Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/10/2021, 20:44 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berharap DPR kembali membahas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Komisioner KPI Nuning Rodiyah mengungkapkan, jika disahkan RUU, tersebut dapat menjadi landasan penanganan kasus kekerasan seksual.

“Mudah-mudahan dengan trigger kejadian MS ini bisa jadi pertimbangan bagi para pemangku, khususnya DPR RI untuk segera membahas kembali RUU PKS,” kata Nuning dalam audiensi dengan Perwakilan Koalisi Masyarakat Peduli Korban Kekerasan Seksual Dalam Negara, di Kantor KPI Pusat, Jakarta Pusat, Senin (5/10/2021).

Adapun MS merupakan pegawai KPI Pusat yang mengaku mendapatkan tindakan tak menyenangkan dari rekan kerjanya, yaitu perundungan dan pelecehan seksual.

Baca juga: Sejumlah Hal ini Jadi Alasan UU PKS Harus Segera Disahkan

Nuning mengatakan, kejadian MS menjadi pukulan besar untuk KPI.

Ia berharap, selain proses evaluasi internal, KPI juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak untuk menangani perkara ini.

“Kami bermaksud bahwa seluruh rangkaian (perkara) ini untuk perbaikan ini dapat masukan dan dukungan dari berbagai pihak,” ucap dia.

Nuning menuturkan, kejadian yang dialami MS hendaknya bisa menjadi pelajaran untuk berbagai lembaga negara lain.

Sebab, perkara pelecehan seksual sangat mungkin juga terjadi di lembaga lain.

“Perbaikan kondisi internal KPI bisa jadi model lembaga-lembaga lain, dan saya yakin ini tidak hanya terjadi lembaga negara kantor pemerintah, swasta dan lain sebagainya,” kata dia.

Baca juga: DPR Akan Kunker soal RUU PKS, Formappi Nilai Dewan Bermain-main dengan Waktu

Dalam pernyataan tertulisnya yang viral beberapa waktu lalu di media sosial, MS menceritakan bahwa tindakan perundungan sudah ia dapatkan sejak tahun 2012, kemudian berlanjut tindakan pelecehan seksual di tahun 2015.

MS memaparkan, bahwa tindakan pelecehan seksual dilakukan oleh 5 orang rekan kerjanya.

Saat ini perkara MS sedang ditangani oleh Polres Metro Jakarta Pusat.

Komnas HAM juga turut melakukan penyelidikan untuk memberikan rekomendasi atas perkara itu.

Baca juga: Ini Alasan DPR Pilih Brasil dan Ekuador Jadi Tujuan Kunker soal RUU PKS

Di sisi lain, tim kuasa hukum MS meminta agar KPI juga memberikan pendampingan psikologis pada istri dan ibu MS.

Sebab, keluarga MS juga turut merasakan dampak mental atas kejadian ini.

Adapun Badan Legislasi (Baleg) DPR merencanakan kunjungan kerja ke Ekuador dan Brasil guna menyusun RUU PKS.

Pengesahan RUU ini terus ditunggu dan didesak oleh berbagai koalisi masyarakat sipil.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Rencana Kenaikan Biaya Haji, Ketum PBNU: Kalau Ndak Mampu, Ndak Usah Haji Ndak Apa, Ndak Dosa

Soal Rencana Kenaikan Biaya Haji, Ketum PBNU: Kalau Ndak Mampu, Ndak Usah Haji Ndak Apa, Ndak Dosa

Nasional
Dialog Dini Hari PKS di Istanbul Berujung Tiket Pilpres Anies Baswedan

Dialog Dini Hari PKS di Istanbul Berujung Tiket Pilpres Anies Baswedan

Nasional
Anies Baswedan Kini Punya Tiket untuk Pilpres 2024

Anies Baswedan Kini Punya Tiket untuk Pilpres 2024

Nasional
Pengamat: Dukungan PKS dan Demokrat buat Anies Bakal Panaskan Partai Lain, Termasuk PDI-P

Pengamat: Dukungan PKS dan Demokrat buat Anies Bakal Panaskan Partai Lain, Termasuk PDI-P

Nasional
Ferdy Sambo, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf Sidang Duplik Hari Ini, Selangkah Lagi Menuju Vonis

Ferdy Sambo, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf Sidang Duplik Hari Ini, Selangkah Lagi Menuju Vonis

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Tuntutan Eks Ketua Dewan Pembina ACT Novariyadi Imam Digelar Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Tuntutan Eks Ketua Dewan Pembina ACT Novariyadi Imam Digelar Hari Ini

Nasional
Dugaan Perubahan Subtansi Putusan MK Akan Dilaporkan ke Polisi

Dugaan Perubahan Subtansi Putusan MK Akan Dilaporkan ke Polisi

Nasional
Sandiaga Jelaskan Alasan Ungkap Perjanjian Politik Prabowo-Anies Sekarang

Sandiaga Jelaskan Alasan Ungkap Perjanjian Politik Prabowo-Anies Sekarang

Nasional
PKS Dukung Anies Capres, Demokrat: Langkah Pembentukan Koalisi Perubahan Terjawab

PKS Dukung Anies Capres, Demokrat: Langkah Pembentukan Koalisi Perubahan Terjawab

Nasional
Koalisi Perubahan Terbuka, Sudirman Said Sebut Berkomunikasi dengan Sejumlah Parpol

Koalisi Perubahan Terbuka, Sudirman Said Sebut Berkomunikasi dengan Sejumlah Parpol

Nasional
Sohibul dan Sudirman Said Terbang ke Turkiye demi Dapatkan Kepastian Dukungan PKS untuk Anies

Sohibul dan Sudirman Said Terbang ke Turkiye demi Dapatkan Kepastian Dukungan PKS untuk Anies

Nasional
Sudirman Said Sebut Anies Tak Ada Janji soal Pilpres dengan Prabowo, tapi Ditawari Cawapres pada 2019

Sudirman Said Sebut Anies Tak Ada Janji soal Pilpres dengan Prabowo, tapi Ditawari Cawapres pada 2019

Nasional
Anies Disebut Tak Punya Perjanjian soal Pilpres dengan Prabowo

Anies Disebut Tak Punya Perjanjian soal Pilpres dengan Prabowo

Nasional
Survei Algoritma: KPU Punya Pekerjaan Rumah Tunjukkan Kemandirian Jelang Pemilu 2024

Survei Algoritma: KPU Punya Pekerjaan Rumah Tunjukkan Kemandirian Jelang Pemilu 2024

Nasional
Kantongi Dukungan Demokrat dan PKS, Anies Dinilai Masih Belum Cukup Amankan Tiket Capres

Kantongi Dukungan Demokrat dan PKS, Anies Dinilai Masih Belum Cukup Amankan Tiket Capres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.