Wapres Yakin Jateng Siap Penuhi Target Pengurangan Kemiskinan Ekstrem

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin yakin Provinsi Jawa Tengah siap memenuhi target pengurangan kemiskinan ekstrem.

Menurut Ma'ruf, Jateng telah menjalankan beberapa program seperti stimulan jamban (perbaikan sanitasi), jaminan kesehatan non-kuota, kartu tani/nelayan, dan dukungan start up.

Kemudian, pendampingan desa baik yang dilakukan organisasi perangkat daerah (OPD) maupun menggandeng perguruan tinggi.

"Saya yakin Provinsi Jawa Tengah siap untuk memenuhi target pengurangan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024," ujar Ma'ruf saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah, Kamis (7/10/2021), dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Jokowi Targetkan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia Bisa Tuntas pada 2024

Namun, Ma'ruf tak menyebutkan besaran target penurunan yang telah ditetapkan.

Jika mengacu laman Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Jateng, pemprov menargetkan penurunan rata-rata 1 persen per tahun.

Rata-rata tersebut dihitung dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Target angka kemiskinan di Jateng pada 2023 sebesar 7,48 persen.

Adapun tingkat kemiskinan Jawa Tengah pada 2018 tercatat 11,19 persen dari total jumlah penduduk.

Dalam kesempatan itu, Ma'ruf melakukan rapat bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan lima bupati.

Lima kabupaten yang jadi prioritas penanggulangan kemiskinan yakni Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, Pemalang dan Brebes.

Jateng menjadi satu dari lima provinsi prioritas penanganan kemiskinan ekstrem tahun 2021. Daerah lainnya yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Papua, dan Papua Barat.

"Kami mengapresiasi inisiatif dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam upaya menanggulangi kemiskinan yang telah dilakukan selama ini," kata dia.

Pemilihan lima kabupaten prioritas di Jawa Tengah dan 35 kabupaten secara nasional tidak hanya didasarkan pada kriteria persentase tingkat kemiskinan ekstrem, tetapi juga dikombinasikan dengan jumlah masyarakat miskin ekstrem.

Sebab, jika hanya menggunakan persentase tingkat kemiskinan ekstrem, maka prioritas wilayah akan jatuh di sebagian besar wilayah timur Indonesia.

Sedangkan, apabila hanya menggunakan kriteria jumah penduduk miskin ekstrem maka prioritas wilayah umumnya berada di wilayah barat Indonesia.