Sama-sama Tak Bisa Usung Capres, PAN Sambut Ajakan PPP Bentuk Poros Ketiga

Kompas.com - 15/10/2021, 12:04 WIB
Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2019) KOMPAS.com/HaryantipuspasariWakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengatakan, partainya menyambut baik wacana yang digulirkan Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengenai pembentukan poros ketiga guna pencalonan presiden dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Menurut dia, wacana tersebut akan membuka peluang koalisi antara PAN dan PPP dalam Pilpres 2024.

"Karena antara PAN dan PPP adalah partai politik yang memiliki kesamaan tidak dapat mengusung pasangan calon di pilpres sesuai persyaratan presidential threshold 20 persen kursi DPR dan 25 persen suara sah nasional," kata Yoga saat dihubungi Kompas.com, Jumat (15/10/2021).

Baca juga: Prediksi Tiga Poros pada Pemilu 2024, PPP Tertarik Dekati Nasdem dan PAN

Yoga melanjutkan, jika serius untuk mewujudkan itu, PAN dan PPP dinilai harus berkoalisi dengan partai politik lain.

Ia menilai, atas wacana yang digulirkan Baidowi, perlu bagi seluruh pimpinan partai politik untuk mulai membuka komunikasi intensif.

"Meski hanya wacana, atau ngomong-ngomong non formal, hal ini perlu untuk menyamakan visi dan persepsi untuk desain pilpres 2024," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dia pun mengingatkan bahwa ada tiga tujuan dalam memilih pemimpin nasional melalui proses demokrasi di Pemilu.

Tiga tujuan itu adalah pemilihan tersebut dapat menghasilkan pemimpin yang mampu meningkatkan kualitas pelembagaan demokrasi, rakyat semakin pintar, dan mempercepat program kesejahteraan rakyat dan kemakmuran bangsa.

Lebih lanjut, Yoga mengungkapkan bahwa PAN menginginkan proses kemunculan bakal calon presiden atau calon wakil presiden dipandu oleh landasan moral politik.

"Dan dalam kerangka proses pendidikan politik masyarakat. Karena, rakyatlah sebagai pemegang kedaulatan negara," jelasnya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menpan RB Sebut PNS Bisa Pindah Antar-Kementerian Maupun ke BUMN

Menpan RB Sebut PNS Bisa Pindah Antar-Kementerian Maupun ke BUMN

Nasional
Jaksa Agung Resmikan Tim Insiden Siber Kejagung

Jaksa Agung Resmikan Tim Insiden Siber Kejagung

Nasional
12 Kereta Api Jarak Jauh dari Stasiun Gambir Dialihkan ke Stasiun Jatinegara Antisipasi Arus Dialihkan Terkait Reuni 212

12 Kereta Api Jarak Jauh dari Stasiun Gambir Dialihkan ke Stasiun Jatinegara Antisipasi Arus Dialihkan Terkait Reuni 212

Nasional
Kunjungi Bali, Jokowi Tinjau Sejumlah Fasilitas dan Infrastruktur KTT G20

Kunjungi Bali, Jokowi Tinjau Sejumlah Fasilitas dan Infrastruktur KTT G20

Nasional
Respons Kemenlu soal Isu China Protes Pengeboran di Laut China Selatan dan Latihan Garuda Shiled

Respons Kemenlu soal Isu China Protes Pengeboran di Laut China Selatan dan Latihan Garuda Shiled

Nasional
Kemenkes: Eropa Jadi Penyumbang Tertinggi Kasus Covid-19 di Tingkat Global

Kemenkes: Eropa Jadi Penyumbang Tertinggi Kasus Covid-19 di Tingkat Global

Nasional
KPK Selisik Aset Milik Bupati HSU Abdul Wahid yang Diduga Berbeda dari LHKPN

KPK Selisik Aset Milik Bupati HSU Abdul Wahid yang Diduga Berbeda dari LHKPN

Nasional
Kemenkes Sebut Varian Omicron Tak Tingkatkan Keparahan bagi Masyarakat yang Sudah Divaksinasi

Kemenkes Sebut Varian Omicron Tak Tingkatkan Keparahan bagi Masyarakat yang Sudah Divaksinasi

Nasional
Kapal Perang TNI AL dan ASEAN Latihan Bersama dengan Rusia di Belawan hingga Sabang

Kapal Perang TNI AL dan ASEAN Latihan Bersama dengan Rusia di Belawan hingga Sabang

Nasional
Mulai Bekerja Setelah Dilantik, Ini Profil 7 Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Mulai Bekerja Setelah Dilantik, Ini Profil 7 Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Nasional
[POPULER NASIONAL] Peringatan BMKG soal Potensi Tsunami 8 Meter | Alasan Vaksinasi Menurun karena Banyak Daerah Inginkan Vaksin Sinovac

[POPULER NASIONAL] Peringatan BMKG soal Potensi Tsunami 8 Meter | Alasan Vaksinasi Menurun karena Banyak Daerah Inginkan Vaksin Sinovac

Nasional
Nelayan Indonesia, Australia, dan Riwayat Permasalahan di Perairan

Nelayan Indonesia, Australia, dan Riwayat Permasalahan di Perairan

Nasional
Luhut Sebut Aturan Karantina Luar Negeri Diperpanjang dari 7 Hari Jadi 10 Hari

Luhut Sebut Aturan Karantina Luar Negeri Diperpanjang dari 7 Hari Jadi 10 Hari

Nasional
Luhut Larang Pejabat Negara ke Luar Negeri untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Luhut Larang Pejabat Negara ke Luar Negeri untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Nasional
Ketum PKB: 'Reshuffle' Kabinet Masih Sebatas Rumor

Ketum PKB: "Reshuffle" Kabinet Masih Sebatas Rumor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.