Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 15/10/2021, 09:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi memprediksi akan ada tiga poros dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.

Pria yang disapa Awiek mengatakan, PPP tertarik untuk membentuk poros ketiga dengan Partai Nasdem dan Partai Amanat Nasional (PAN).

"Apakah PPP tertarik dengan poros ketiga, misalkan Nasdem, PAN, PPP, itu sudah 21 persen. Itu memang memungkinkan," kata Awiek dalam diskusi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (14/10/2021).

Baca juga: Butuh Dukungan Satu Partai untuk Calonkan Airlangga, Golkar Buka Peluang Koalisi di Pilpres 2024

Diketahui bersama, partai politik harus memiliki ambang batas minimal 20 persen jika ingin mencalonkan presiden pada Pilpres 2024.

Awiek menyadari, hingga kini partai politik yang mampu memenuhi ambang batas tersebut hanya PDI Perjuangan.

Oleh karena itu, partai-partai lain seperti PPP pun membutuhkan koalisi untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden.

"Dengan ketentuan 20 persen kursi dan 25 persen suara itu berpotensi menjadi tiga poros. Kalau di beberapa media menyebutkan adalah satu poros PDI-P, satu poros Golkar, dan satu lagi poros lainnya," ucap Awiek.

Baca juga: Prabowo Akan Maju Pilpres 2024, PPP: Peluang Lebih Besar jika Berpasangan dengan Kalangan Religius

Kendati demikian, Awiek menegaskan bahwa PPP belum membicarakan secara resmi soal ketertarikan membentuk poros ketiga dengan Partai Nasdem dan PAN.

Awiek mengatakan, PPP juga menghormati partai politik lainnya jika memiliki manuver dan strategi masing-masing untuk mencalonkan presiden.

"Kita tak membicarakan jauh ke sana, sekarang terkait dengan manuver partai lainnya, itu sah-sah saja kalau mau bermanuver karena partai politik memiliki strategi masing-masing termasuk dari PPP," ujar dia.

Di sisi lain, Awiek menyoroti fenomena calon yang diusung dalam Pilpres biasanya dari partai politik nasionalis bersandingan dengan partai politik religius.

Baca juga: Partai Buruh Dihidupkan Kembali, PPP: Ikhtiar Warga Negara Perbaiki NKRI

Oleh karena itu, kata dia, PPP yang merupakan partai religius harus melengkapi partai-partai nasionalis yang memiliki suara besar.

Sehingga, Awiek menegaskan bahwa PPP membuka peluang koalisi dengan partai nasionalis mana pun guna memenuhi ambang batas pencalonan presiden.

"Kehadiran PPP sebagai salah satu partai identitas yang berasas agama Islam bahkan dibutuhkan kehadirannya di situ," kata Awiek.

Sejumlah partai politik memang terhambat jika ingin mencalonkan presiden pada Pilpres 2024.

Sebab, ada ketentuan ambang batas atau presidential threshold yaitu 20 persen suara nasional atau 25 persen kursi parlemen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengamat Sebut Video Ancaman KKB Tembak Pilot Susi Air sebagai Dampak Operasi Psikologis Pemerintah

Pengamat Sebut Video Ancaman KKB Tembak Pilot Susi Air sebagai Dampak Operasi Psikologis Pemerintah

Nasional
Paspor 8 WNI Korban Perusahaan 'Online Scam' di Laos Sudah Dikembalikan

Paspor 8 WNI Korban Perusahaan "Online Scam" di Laos Sudah Dikembalikan

Nasional
Soal Informasi MK Putuskan Proporsional Tertutup, Anggota DPR Singgung Kewenangan 'Budgeting'

Soal Informasi MK Putuskan Proporsional Tertutup, Anggota DPR Singgung Kewenangan "Budgeting"

Nasional
Jokowi Disebut Harap Presiden Selanjutnya Lakukan Percepatan dan Bukan Perubahan

Jokowi Disebut Harap Presiden Selanjutnya Lakukan Percepatan dan Bukan Perubahan

Nasional
BPDPKS Gelar Audiensi dengan Gapki, Bahas Riset dan Pengembangan Industri Kelapa Sawit

BPDPKS Gelar Audiensi dengan Gapki, Bahas Riset dan Pengembangan Industri Kelapa Sawit

Nasional
Kejagung Periksa Pejabat Antam dan Bea Cukai Terkait Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Periksa Pejabat Antam dan Bea Cukai Terkait Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
Wapres Sebut Prestasi Olahraga Indonesia Meningkat, tapi Belum Puas

Wapres Sebut Prestasi Olahraga Indonesia Meningkat, tapi Belum Puas

Nasional
Tolak Jelaskan Pemberhentian Endar Priantoro ke Ombudsman, KPK: Itu Wewenang PTUN

Tolak Jelaskan Pemberhentian Endar Priantoro ke Ombudsman, KPK: Itu Wewenang PTUN

Nasional
Jokowi Harap Presiden Setelahnya Kejar Target Indonesia Jadi Negara Maju

Jokowi Harap Presiden Setelahnya Kejar Target Indonesia Jadi Negara Maju

Nasional
Cawe-cawe Jokowi Disebut Demi Kelanjutan Program Strategis Nasional

Cawe-cawe Jokowi Disebut Demi Kelanjutan Program Strategis Nasional

Nasional
Janji Jokowi Cawe-cawe Jelang Pemilu Tanpa Kerahkan Militer dan Polisi

Janji Jokowi Cawe-cawe Jelang Pemilu Tanpa Kerahkan Militer dan Polisi

Nasional
Pengacara Teddy Minahasa Nilai Sidang Etik Kliennya Terlalu Terburu-Buru

Pengacara Teddy Minahasa Nilai Sidang Etik Kliennya Terlalu Terburu-Buru

Nasional
Cerita Desainer Aulia Akbar Ciptakan Logo IKN, Terinspirasi Kebudayaan Indonesia

Cerita Desainer Aulia Akbar Ciptakan Logo IKN, Terinspirasi Kebudayaan Indonesia

Nasional
PKS Sebut Sandiaga Tak Masuk Kandidat Cawapres Anies

PKS Sebut Sandiaga Tak Masuk Kandidat Cawapres Anies

Nasional
Jokowi: Yang Milih Logo IKN Bukan Presiden, tapi Rakyat Indonesia

Jokowi: Yang Milih Logo IKN Bukan Presiden, tapi Rakyat Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com