Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemeriksaan Perdana Moeldoko: Jawab 20 Pertanyaan dan Belum Berniat Damai dengan ICW

Kompas.com - 13/10/2021, 05:20 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menjalani pemeriksaan perdana di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (12/10/2021).

Pemeriksaan itu terkait laporan Moeldoko yang diajukannya 10 September 2021 pada dua peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha dan Miftachul Choir atas dugaan pencemaran nama baik.

Moeldoko didampingi kuasa hukumnya Otto Hasibuan selesai diperiksa sebagai saksi pelapor pada pukul 15.15 Wib.

Otto menyebut Moeldoko menjalani pemeriksaan selama 1 jam.

Mantan Panglima TNI itu kemudian meninggalkan Bareskrim Polri sekitar pukul 15.30 setelah memberi keterangan singkat atas pemeriksaan yang dijalaninya.

20 pertanyaan

Moeldoko mengaku ditanya 20 pertanyaan oleh pihak kepolisian dalam pemeriksaan perdananya itu.

“Ya saya memenuhi panggilan dalam rangka selaku saksi pelapor ya. Ada 20 pertanyaan disampaikan tadi dan sudah saya jawab,” ungkap Moeldoko.

“Ya saya jawab seperti saya menghadapi situasi itu,” sambungnya.

Baca juga: Jalani Pemeriksaan Perdana, Moeldoko Merasa Jadi Warga Negara yang Baik

Moeldoko mengaku hadir untuk menunjukan sikap kooperatif pada proses penegakan hukum yang ditetapkan polisi.

“Saya selaku warga negara yang baik ya mengikuti prosedur dan aturan yang telah ditetapkan atau standar yang diterapkan kepolisian,” ucapnya.

Bukti dan saksi

Setelah menemani kliennya jalani pemeriksaan, kuasa hukum Moeldoko, Otto Hasibuan, mengungkapkan bahwa keterangan dan bukti-bukti yang diberikan pihaknya ke Bareskrim Polri digunakan untuk membuktikan bahwa tudingan ICW pada Moeldoko salah.

Otto mengatakan, semua bukti yang disiapkan tim kuasa hukum Moeldoko sudah cukup guna menunjukan bahwa ICW melakukan fitnah dan pencemaran nama baik pada kliennya.

“Fokusnya untuk membuktikan bahwa betul-betul ada peristiwa tindak pidana dugaan pencemaran nama baik dan fitnah,” jelas Otto.

Baca juga: Pihak Moeldoko Belum Pikirkan Upaya Damai dengan ICW

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com