Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Kasus M Syahrial Ditangani Tim Taliban | Bung Karno, Jokowi, dan Ibu Kota Negara Masa Depan

Kompas.com - 12/10/2021, 08:31 WIB
Wahyuni Sahara

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Berita terkait Eks Penyidik KPK Stepanus Robin yang menyebut bahwa kasus M Syahrial ditangani oleh Tim Taliban menarik minat pembaca sehingga menjadi berita terpopuler di desk nasional Kompas.com pada Senin, 11 Oktober 2021.

Kemudian, isu lain yang menjadi artikel terpopuler adalah soal Bung Karno, Jokowi, dan ibu kota negara masa depan.

Di bawah ini kami rangkum kembali informasinya untuk Anda.

Kasus M Syahrial ditangani Tim Taliban

Wali kota nonaktif Tanjungbalai M Syahrial mengatakan, eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju sempat menceritakan padanya bahwa perkara dugaan jual beli jabatan di Tanjungbalai ditangani oleh tim penyidik Taliban.

Hal itu disampaikan Syahrial ketika hadir menjadi saksi untuk dua terdakwa dugaan suap pengurusan kasus di KPK yaitu Robin dan pengacara Maskur Husain, di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (11/10/2021).

Awalnya jaksa bertanya ke Syahrial apakah Robin pernah menyebut siapa saja penyidik yang menangani perkaranya.

“Apakah terdakwa (Robin) pernah menyampaikan anggota penyidik yang mengurus perkara saksi?,” tanya jaksa.

“Enggak tahu, saya tidak pernah disampaikan nama-nama,” jawab Syahrial.

“Pernah inisial-inisial penyidik (disampaikan)?,” jaksa menanyakan kembali.

Kemudian Syahrial menjawab bahwa ia hanya mendengar dari Robin bahwa penyidik yang menangani kasusnya adalah penyidik Taliban.

“Di kasus saya Taliban Pak,” ungkap Syahrial.

Baca juga: Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Sebut Kasus M Syahrial Ditangani Tim Taliban

Bung Karno, Jokowi, dan ibu kota negara masa depan

Gagasan pemindahan ibu kota negara (IKN) sesungguhnya telah ada sejak era pemerintahan Presiden Soekarno. Bahkan pada 17 April 1957, Bung Karno sempat meletakkan batu pertama di Palangkaraya, Kalimantan Tengah sebagai “sister city” Jakarta.

Sayangnya, hingga akhir masa jabatan Bung Karno, pemindahan ibu kota negara belum terwujud. Meskipun begitu, rencana pemindahan IKN belum surut.

Kemudian di masa orde baru, rencana memindahkan IKN kembali mencuat. Presiden Soeharto menerbitkan Keputusan Presiden No 1 tahun 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol Sebagai Kota Mandiri.

Lagi-lagi rencana pemindahan ibu kota tersebut tidak beranjak lebih maju. Sebab setahun kemudian Presiden Soeharto menyatakan berhenti sebagai presiden.

Barulah pada masa Presiden Joko Widodo pemindahan IKN dinyatakan dengan tegas. Pada 26 Agustus 2019 Presiden Joko Widodo menyatakan pemindahan IKN ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim).

Rencana pemindahan IKN juga telah dituangkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Baca selengkapnya pada tautan ini: Bung Karno, Jokowi, dan Ibu Kota Negara Masa Depan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com