Kuasa Hukum Sebut MS Selalu Histeris dan Terguncang Tiap Jalani Pemeriksaan di RS Polri

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum MS, pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat yang diduga alami perundungan dan pelecehan seksual, menyatakan kliennya selalu histeris dan terguncang tiap kali menjalani pemeriksaan di RS Polri.

“Setiap diminta menceritakan tentang kronologi peristiwa pelecehan seksual dan perundungan di KPI, korban (MS) histeris dan mengalami guncangan emosi,” terang kuasa hukum MS, Muallimin dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (6/10/2021).

Mualimin menerangkan pihaknya belum mengajukan permintaan pendampingan psikolog untuk korban dan keluarganya karena masih menunggu proses pemeriksaan oleh kepolisian selesai.

“Karena pemeriksaan psikiatri forensik di RS Polri membutuhkan maksimal 14 kali pertemuan, sedangkan MS baru menjalani 5 kali tatap muka,” jelas dia.

Diakui Mualimin saat ini tim kuasa hukum terus menemani dan menguatkan MS untuk jalani pemeriksaan.

Meski prosesnya berat untuk MS, lanjut Mualimin, tapi upaya ini harus dilakukan guna pembuktian perkara.

Baca juga: KPI Diminta Tak Hanya Serahkan Penanganan Perkara MS Secara Formal

“Karena hasilnya nanti menentukan langkah penyelidikan,” ucapnya.

Mualimin menegaskan saat ini MS sedang fokus menjalani pemeriksaan di RS Polri untuk penanganan perkara secara hukum.

Namun demikian, setelah proses ini selesai, Mualimin berharap pihak KPI dapat segera menyiapkan fasilitas pendampingan psikologis untuk MS dan keluarganya.

“Syukur-syukur KPI bersedia menanggung segala biaya yang timbul dan membebaskan MS untuk memilih psikiater atau psikolog pilihannya sendiri,” imbuh dia.

Dugaan kasus pelecehan perundungan dan pelecehan seksual di lingkungan KPI menjadi perbincangan publik pasca keterangan tertulis MS viral di media sosial.

MS mengaku mendapatkan pelecehan seksual dari 5 orang rekannya yang juga bekerja di KPI Pusat.

Saat ini perkara MS sedang ditangani Polres Metro Jakarta Pusat.

Komnas HAM juga turut mengawal perkara ini dengan memanggil sejumlah pihak baik dari kepolisian, KPI hingga psikolog agar dapat menghasilkan rekomendasi penyelesaian perkara.