Soal Jadwal Pemilu 2024, Demokrat Ingatkan Keputusan Akhir di KPU

Menurut dia, kapan pemungutan suara digelar tak usah diperdebatkan apalagi jadi polemik. 

Andi menanggapi belum disepakatinya hari pemungutuan suara oleh KPU, pemerintah, dan DPR. Ketiganya masih berargumen terkait kapan idealnya pemungutan suara dilangsungkan. 

"Yang perlu ditegaskan adalah hari, tanggal dan waktu pemungutan suara pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU. Begitu bunyi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kalaupun ada usulan dari pemerintah atau DPR RI, bahkan masyarakat, semua itu sekadar usulan," kata Andi kepada Kompas.com, Kamis (7/10/2021).

Mantan anggota KPU tahun 1999 itu menilai, berbagai usulan tersebut menjadi bagian dari konsultasi KPU dengan stakeholdernya.

Andi menyadari, suara-suara terkait usulan pelaksanaan pemungutan suara terpecah karena sebelumnya KPU mengusulkan jadwal Pemilu pada 21 Februari 2021, namun belakangan pemerintah mengusulkan 15 Mei 2024.

Andi menyoroti usulan pemerintah bahwa Mei 2024 pemungutan suara Pemilu. Menurut dia, memundurkan jadwal ini menjadi polemik karena akan berimbas pada pelaksanaan Pilkada serentak yaitu 27 November 2024 yang sudah tercantum dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

"Memundurkan jadwal Pemilu ke bulan Mei, artinya membuat tahapan penyelenggaraan Pilpres dan Pileg beririsan dengan tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak. Apalagi jika Pilpres berlangsung dua putaran," nilai Andi.

Tak hanya itu, ia juga mengkhawatirkan sejumlah hal terkait pencalonan kepala daerah untuk Pilkada telah disepakati menggunakan hasil Pemilu 2024.

Menurutnya, jika tahapan Pileg, Pilpres dan Pilkada 2024 serentak terlalu mepet, dikhawatirkan KPU kesulitan menyelenggarakan pesta demokrasi itu dengan baik.

"There is no room for error. Salah sedikit, jadwal dan tahapan Pilkada serentak bisa kacau," tutur dia.

Ia juga menyoroti alasan pemerintah mengusulkan waktu pelaksanaan pemungutan suara menjadi Mei 2024 karena menjaga stabilitas nasional.

Andi mengaku tak paham apa maksud pemerintah beralasan karena stabilitas nasional sehingga mengusulkan pemungutan suara pada tanggal tersebut.

"Mungkin, yang dimaksud kalau terlalu lama jarak antara Pilpres dengan pelantikan presiden, akan ada kegamangan dari presiden yang sedang menjabat," kata dia.

Andi menilai, jika Pilpres dilakukan pada Februari 2024 dan berlangsung satu putaran saja, maka akan ada dua presiden selama 7 bulan, yaitu presiden terpilih dan presiden yang sedang menjabat.

Hal ini karena presiden terpilih baru akan dilantik pada Oktober, sehingga beberapa bulan sebelumnya, Indonesia seolah memiliki dua presiden.

"Tapi jelas tidak ada dualisme kepresidenan. Presiden terpilih tidak punya kewenangan apapun sebelum dilantik dan pemerintahan tetap dijalankan oleh Presiden Jokowi sampai habis masa jabatannya. Di semua demokrasi selalu ada masa tunggu bagi presiden terpilih sampai saatnya pelantikan," imbuh Andi.

Diketahui, hingga kini pemerintah, partai politik di DPR, dan KPU belum menemukan titik terang terkait waktu pencoblosan Pemilu 2024.

Saling usul pun mengemuka untuk tanggal pencoblosan. KPU semula mengusulkan Pemilu 21 Februari 2024, sedangkan pemerintah mengusulkan 15 Mei 2024.

Terkini, KPU akhirnya mengusulkan agar Pilkada serentak diundur menjadi awal 2025. Usulan ini muncul setelah pemerintah mengusulkan 15 Mei 2024 menjadi waktu pencoblosan Pemilu.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Thantowi mengatakan, pihaknya membuat opsi tersebut karena merespons pemerintah yang mengusulkan jadwal Pemilu 2024 digelar pada 15 Mei.

"Dalam hal hari H Pemilu dan Pilkada, KPU kan mengajukan dua opsi. Opsi pertama hari H Pemilu 21 Februari 2024 dan Pilkada 27 November 2024," kata Pramono kepada Kompas.com, Kamis (7/10/2021).

"Opsi dua hari H Pemilu 15 Mei 2024 dan Pilkada 19 Februari 2025," ucap dia.