Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Perjalanan Kabinet Indonesia Maju dan Peluang "Reshuffle" Setelah PAN Merapat

Kompas.com - 21/10/2021, 06:57 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

Johnny berharap, kehadiran PAN makin memperkuat dan memperkaya gagasan, pandangan serta ide baru dalam rangka melanjutkan pemerintahan.

PAN pada akhirnya menyatakan resmi bergabung ke koalisi partai pendukung pemerintah atas kesepakatan dalam Rapat Kerja Nasional II PAN yang berlangsung pada Selasa (31/8/2021).

"Rakernas menyetujui PAN berada di posisi partai koalisi pemerintah dalam rangka perjuangan politik untuk membawa kebaikan dan memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara," kata Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi, Selasa.

Merapatnya PAN ke pemerintah dinilai membuka peluang terjadinya perombakan kabinet demi mengakomodasi kursi menteri bagi kader partai berlambang matahari itu.

"Biasanya, jika berkoalisi yang dapat kompensasi. Oleh karena itu, kita lihat saja ke depan. Jika ada reshuffle, itu artinya ada akomodasi terhadap PAN. Artinya, akan ada kader PAN yang jadi menteri. Paling-paling satu menteri," kata pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin.

Menurut Ujang, kader PAN berpeluang menggeser menteri Kabinet Indonesia Maju dengan latar belakang non-partai politik.

"Tak ada makan siang yang gratis. Tak ada koalisi yang tulus. Semua berbalut kepentingan dan saling dukung. Namun, jika PAN tak dapat menteri, itu mungkin sudah deal dengan Jokowi," imbuh Ujang

Baca juga: Kata Istana soal Isu Reshuffle Kabinet Setelah PAN Merapat ke Koalisi

Sementara itu, Zulkifli mengaku partainya tidak mengincar kursi di kabinet. Ia menuturkan, PAN sudah sejak lama mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo tanpa meminta jatah kursi di kabinet karena hal itu merupakan hak prerogatif presiden.

Ia menyebutkan, PAN bergabung ke pemerintah agar dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan kelompok-kelompok yang berbeda pandangan dengan pemerintah.

Mantan ketua MPR itu juga mengungkapkan, partainya memilih untuk bergabung ke koalisi partai politik pendukung pemerintah agar dapat memberikan sumbangan gagasan untuk dijalankan oleh pemerintah.

"Kami mendukung pemerintah, tujuannya agar kita bisa memberikan konsep, gagasan, saran-saran agar bisa dijalankan. Kalau di luar kita teriak-teriak saja bagaimana bisa?" kata Zulkifli dalam wawancara bersama Kompas.com, Senin (6/9/2021).

Kendati demikian, dalam kesempatan terpisah, Zulkifli mengakui bahwa dirinya pernah mengusulkan kepada Jokowi agar Ketua Dewan Pertimbangan PAN Soetrisno Bachir dapat duduk di pemerintahan.

"Memang pernah satu pertemuan, saya menyampaikan karena ada Dewan Kehormatan PAN namanya Mas Tris (Soetrisno) itu, itu dulu tim sukses Pak Jokowi, dulu ketua KEIN (Komite Ekonomi dan Industri Nasional), kalau memungkinkan memang saya titip," kata Zulkifli, dikutip dari video yang diunggah akun YouTube Karni Ilyas Club, Senin (13/9/2021).

Baca juga: Sosok Soetrisno Bachir, Politisi PAN yang Diusulkan Masuk ke Kabinet Jokowi

Pria yang biasa dipanggil Zulhas ini mengaku tidak meminta pos khusus di pemerintahan Jokowi untuk diisi oleh kader PAN.

Menurut dia, Soetrisno yang merupakan mantan ketua umum PAN bisa berperan sebagai apa saja di dalam kabinet.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com