yang terjadi pada Desember 2020.

Baca juga: Dua Tahun Jokowi-Maruf, ICW Catat Kelanjutan Pemburukan Pemberantasan Korupsi

Jokowi menggabungkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek), jabatan Mendikbud-ristek lalu diemban oleh Nadiem Makarim yang sebelumnya adalah Mendikbud.

Jokowi juga membentuk kementerian baru yakni Kementerian Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia pun dilantik sebagai Menteri Investasi merangkap sebagai kepala BKPM.

PAN merapat

Isu reshuffle kabinet kembali berhembus setelah Partai Amanat Nasional (PAN) resmi merapat sebagai partai pendukung pemerintah.

Bergabungnya PAN ke barisan pendukung pemerintah berawal ketika Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengikuti pertemuan antara Jokowi dan ketua-ketua umum partai koalisi pada Rabu (25/8/2021).

"Yang ketujuh, sahabat baru koalisi, Ketua Umum PAN Bapak Zulkifli Hasan didampingi oleh Sekjen PAN Bapak Eddy Soeparno," kata Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate selepas pertemuan.

Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet, Jubir Jokowi: Tak Seorang Pun Tahu Kecuali Presiden

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com