KILAS

Lewat Diplomasi, Sektor KP Indonesia Digaungkan ke Kancah Internasional

Kompas.com - 14/10/2021, 16:47 WIB
Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Sekolah Staf dan Pimpinan Kementerian Luar Negeri (Sesparlu) dengan tema ?Strategic Policy on Indonesia?s Blue Economy: Managing Issues on Sustainability and Prosperity?, Rabu (13/10/2021). DOK. Humas Kementerian KPPendidikan dan Pelatihan (Diklat) Sekolah Staf dan Pimpinan Kementerian Luar Negeri (Sesparlu) dengan tema ?Strategic Policy on Indonesia?s Blue Economy: Managing Issues on Sustainability and Prosperity?, Rabu (13/10/2021).

“Implementasi tiga program itu dilakukan dengan pendekatan berkelanjutan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) melalui penerapan ekonomi biru,” jelas Kusdiantoro.

Harapannya, melalui cara itu, SDKP mampu menghasilkan nilai ekonomi tinggi, meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap lapangan pekerjaan, serta memberikan peluang bisnis baru.

Baca juga: Jaga Kelestarian Ikan Endemik, Kementerian KP Kembangkan Pembenihan Ikan Gabus di Kalsel

Rangkaian pembicaraan itu dikatakan Kusdiantoro saat mewakili Menteri Trenggono menyampaikan paparan tentang Arah Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan KP dalam Visi Indonesia 2045 dalam agenda Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Sekolah Staf dan Pimpinan Kementerian Luar Negeri (Sesparlu), Rabu (13/10/2021).

Adapun tema Diklat Angkatan ke-69 itu adalah “Strategic Policy on Indonesia’s Blue Economy: Managing Issues on Sustainability and Prosperity”.

Kusdiantoro melanjutkan, penangkapan terukur pada program pertama sejalan dengan High Level Panel Sustainable Ocean Economy (HLP SOE) yang beranggotakan 14 negara. Indonesia termasuk salah satu anggotanya.

Baca juga: Tingkatkan SDM Pengolah Ikan, Kementerian KP Latih Masyarakat Lampung

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Dokumen Transformation SOE secara jelas mendorong studi tentang lima bidang prioritas, yakni kekayaan laut, kesehatan laut, ekuitas laut, pengetahuan laut, dan keuangan laut,” ucap dia.

Menurut dia, filosofi penangkapan terukur adalah pembatasan penangkapan ikan yang perlu dilakukan untuk menjaga jumlah stok ikan di laut. Sebab, kebijakan penangkapan terukur dibangun dengan mempertimbangkan ekologi dan ekonomi.

“Untuk itu terjadi perubahan dari pengendalian penangkapan konvensional (tidak terukur) yang tidak memperhatikan ekologi, menjadi penangkapan terukur untuk keberlanjutan. Ini dilakukan dengan perizinan dan mempertimbangkan kuota,” jelas dia.

Tak hanya itu, sebutnya, penangkapan ikan terukur juga merubah budaya illegal, unregulated, and unreported fishing (IUU) menjadi legal, regulated, and reported fishing.

Baca juga: Sambut Indonesia Emas 2045, Kementerian KP Siapkan Riset Sosial Ekonomi

Adapun terkait program kedua, Kusdiantoro menjelaskan, penerapannya dilakukan salah satunya lewat strategi pengembangan budi daya tambak udang untuk target produksi sebesar dua juta ton pada 2024.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
Klarifikasi Risma soal Meminta Tunarungu Berbicara

Klarifikasi Risma soal Meminta Tunarungu Berbicara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.