DPR Akan Kunker soal RUU PKS, Formappi Nilai Dewan Bermain-main dengan Waktu

Kompas.com - 05/10/2021, 16:01 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengkritik lambatnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) di DPR.

Lucius berpendapat, DPR bermain-main dengan waktu karena berencana melakukan kunjungan kerja terkait RUU PKS ketika publik sangat berharap agar RUU itu segera disahkan.

"Dalam kelambanan itu DPR justru tega bermain-main dengan waktu melalui kunker yang hampir pasti tak ada manfaatnya," kata Lucius saat dihubungi, Selasa (5/10/2021).

Lucius membandingkan proses pembahasan RUU lain di DPR yang berlangsung cepat, antara lain RUU Cipta Kerja, RUU Mineral dan Batubara, serta RUU Otonomi Khusus Papua.

"Nasib agak berbeda justru terjadi pada RUU PKS yang sudah sejak awal tahun diserahkan ke Baleg dan sebelumnya sudah dibahas Komisi VIII. Dalam waktu nan panjang, RUU ini tak kunjung tuntas dibahas padahal tak kurang tuntutan dan harapan publik terhadap RUU itu," kata Lucius.

Baca juga: Alasan DPR Kunker ke Luar Negeri Terkait RUU PKS Dinilai Tak Relevan

Ia pun menilai alasan DPR melakukan kunjungan kerja agar RUU PKS tidak dikeluhkan publik tidak relevan.

Menurut dia, keluhan publik selama ini yakni proses pembahasan yang tidak partisipatif, bukan studi banding atau tidak.

"Mungkin pimpinan ini pura-pura lupa atau memang tak tahu dengan apa yang dikomplain publik terhadap UU yang dihasilkan DPR, yang dikomplain itu adalah proses pembahasan yang tidak partisipatif, tidak melibatkan publik," kata Lucius

Oleh sebab itu, ia mendorong DPR agar membuka partisipasi publik dalam pembahasan RUU ini.

"Partisipasi publik itu mesti dilakukan dengan membuka ruang komunikasi antara DPR dan publik, bukan dengan memunggungi publik dengan studi banding," ujar Lucius.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus menjelaskan, DPR berencana menggelar kunjungan kerja ke Brasil dan Ekuador agar penyusunan RUU PKS tidak mendapatkan keluhan.

Ia mengatakan, RUU PKS merupakan salah satu rancangan yang sensitif, sehingga DPR merasa perlu memperoleh informasi sebanyak-banyaknya melalui kunjungan kerja.

Baca juga: Ini Alasan DPR Pilih Brasil dan Ekuador Jadi Tujuan Kunker soal RUU PKS

"Pada gilirannya kita tidak ingin setelah undang-undang jadi ternyata dikomplain orang, menjadi masalah karena kita tidak melakukan suatu studi banding, tidak melakukan (menerima) masukan," kata Lodewijk, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/10/2021).

Berdasarkan surat nomor LG/13489/DPR RI/IX/2021 perihal Permintaan Nama Anggota Baleg ke Luar Negeri, kunker direncanakan pada 31 Oktober hingga 22 November 2021. Surat tersebut ditujukan kepada Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Baleg DPR RI.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu: Gugatan Sengketa Partai Republiku, PKP, Prima, dan Parsindo Tak Bisa Diterima

Bawaslu: Gugatan Sengketa Partai Republiku, PKP, Prima, dan Parsindo Tak Bisa Diterima

Nasional
Arahan Jokowi ke Relawan Soal Pilih Presiden: Dari yang Senang Blusukan hingga Rambut Penuh Uban

Arahan Jokowi ke Relawan Soal Pilih Presiden: Dari yang Senang Blusukan hingga Rambut Penuh Uban

Nasional
Jokowi Lempar Jaket G20, Relawan Heboh Berebutan

Jokowi Lempar Jaket G20, Relawan Heboh Berebutan

Nasional
BNPB: Korban Hilang Gempa Cianjur Terisa 14 Orang

BNPB: Korban Hilang Gempa Cianjur Terisa 14 Orang

Nasional
Korban Gempa Cianjur Masih Bertambah: 318 Meninggal, 7.729 Luka-Luka

Korban Gempa Cianjur Masih Bertambah: 318 Meninggal, 7.729 Luka-Luka

Nasional
Cerita Jokowi yang Tak Minder Saat Bersalaman dengan Para Pemimpin G20

Cerita Jokowi yang Tak Minder Saat Bersalaman dengan Para Pemimpin G20

Nasional
BERITA FOTO: Relawan Jokowi Deklarasikan ''2024 Manut Jokowi''

BERITA FOTO: Relawan Jokowi Deklarasikan ''2024 Manut Jokowi''

Nasional
Lima Hari Pasca-gempa Cianjur, 73.525 Jiwa Masih Mengungsi

Lima Hari Pasca-gempa Cianjur, 73.525 Jiwa Masih Mengungsi

Nasional
Respons Pengacara Ferdy Sambo soal Isu Belanja Bulanan Kliennya Capai Rp 600 Juta

Respons Pengacara Ferdy Sambo soal Isu Belanja Bulanan Kliennya Capai Rp 600 Juta

Nasional
BERITA FOTO: Jokowi Temu Kangen Ribuan Relawan Se-Indonesia di GBK

BERITA FOTO: Jokowi Temu Kangen Ribuan Relawan Se-Indonesia di GBK

Nasional
Jokowi Ungkap Prinsip Paling Penting yang Harus Dimiliki Presiden Selanjutnya, Apa Itu?

Jokowi Ungkap Prinsip Paling Penting yang Harus Dimiliki Presiden Selanjutnya, Apa Itu?

Nasional
Di GBK, Relawan Jokowi Deklarasikan '2024 Manut Jokowi'

Di GBK, Relawan Jokowi Deklarasikan "2024 Manut Jokowi"

Nasional
Buntut Tambang Ilegal, Jatam Dorong Kapolri Konsistensi Bersih-Bersih Kepolisian

Buntut Tambang Ilegal, Jatam Dorong Kapolri Konsistensi Bersih-Bersih Kepolisian

Nasional
Buntut Isu Tambang Ilegal di Kaltim, Bareskrim Akan Layangkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong

Buntut Isu Tambang Ilegal di Kaltim, Bareskrim Akan Layangkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong

Nasional
Jatam Ungkap Peran Polisi dalam Kasus Tambang Ilegal, Mulai dari Beking hingga Jadi Pemodal

Jatam Ungkap Peran Polisi dalam Kasus Tambang Ilegal, Mulai dari Beking hingga Jadi Pemodal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.