Demokrat Beri Bantuan Hukum Anggota DPRD Indramayu Tersangka Kasus Bentrokan

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat akan memberikan pendampingan hukum bagi anggota DPRD Indramayu dari Fraksi Partai Demokrat Taryadi yang menjadi tersangka kasus bentrokan di perbatasan Indramayu dan Majelengka, Jawa Barat, yang menewaskan dua warga.

Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, pendampingan hukum diberikan atas nama asas praduga tak bersalah.

"Kami menghargai semua proses hukum yang sedang berjalan, dan kami juga menerapkan asas praduga tak bersalah. Karena itu, DPP Partai Demokrat akan memberikan pendampingan hukum kepada saudara Taryadi,” kata Herman dalam siaran pers, Jumat (8/10/2021).

Baca juga: 2 Petani Tewas dalam Bentrok Maut di Lahan Tebu, Ini Penjelasan PG Jatitujuh dan Bupati Indramayu

Herman menyesalkan bentrok antarpetani yang terjadi di wilayah hak guna usaha (HGU) PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) tersebut.

Herman berharap, kepolisian dapat menegakkan hukum secara adil dalam kasus ini. Ia menyebutkan, penyebab terjadinya korban jiwa mesti diusut tuntas, sedangkan warga yang tak bersalah harus dibebaskan.

Ia meyakini, Taryadi yang merupakan pimpinan Forum Komunikasi Masyarakat Indramayu Selatan (F-Kamis) tidak terlibat bentorkan.

Menurut Herman, Taryadi merupakan sosok yang aktif membela warga. Ia mengaku telah mengenal Taryadi sejak Taryadi masih menjabat sebagai kepala desa.

"Taryadi selalu menyampaikan bahwa sejarahnya kawasan itu adalah kawasan hutan, dan warga berkeinginan mengembalikanya menjadi kawasan hutan sebagai penyangga kehidupan masyarakat, karena kehadiran RNI di kawasan itu tidak kunjung memberi kesejahteraan bagi warga sekitar HGU,” ujar Herman.

Anggota Komisi VI DPR itu menuturkan, konflik lahan di sana telah lama berlangsung. Ia mengatakan, direksi PT RNI tidak pernah mendudukkan persoalan dengan baik, bahkan selalu menggunakan pendekatan aparat.

Padahal, menurut Herman, jika RNI serius maka konflik pertanahan tersebut pasti bisa diselesaikan dengan baik, sekaligus membangun sinergi saling menguntungkan antara BUMN dan warga sekitar.

“Nasi sudah jadi bubur, saat ini telah menelan korban jiwa. Jika tidak diselesaikan secara komprehensif akan terus terjadi konflik yang berkepanjangan, dan merugikan harmonisasi antarwarga,” kata Herman.

Diberitakan, bentrokan dua kelompok terjadi di lahan tebu PG Jatitujuh di perbatasan Kabupaten Indramayu dan Majalengka, Jawa Barat, Senin (4/10/2021) sekitar pukul 10.15 WIB.

Bentrokan itu diduga dari kelompok kemitraan PG Jatitujuh dengan kelompok Forum Komunikasi Masyarakat Indramayu Selatan (F-Kamis).

Dua orang petani, Suhendar dan Yayan, tewas dalam insiden tersebut. Polisi pun telah menetapkan tujuh orang tersangka, salah satunya Taryadi.

Kapolres Indramayu AKBP Lukman M Syarif menyebutkan, Taryadi berperan menggerakan, menghasut, kelompoknya untuk melakukan perlawanan.

Baca juga: Bentrokan Berdarah di Lahan Tebu Indramayu, Ini Motif Ormas yang Melakukan Provokasi

"Mereka juga menghasut untuk melawan aparat," kata Lukman dalam konferensi pers di Mapolres Indramayu, Rabu (6/10/2021), dikutip dari TribunJabar.id.

Lukman mengaku, beberapa waktu lalu, pihaknya sebenarnya hendak melaksanakan upaya penindakan terhadap aksi yang dilakukan oleh FKamis. Namun, aparat justru diadang oleh LSM tersebut dengan membawa senjata tajam.

"Karena itu kami melaksanakan upaya tindakan tegas terukur terhadap para gerombolan tersebut," kata dia.