Kompas.com - 12/10/2021, 09:14 WIB
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Suasana kebahagiaan dirasakan oleh Juliandi Tigor Simanjuntak, mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (11/10/2021) malam.

Raut bahagia muncul di wajah Tigor saat sejumlah rekan-rekannya saat masih bertugas di KPK menyambangi tempat usaha berdagang nasi goreng rempah miliknya di Kawasan Jati Rahayu, Kota Bekasi.

Setidaknya, ada eks Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap dan mantan penyidik senior Novel Baswedan bersama keluarganya datang untuk makan malam di sana.

Baca juga: Dukung Kawan, Novel Baswedan Ajak Keluarga Makan di Warung Nasi Goreng Milik Eks Pegawai KPK

Mereka merupakan pegawai berintegritas yang dinyatakan tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai bagian dari alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Saya senang sekali, ini menunjukkan bahwa teman-teman yang sama dengan saya, 57 itu, solidaritasnya tinggi," ucap Tigor ditemui di tempat usahanya di Bekasi, Senin malam.

Tigor sudah membuka warung nasi goreng miliknya sekitar tiga pekan. Dia dibantu teman dan dua pemuda dari gerejanya.

Dia bersyukur diberikan kemudahan membuka usaha kuliner itu di halaman parkir depan pertokoan yang disewa temannya itu.

"Mitra saya yang sewa ruko ini, jadi kami diberi kemudahan, dikasih berusaha di sini," kata Tigor.

Baca juga: Mereka yang Menjaga Idealisme dan Nilai tetapi Disingkirkan atas Nama TWK...

Di tempat usahanya, hanya ada gerobak dan tiga meja dan beberapa bangku. Gerobak yang digunakan Tigor untuk berdagang dibeli secara online. Sedangkan meja-meja itu merupakan bantuan dari keluarganya.

"Gerobak ini bekas, bukan baru, cuma setelah kami dapat, kami bersihkan, nilainya juga enggak terlalu mahal. Kalau untuk meja-meja kebetulan yang buat om," ucap Tigor.

"Jadi, kami betul-betul memaksimalkan sumber yang ada, jadi kita tidak terlalu mengeluarkan dana yang besar juga," kata dia.

Baca juga: Jual Nasi Goreng Usai Disingkirkan KPK, Eks Pegawai Harap Tetap Berkontribusi Berantas Korupsi

Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menyambangi tempat usaha kuliner nasi goreng milik eks pegawai Biro Hukum KPK, Juliandi Tigor Simanjuntak di Kawasan Jati Rahayu, Bekasi pada Senin (11/10/2021) malam.KOMPAS.com / IRFAN KAMIL Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menyambangi tempat usaha kuliner nasi goreng milik eks pegawai Biro Hukum KPK, Juliandi Tigor Simanjuntak di Kawasan Jati Rahayu, Bekasi pada Senin (11/10/2021) malam.

Sementara itu, untuk bahan baku dagangannya, ujar Tigor, kini dia lebih memilih membeli melalui marketplace.

Ada sejumlah bahan baku untuk keperluan nasi gorengnya yang lebih murah dibeli melalui online dibandingkan di pasar.

"Awal-awal memang kami ke pasar untuk tahu distribusi bahan baku, tapi setelah berjalan tiga minggu ini, kami sudah dapat polanya, akhirnya sekarang tinggal online saja," tutur Tigor.

"Ternyata di marketplace ada juga yang lebih murah dibandingin di pasar, jadi lebih efisien aja gitu," ucap dia.

Baca juga: Eks Pegawai KPK Jual Nasi Goreng, Novel Baswedan: Ini Bukan Pencitraan


Tigor mengakui selama tiga pekan usahanya berdiri, dia masih mengandalkan rekan terdekat dan keluarga untuk menikmati dagangannya.

Namun, ke depannya, dia berharap warga-warga sekitar semakin banyak bisa menikmati nasi goreng buatannya. Bagi dia, membuka usaha merupakan momentum yang tepat setelah dia disingkirkan oleh KPK.

"Saya berpikir begini, simpel aja, ketika kita punya beberapa sumber penghasilan, itu membuat diri kita menjadi tenang, jadi lebih percaya diri menghadapi segala situasi," ucap Tigor.

"Karena kondisi ini membuat saya harus bereskalasi, timing-nya harus saat ini kan, waktu banyak, waktu ada, tidak ada lagi alasan saya untuk tidak memulai usaha gitu," tutur dia.

Baca juga: Pimpinan KPK Lempar ke BKN soal Eks Pegawai Tak Lolos TWK Bisa Direkrut Polri

Tigor yang sebelumnya terbiasa di Biro Hukum KPK untuk menghadapi praperadilan sejumlah tersangka korupsi, kini terjun bisnis di bidang kuliner yang bukan tanpa rintangan.

Menurut dia, berada di bidang hukum ataupun berwirausaha memiliki rintangannya masing-masing.

"Dua-duanya sama-sama ada obstacles, ada rintangannya ya. Satu, memang butuh ketelitian, butuh pemikiran yang agak sedikit detail gitu, ya kalau kita ngomongin hukum. Kalau usaha butuh kesabaran dan butuh fisik yang kuat juga," kata Tigor.

"Ya sekaligus juga butuh juga pemikiran, karena kan yang namanya usaha kita harus terus berpikir gimana caranya supaya usaha kita tetep bagus dan berjalan dengan lancar," ucap dia.

Baca juga: Pamitan di Gedung Merah Putih, Eks Penyidik KPK: TWK Tak Transparan dan Akuntabel

Bagi Tigor, menjadi wirausaha bukanlah sesuatu yang baru, pasalnya, sebelum menjadi pegawai KPK, dia juga pernah memiliki usaha laundri hingga cuci mobil.

"Tapi setelah masuk KPK kan kita harus total, jadi saya tinggalkan usaha itu," ucap dia.

Di sisi lain, jika ada kesempatan, Tigor masih berharap bisa berkontribusi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Ke depannya tetap berharap dapat berkontribusi dalam pemberantasan korupsi di mana pun tempatnya," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Nasional
Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Nasional
BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

Nasional
PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

Nasional
Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Nasional
Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasional
Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Nasional
Jejak 'Private Jet' yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Jejak "Private Jet" yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Nasional
Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Nasional
Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya 'Kongkow'

Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya "Kongkow"

Nasional
Puan Bicara 'Sinyal' Koalisi PDI-P dengan PKB

Puan Bicara "Sinyal" Koalisi PDI-P dengan PKB

Nasional
Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Nasional
Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Nasional
Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama 'Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik'

Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama "Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik"

Nasional
LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban 'Fake'

LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban "Fake"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.