Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bali Segera Dibuka untuk Wisman, Anggota Komisi IX: Terlalu Dini dan Masih Mengkhawatirkan

Kompas.com - 13/10/2021, 08:02 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani mengaku khawatir pembukaan pintu penerbangan internasional di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali akan menimbulkan lonjakan kasus Covid-19.

Pasalnya, ia melihat pembukaan tersebut justru akan berpotensi menimbulkan masuknya varian baru Covid-19 yang datang dari luar negeri.

"Kalau kita mau jujur, sebenarnya pembukaan bandara internasional Bali yang terlalu dini ini masih mengkhawatirkan. Apalagi beberapa negara tetangga yang dekat dengan kita, kasusnya meledak lagi seperti Singapura dan Malaysia," kata Netty saat dihubungi Kompas.com, Selasa (12/10/2021).

Baca juga: Hal yang Perlu Diketahui soal Dibukanya Kembali Penerbangan Internasional ke Bali

Ketua DPP PKS itu mengingatkan, potensi masuknya varian baru Covid-19 dari luar negeri masih menjadi ancaman bagi Indonesia.

Terlebih, lanjut dia, apabila pintu penerbangan internasional lalu dibuka, jelas potensi masuknya varian baru semakin besar.

Oleh karena itu, pemerintah diminta lebih memprioritaskan sektor kesehatan masyarakat apabila ingin membuka pintu penerbangan internasional.

Dalam hal ini, Netty menekankan agar sejumlah syarat diterapkan bagi Warga Negara Asing (WNA) yang akan masuk ke Bali.

"Para WNA yang masuk harus memiliki sertifikat vaksinasi dosis lengkap. Lebih bagus lagi apabila vaksinnya adalah vaksin yang kebal akan virus varian baru," jelasnya.

Baca juga: Puan Berharap Pembukaan Akses Turis Asing ke Bali Dongkrak Perekonomian Masyarakat

Selain itu, pemerintah juga harus memikirkan aturan karantina ketat bagi WNA sebelum beraktivitas di Bali.

Tak sampai itu, para WNA juga wajib diperiksa PCR test yang akurat sebelum beraktivitas.

"Para WNA juga harus dilengkapi dengan karantina dan tes PCR yang akurat," tutur dia.

Sebelumnya diberitakan, Bali tengah dipersiapkan untuk pembukaan dan penerimaan kembali kunjungan wisatawan mancanegara pada Oktober 2021.

Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, dari masukan yang disampaikan oWakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati dan pemangku kepentingan atau stakeholder pariwisata, kondisi di Bali sudah menunjukkan situasi yang kondusif dan langkah persiapan ini sudah masuk tahap akhir.

"Sesuai arahan dari Pak Luhut (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan), kita akan persiapkan pada Oktober 2021,” kata Sandiaga seperti dikutip dari siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (24/9/2021).

Baca juga: Luhut Berharap Status PPKM di Bali Turun ke Level 2

Sandiaga juga menjelaskan, pihaknya ingin seluruh destinasi wisata di Bali masuk dalam kategori zona hijau.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan agar seluruh pemangku kepentingan harus mempersiapkan pembukaan penerbangan internasional di Bandara Ngurah Rai dengan baik.

"Kita harus siapkan secara detail infrastruktur, sehingga wisatawan datang, tetapi Covid-nya tetap terkendali," ujar Jokowi dilansir dari siaran pers Sekretariat Presiden, Jumat (8/10/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com