Kompas.com - 08/10/2021, 11:53 WIB
Ilustrasi pemilu. ShutterstockIlustrasi pemilu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menjadi penentu jawdal pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. 

Menurut dia, kapan pemungutan suara digelar tak usah diperdebatkan apalagi jadi polemik. 

Andi menanggapi belum disepakatinya hari pemungutuan suara oleh KPU, pemerintah, dan DPR. Ketiganya masih berargumen terkait kapan idealnya pemungutan suara dilangsungkan. 

"Yang perlu ditegaskan adalah hari, tanggal dan waktu pemungutan suara pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU. Begitu bunyi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kalaupun ada usulan dari pemerintah atau DPR RI, bahkan masyarakat, semua itu sekadar usulan," kata Andi kepada Kompas.com, Kamis (7/10/2021).

Baca juga: Jokowi Diusulkan Kumpulkan Pimpinan Parpol Bahas Hari Pencoblosan Pemilu 2024

Mantan anggota KPU tahun 1999 itu menilai, berbagai usulan tersebut menjadi bagian dari konsultasi KPU dengan stakeholdernya.

Andi menyadari, suara-suara terkait usulan pelaksanaan pemungutan suara terpecah karena sebelumnya KPU mengusulkan jadwal Pemilu pada 21 Februari 2021, namun belakangan pemerintah mengusulkan 15 Mei 2024.

Andi menyoroti usulan pemerintah bahwa Mei 2024 pemungutan suara Pemilu. Menurut dia, memundurkan jadwal ini menjadi polemik karena akan berimbas pada pelaksanaan Pilkada serentak yaitu 27 November 2024 yang sudah tercantum dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

"Memundurkan jadwal Pemilu ke bulan Mei, artinya membuat tahapan penyelenggaraan Pilpres dan Pileg beririsan dengan tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak. Apalagi jika Pilpres berlangsung dua putaran," nilai Andi.

Tak hanya itu, ia juga mengkhawatirkan sejumlah hal terkait pencalonan kepala daerah untuk Pilkada telah disepakati menggunakan hasil Pemilu 2024.

Menurutnya, jika tahapan Pileg, Pilpres dan Pilkada 2024 serentak terlalu mepet, dikhawatirkan KPU kesulitan menyelenggarakan pesta demokrasi itu dengan baik.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

Nasional
Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Nasional
Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor 'Dewa'?

Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor "Dewa"?

Nasional
Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Nasional
Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Nasional
Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Nasional
Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Nasional
RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

Nasional
UPDATE: Tambah 227.860 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate Tanpa Antigen 5,46 Persen

UPDATE: Tambah 227.860 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate Tanpa Antigen 5,46 Persen

Nasional
7 Orang yang Terjaring OTT KPK di Langkat Dibawa ke Gedung Merah Putih

7 Orang yang Terjaring OTT KPK di Langkat Dibawa ke Gedung Merah Putih

Nasional
Presiden Disebut Bakal Pertimbangkan Suara Publik soal Sosok Kepala Otorita IKN Nusantara

Presiden Disebut Bakal Pertimbangkan Suara Publik soal Sosok Kepala Otorita IKN Nusantara

Nasional
Bareskrim Tetapkan Enam Tersangka Kasus Investasi Bodong Robot Trading Evotrade

Bareskrim Tetapkan Enam Tersangka Kasus Investasi Bodong Robot Trading Evotrade

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.