Lewat Diplomasi, Sektor KP Indonesia Digaungkan ke Kancah Internasional

“Dokumen Transformation SOE secara jelas mendorong studi tentang lima bidang prioritas, yakni kekayaan laut, kesehatan laut, ekuitas laut, pengetahuan laut, dan keuangan laut,” ucap dia.

Menurut dia, filosofi penangkapan terukur adalah pembatasan penangkapan ikan yang perlu dilakukan untuk menjaga jumlah stok ikan di laut. Sebab, kebijakan penangkapan terukur dibangun dengan mempertimbangkan ekologi dan ekonomi.

“Untuk itu terjadi perubahan dari pengendalian penangkapan konvensional (tidak terukur) yang tidak memperhatikan ekologi, menjadi penangkapan terukur untuk keberlanjutan. Ini dilakukan dengan perizinan dan mempertimbangkan kuota,” jelas dia.

Tak hanya itu, sebutnya, penangkapan ikan terukur juga merubah budaya illegal, unregulated, and unreported fishing (IUU) menjadi legal, regulated, and reported fishing.

Baca juga: Sambut Indonesia Emas 2045, Kementerian KP Siapkan Riset Sosial Ekonomi

Adapun terkait program kedua, Kusdiantoro menjelaskan, penerapannya dilakukan salah satunya lewat strategi pengembangan budi daya tambak udang untuk target produksi sebesar dua juta ton pada 2024.

“Langkah yang dilakukan adalah dengan evaluasi, revitalisasi, dan modeling. Ini nanti berdampak pada berbagai pengikatan, mulai dari produksi, ekspor, tukar pembudidaya ikan, hingga penyerapan tenaga kerja,” paparnya.

Untuk program ketiga, Kementerian KP merealisasikannya dengan membangun kampung-kampung perikanan budi daya air tawar, payau, dan laut berbasis kearifan lokal.

“Tujuannya adalah untuk pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan pembudidaya ikan serta menghindari kepunahan komoditas dengan nilai ekonomis tinggi,” imbuh Kusdiantoro.

Baca juga: Lindungi RI dari llegal Fishing, Kementerian KP Latih Pengawas Perikanan Pusat dan Daerah

Lebih lanjut, dia berharap para peserta diklat dapat menjadi duta-duta KP yang dapat menyampaikan potensi besar Indonesia kepada dunia internasional.

“Pilihannya banyak di Indonesia, dari yang paling mahal sampai paling murah. Misalnya kita awal bulan bisa makan tuna, kakap, kerapu. Pada akhir bulan bisa makan ikan asin. Variasi (ikan) sangat banyak. Olahannya juga sangat banyak dan beragam serta bisa disajikan secara cepat,” tuturnya.

Tidak lupa, kepada para peserta yang merupakan calon diplomat Indonesia, Kusdiantoro berpesan agar mereka bisa memberikan perlindungan kepada para pekerja migran di sektor KP di luar negeri.

“Pastikan hak-hak mereka terpenuhi. Banyak dari pekerja migran itu dihasilkan dari satuan-satuan pendidikan Kementerian KP yang totalnya ada 23 institusi. Semua tersebar di berbagai daerah di Indonesia,” pesannya.

Baca juga: Kementerian KP Gelar Pelatihan Dukung Pengembangan Kampung Budi Daya

Pemaparan Kusdiantoro itu lantas mendapat apresiasi dari Direktur Sekolah Staf dan Pimpinan Kementerian Luar Negeri (Sesparlu) Kemenlu Yudho Sasongko dan seluruh peserta diklat.

Tak hanya itu, selama agenda diklat bersama Kementerian KP, peserta terlihat bersemangat untuk berdiskusi tentang pemasaran produk perikanan Indonesia di luar negeri, keunggulan produksi perikanan Indonesia dibandingkan negara-negara lain, serta sejumlah komoditas perikanan yang diminati negara lain.