Kompas.com - 12/10/2021, 20:02 WIB
Kuasa hukum Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, Otto Hasibuan berbicara di depan awak media terkait dengan pemeriksaan perdana kliennya di Bareskrim Polri, Selasa (12/10/2021). Moeldoko diperiksa sebagai saksi pelapor pada perkara dugaan pencemaran nama baik pada dua peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha dan Miftachul Choir. Tatang Guritno / Kompas.com Kuasa hukum Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, Otto Hasibuan berbicara di depan awak media terkait dengan pemeriksaan perdana kliennya di Bareskrim Polri, Selasa (12/10/2021). Moeldoko diperiksa sebagai saksi pelapor pada perkara dugaan pencemaran nama baik pada dua peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha dan Miftachul Choir.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko belum memikirkan upaya damai dalam proses penyelesaian perkara dengan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Hal itu disampaikan kuasa hukum Moeldoko, Otto Hasibuan pasca menemani mantan Panglima TNI itu menjalani pemeriksaan perdana sebagai saksi pelapor di Bareskrim Polri, Selasa (12/10/2021).

“Kita kan melapor, karena kita yang melapor tentunya kita tidak ada pemikiran seperti itu,” tutur Otto pada awak media.

Baca juga: Jalani Pemeriksaan Perdana, Moeldoko Merasa Jadi Warga Negara yang Baik

Otto menerangkan langkah itu belum dipikirkan, pasalnya saat ini pihak kepolisian juga belum melakukan pemeriksaan pada dua peneliti ICW yang dilaporkan Moeldoko, yaitu Egi Primayogha dan Miftachul Choir.

“Karena menurut polisi mereka belum dipanggil juga kan terlapornya. Kita lihat saja nanti bagaimana selanjutnya,” ucapnya.

Otto menegaskan bahwa sampai saat ini pihaknya belum menerima permintaan maaf dari ICW terkait dengan tudingannya bahwa Moeldoko yang merupakan ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) terlibat ekspor beras dengan PT Noorpay Perkasa.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Diketahui ICW telah menyampaikan bahwa dugaan ekspor beras itu merupakan kesalahan informasi.

ICW mengklarifikasi bahwa fakta yang benar adalah kerja sama antara HKTI dan PT Noorpay Perkasa dilakukan untik mengirim beberapa kader HKTI mendapatkan pembelajaran soal pertanian di Thailand.

“Ngaku salah dia (ICW) kan tidak jelas, hanya (melalui) wawancara-wawancara. Ya kita ingin bahwa kalau betul dia mengakui salah buatlah pernyataan minta maaf,” jelasnya.

Otto merasa bahwa ICW tidak serius mengakui kesalahannya. Ia merasa pihak Moeldoko dipermainkan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Tinjau Infrastruktur Akses Menuju Lokasi KTT G20 di Bali

Jokowi Tinjau Infrastruktur Akses Menuju Lokasi KTT G20 di Bali

Nasional
Gugatan Tommy Soeharto Rp 56 Miliar kepada Pemerintah Ditolak

Gugatan Tommy Soeharto Rp 56 Miliar kepada Pemerintah Ditolak

Nasional
Menag Sebut Indonesia akan Sulit Kirim Jemaah Umrah jika Kasus PCR Bodong Masih Ada

Menag Sebut Indonesia akan Sulit Kirim Jemaah Umrah jika Kasus PCR Bodong Masih Ada

Nasional
Muhaimin: PKB Memikirkan NU, Partai Lain Enak Nggak Mikirin Siapa-siapa

Muhaimin: PKB Memikirkan NU, Partai Lain Enak Nggak Mikirin Siapa-siapa

Nasional
Eks Direktur Pengadaan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Mengaku Tak Hadir Saat Negosiasi Harga Lahan di Munjul

Eks Direktur Pengadaan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Mengaku Tak Hadir Saat Negosiasi Harga Lahan di Munjul

Nasional
Kemenkominfo Temukan 390 Hoaks Vaksinasi Covid-19, Terbanyak dari Unggahan Facebook

Kemenkominfo Temukan 390 Hoaks Vaksinasi Covid-19, Terbanyak dari Unggahan Facebook

Nasional
Tanggapi Putusan MK soal UU Cipta Kerja, Mahfud: Inkonstitusional Kok Tetap Berlaku?

Tanggapi Putusan MK soal UU Cipta Kerja, Mahfud: Inkonstitusional Kok Tetap Berlaku?

Nasional
Kemenag Imbau Peserta Ibadah Natal di Gereja Tak Melebihi 50 Persen Kapasitas

Kemenag Imbau Peserta Ibadah Natal di Gereja Tak Melebihi 50 Persen Kapasitas

Nasional
Pakar Sebut Varian Omicron Miliki Gen yang Tak Terdeteksi PCR

Pakar Sebut Varian Omicron Miliki Gen yang Tak Terdeteksi PCR

Nasional
Saksi Sebut Penandatanganan Kajian Investasi Terkait Lahan di Munjul 'BackDate'

Saksi Sebut Penandatanganan Kajian Investasi Terkait Lahan di Munjul "BackDate"

Nasional
Ridwan Kamil Isyaratkan Masuk Partai, Nasdem Siap Terima

Ridwan Kamil Isyaratkan Masuk Partai, Nasdem Siap Terima

Nasional
Kemenag Imbau Ibadah Natal Digelar Secara Hybrid, Maksimal 50 Persen di Gereja

Kemenag Imbau Ibadah Natal Digelar Secara Hybrid, Maksimal 50 Persen di Gereja

Nasional
Ingatkan Debitur dan Obligor BLBI Lunasi Utang, Mahfud MD: Kami Buru sampai Dapat

Ingatkan Debitur dan Obligor BLBI Lunasi Utang, Mahfud MD: Kami Buru sampai Dapat

Nasional
Pantau Reuni 212, KSAD Janji Rekrut Santri Jadi Tamtama-Perwira TNI

Pantau Reuni 212, KSAD Janji Rekrut Santri Jadi Tamtama-Perwira TNI

Nasional
Saksi Sebut Pengadaan Lahan di Munjul Terburu-buru

Saksi Sebut Pengadaan Lahan di Munjul Terburu-buru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.