Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Buat Program Solidaritas, Salah Satu Poin Atur soal Poligami Utamakan Janda

Kompas.com - 30/09/2021, 14:24 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menghadirkan program solidaritas tiga pihak yang berlaku bagi kadernya.

Salah satu poinnya, partai mengizinkan anggota atau kader laki-laki yang dianggap mampu untuk berpoligami dengan memprioritaskan janda.

Ketua Dewan Syariah Pusat PKS Surahman Hidayat menjelaskan bahwa program tersebut sudah dikomunikasikan dengan DPP dan saat ini sudah berlaku resmi.

Baca juga: Ada Pendukung Jokowi Kampanyekan 3 Periode, PKS: Harusnya Dukung Presiden Tegak Lurus dengan Konstitusi

"Saya sebagai ketuanya kan sudah tanda tangan. Kami juga komunikasikan dengan Presiden PKS, DPP PKS, memberikan masukan-masukan. Jadi minggu kemarin, sudah bisa ditandatangani, saya tanda tangan," kata Surahman kepada Kompas.com, Kamis (30/9/2021).

Program tersebut ditandatangani oleh Surahman pada 23 September 2021. Program yang berkaitan dengan poligami itu ada pada program UPA poin 8.

PKS meminta kadernya untuk memprioritaskan janda jika ingin melakukan poligami.

"Anggota laki-laki yang mampu dan siap beristri lebih dari satu mengutamakan pilihannya kepada aromil (janda) atau awanis," tulis poin 8 dalam surat yang ditandatangani Surahman.

Baca juga: Menteri PPPA: Poligami Tanpa Pengetahuan, Awal Mula Perlakuan Salah kepada Perempuan

Surahman menjelaskan, poligami dalam agama dan ajaran Islam diperbolehkan. Namun dengan catatan, seorang laki-laki itu harus dinyatakan mampu dan layak.

Oleh karena itu, menurut dia, PKS tetap membuat aturan atau etika dalam program UPA yang mengizinkan poligami itu.

Menurut dia, tujuan dari program itu untuk membantu para fakir miskin dan anak yatim.

"Etika itu perlu diatur. Nah, tidak lebih dari itu. Jadi kita bikin semacam etikanya begini-begini, di antaranya ya, bagi yang punya kemampuan, silakan bantu para fakir miskin, bantu anak yatim dan seterusnya," ujar dia.

Baca juga: Survei Median: Banyak Konstituen PKS, Berkarya, dan Hanura Tak Mau Divaksinasi Covid-19

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com