KPI Diminta Tak Hanya Serahkan Penanganan Perkara MS Secara Formal

Kompas.com - 07/10/2021, 16:18 WIB
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Instagram/KPI PusatKomisi Penyiaran Indonesia (KPI)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) diminta tak hanya menyerahkan penanganan dugaan kasus perundungan dan pelecehan seksual pada pegawainya MS secara formal saja atau melalui jalur hukum.

Koalisi Masyarakat Peduli Kekerasan Seksual Dalam Negara mendesak agar KPI juga melakukan penanganan secara informal.

“KPI harus serius soal ini, jangan semuanya diserahkan pada sistem formal saja, (seperti) polisi dan lain sebagainya,” jelas anggota koalisi, Hartoyo pada Kompas.com, Kamis (7/10/2021).

“Harus ada penanganan khusus untuk korban,” sambung dia.

Baca juga: Pegawai KPI Korban Pelecehan Seksual Mengalami PTSD, Suka Tiba-tiba Teriak

Hartoyo menjelaskan penanganan informal yang bisa dilakukan KPI adalah dengan menyediakan psikolog untuk MS.

“Belum ada psikolog yang benar-benar khusus mendampingi korban. Ini yang harus disediakan KPI,” kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hartoyo yang juga anggota Ketua lembaga swadaya masyarakat Suara Kita, melihat bahwa KPI belum membangun sistem yang baik untuk menangani perkara ini.

“KPI selalu menggunakan pendekatan formal, misalnya menyerahkan penunjukan psikolog pada Kominfo, bukan membangun sistem yang intensif,” imbuh dia.

Diketahui dalam audiensi dengan KPI, Selasa (5/10/2021) Koalisi Masyarakat Peduli Kekerasan Seksual Dalam Negara menyarankan agar dibentuk tim investigasi yang terdiri dari berbagai pihak lintas lembaga.

Baca juga: Pelaku Pelecehan di KPI Dinilai Perlu Rehabilitasi Mindset

Tim ini diharapkan dapat membantu proses penanganan perkara dan juga pendampingan pada korban.

Sementara itu perkara MS saat ini masih salam proses penyelidikan Polres Metro Jakarta Pusat.

Dalam keterangan tertulisnya yang viral beberapa waktu lalu di media sosial, MS mengaku mendapat perundungan di tahun 2012 dan pelecehan seksual pada tahun 2015.

Pelecehan seksual diduga dilakukan oleh 5 rekan kerja MS di KPI Pusat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.