KPI Harap Kasus MS Jadi Pertimbangan DPR Kembali Bahas RUU PKS

Komisioner KPI Nuning Rodiyah mengungkapkan, jika disahkan RUU, tersebut dapat menjadi landasan penanganan kasus kekerasan seksual.

“Mudah-mudahan dengan trigger kejadian MS ini bisa jadi pertimbangan bagi para pemangku, khususnya DPR RI untuk segera membahas kembali RUU PKS,” kata Nuning dalam audiensi dengan Perwakilan Koalisi Masyarakat Peduli Korban Kekerasan Seksual Dalam Negara, di Kantor KPI Pusat, Jakarta Pusat, Senin (5/10/2021).

Adapun MS merupakan pegawai KPI Pusat yang mengaku mendapatkan tindakan tak menyenangkan dari rekan kerjanya, yaitu perundungan dan pelecehan seksual.

Nuning mengatakan, kejadian MS menjadi pukulan besar untuk KPI.

Ia berharap, selain proses evaluasi internal, KPI juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak untuk menangani perkara ini.

“Kami bermaksud bahwa seluruh rangkaian (perkara) ini untuk perbaikan ini dapat masukan dan dukungan dari berbagai pihak,” ucap dia.

Nuning menuturkan, kejadian yang dialami MS hendaknya bisa menjadi pelajaran untuk berbagai lembaga negara lain.

Sebab, perkara pelecehan seksual sangat mungkin juga terjadi di lembaga lain.

“Perbaikan kondisi internal KPI bisa jadi model lembaga-lembaga lain, dan saya yakin ini tidak hanya terjadi lembaga negara kantor pemerintah, swasta dan lain sebagainya,” kata dia.

Dalam pernyataan tertulisnya yang viral beberapa waktu lalu di media sosial, MS menceritakan bahwa tindakan perundungan sudah ia dapatkan sejak tahun 2012, kemudian berlanjut tindakan pelecehan seksual di tahun 2015.

MS memaparkan, bahwa tindakan pelecehan seksual dilakukan oleh 5 orang rekan kerjanya.

Saat ini perkara MS sedang ditangani oleh Polres Metro Jakarta Pusat.

Komnas HAM juga turut melakukan penyelidikan untuk memberikan rekomendasi atas perkara itu.

Di sisi lain, tim kuasa hukum MS meminta agar KPI juga memberikan pendampingan psikologis pada istri dan ibu MS.

Sebab, keluarga MS juga turut merasakan dampak mental atas kejadian ini.

Adapun Badan Legislasi (Baleg) DPR merencanakan kunjungan kerja ke Ekuador dan Brasil guna menyusun RUU PKS.

Pengesahan RUU ini terus ditunggu dan didesak oleh berbagai koalisi masyarakat sipil.