Pendaftaran Calon Anggota KPU-Bawaslu Periode 2022-2027 Terbuka untuk Umum

Kompas.com - 12/10/2021, 09:45 WIB
Ilustrasi: Pemilu. SERAMBI/M ANSHARIlustrasi: Pemilu.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027 Bahtiar mengatakan, pendaftaran bakal calon anggota KPU-Bawaslu terbuka untuk umum.

Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk mendaftar sebagai bakal calon anggota KPU-Bawaslu. Adapun jadwal pendaftaran baru akan ditentukan.

"Pada seluruh masyarakat dan seluruh kawan-kawan para pegiat pemilu, akademisi," kata Bahtiar dalam konferensi persnya yang disiarkan secara daring, Senin (11/10/2021).

"Kemudian siapa pun warga negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 silakan yang berkenan untuk menjadi calon komisioner, calon anggota KPU, calon ketua Bawaslu RI, dibuka untuk publik," ujar dia.

Baca juga: Ini Profil 11 Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU-Bawaslu Periode 2022-2027

Bahtiar kemudian mengungkap tahapan yang akan dilakukan timsel berkaitan dengan seleksi calon anggota KPU-Bawaslu.

Tahapan pertama, kata dia, adalah mengumumkan jadwal pendaftaran bakal calon anggota KPU-Bawaslu.

"Jadi nanti ada masa pendaftaran, nanti jadwalnya kapan tentu akan diputuskan oleh Timsel," ujarnya.

Setelah menentukan jadwal, timsel akan menerima pendaftaran bakal calon, melakukan penelitian administrasi bakal calon, kemudian mengumpulkan hasil penelitian administrasi.

Baca juga: Timsel Calon Anggota KPU-Bawaslu 2022-2027 Tegaskan akan Bekerja Secara Independen

Lalu, melakukan seleksi tertulis, kesehatan, psikologi serta mengumumkan nama daftar bakal calon yang lulus keseluruhan tes untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat.

"Selanjutnya melakukan wawancara, kemudian menetapkan 14 nama calon anggota KPU masa jabatan 2022-2027 dan 10 calon anggota Bawaslu RI masa jabatan 2022-2027," ucapnya.

Selanjutnya, 14 nama calon anggota KPU dan 10 nama calon anggota Bawaslu tersebut akan dikirim kepada Presiden Joko Widodo.

Kemudian, Jokowi melanjutkannya kepada DPR RI untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test sesuai undang-undang.

"Hal-hal lainnya nanti akan disampaikan lebih lanjut," ucap dia.

Baca juga: Ini Tahapan Seleksi Calon Anggota KPU-Bawaslu Periode 2022-2027

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Nasional
KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

Nasional
Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Nasional
Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan 'Pensiun Dini'

Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan "Pensiun Dini"

Nasional
Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Nasional
Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Nasional
Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Nasional
KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

Nasional
3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

Nasional
Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Nasional
Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Nasional
Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Nasional
Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Nasional
Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.