Stafsus Presiden Sebut Tidak Punya NIK Jadi Alasan Penyandang Disabilitas Tak Bisa Vaksin Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus (Stafsus) Presiden Angkie Yudistia mengatakan banyak penyandang disabilitas yang kesulitan mendapatkan vaksin Covid-19.

Menurut dia, hal itu terjadi karena banyak penyandang disabilitas yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Setelah kita telusuri dan koordinasi dengan berbagai elemen masyarakat, banyak ditemui kalau penyandang disabilitas tidak memiliki nomor induk kependudukan, jadi itu salah satu alasan penyandang disabilitas tidak bisa divaksin," kata Angkie saat bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (11/10/2021).

Baca juga: Mendagri Minta Stafsus Presiden Buat Pemetaan Kendala yang Dihadapi Penyandang Disabilitas

Kendati demikian, lanjut Angkie, kondisi tersebut bisa diatasi karena tim Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) membuatkan tim NIK sementara.

Ia menambahkan dengan dibuatkannya NIK sementara untuk penyandang disabilitas bisa menjadi pembaharuan data bagi Dukcapil setempat.

"Dengan adanya NIK sementara bisa menjadi pembahauran data di Dukcapil jadi kalau ada program pemerintah yang mensyaratkan ada NIK teman-teman penyandang disabilitas bisa merasakan manfaatnya," ujarnya.

Selain itu, Angkie mengucapkan terima kasih dan apresiasi tinggi kepada Tito yang telah memperlancar dan mempermudah warga penyandang disabilitas mendapatkan vaksinasi Covid-19.

Program vaksinasi tersebut ada di enam provinsi yaitu Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Yogyakarta dan Provinsi Bali untuk bisa divaksin.

Baca juga: Stafsus Jokowi: Cakupan Vaksinasi bagi Penyandang Disabilitas di Jawa-Bali Hampir 100 Persen

Angkie juga melaporkan bahwa 450.000 dosis vaksin yang dialokasikan khusus penyandang disabilitas telah tersalurkan pada warga disabilitas beserta keluarga dan pendampingannya.

Sedangkan sebanyak 225.000 target sasaran untuk dosis pertama bagi penyandang disabilitas telah mencapai 102,56 persen dan pemberian vaksin dosis kedua sedang berlangsung dan sudah mencapai 43,90 persen.

Angkie pun berharap kedepannya dapat terbangun sinergitas lanjutan lintas kementerian atau lembaga untuk pemberdayaan penyandang disabilitas.

"Semoga di program kerja berikutnya terbangun kembali sinergitas seperti ini lagi," kata Angkie.