MS Sampaikan Penjelasan Terkait Kasus Pelecehan Seksual di KPI ke Komnas Perempuan

Kompas.com - 30/09/2021, 13:14 WIB
Ilustrasi pria korban pelecehan seksual. PEXELS/PIXABAYIlustrasi pria korban pelecehan seksual.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang menjadi korban perundungan dan pelecehan seksual di lingkungan kerjanya melakukan pertemuan virtual dengan Komnas Perempuan pada Kamis (30/9/2021) pagi.

Salah satu kuasa hukum dari MS, Muahmmad Mualimin menyampaikan, dalam pertemuan itu kliennya membeberkan pengalaman pelecehan yang dialaminya selama ini.

"Banyak sekali ya, salah satunya korban diminta untuk menjelaskan ulang kasusnya seperti apa tadi juga kan datang istrinya juga," kata Mualimin saat dihubungi Kompas.com, Kamis (30/9/2021).

Baca juga: Komnas HAM Susun Kronologi Peristiwa Pelecehan dan Perundungan Pegawai KPI

Dalam pertemuan itu, MS didampingi istri serta kuasa hukumnya.

Sedangkan, hadir pula beberapa pimpinan Komnas Perempuan serta perwakilan lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Antikekerasan Korupsi di Kantor Lembaga Negara.

Lebih lanjut, Mualimin mengatakan, istri MS juga ikut bersaksi terkait pengalaman trauma yang dialami suaminya akibat pelecehan dan perundungan di KPI.

"Jadi istrinya juga cari tahu soal masa-masa trauma dulu bagaimana termasuk istrinya bilang soal ada sejenis gangguan reproduksi yang dialami korban," ujar dia.

Baca juga: Kasus Pelecehan di KPI Masih dalam Pengumpulan Bukti dan Saksi, Korban Jalani Tes Psikis Hari Ini

Dalam pertemuan, pihak Komnas Perempuan juga banyak menanyakan soal dampak kejadian tersebut, baik terkait kondisi MS maupun status ketenagakerjaan MS.

Selain itu, menurutnya, muncul usulan dari Komnas Perempuan untuk mengadakan investigasi independen terkait kasus MS.

Sebab, tugas kerja Komnas Perempuan banyak terkait dengan masalah pelecehan, masalah kekerasan seksual, trauma yang dialami korban walaupun MS adalah laki-laki.

Namun, usulan tersebut masih dalam tahap pertimbangan.

"Nanti mereka mempertimbangkan untuk mmbentuk tim investigasi independen yang terdiri dari Komnas Perempuan, Komnas HAM dan LPSK supaya hasilnya lebih obyektif dan bisa dipertanggungjawabkan secara publik dan nanti akan diumumkan kepada publik gitu bukan seperti investigasi internal KPI yang malah dirahasiakan," ucapnya.

Baca juga: Delapan Pegawai KPI Sudah Diperiksa Komnas HAM Terkait Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengamat Sebut Pengembalian Uang Korupsi Tak Hapus Perbuatan Pidana

Pengamat Sebut Pengembalian Uang Korupsi Tak Hapus Perbuatan Pidana

Nasional
Singapura Bisa Latihan Militer di Langit Indonesia Timbal Balik Perjanjian Ekstradisi Buronan

Singapura Bisa Latihan Militer di Langit Indonesia Timbal Balik Perjanjian Ekstradisi Buronan

Nasional
Jokowi: Korpri Hari ini Berhadapan dengan Perubahan Dunia yang Sangat Cepat

Jokowi: Korpri Hari ini Berhadapan dengan Perubahan Dunia yang Sangat Cepat

Nasional
3 Jenazah Prajurit TNI Korban Penembakan KKB Diterbangkan ke Kampung Halaman

3 Jenazah Prajurit TNI Korban Penembakan KKB Diterbangkan ke Kampung Halaman

Nasional
Sinyal-sinyal Jokowi dan PDI-P ke Ahok soal Kepala Otorita IKN

Sinyal-sinyal Jokowi dan PDI-P ke Ahok soal Kepala Otorita IKN

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Bisa Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Kata KPK

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Bisa Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Kata KPK

Nasional
Epidemiolog: Ancaman Varian Omicron pada Anak Sangat Serius

Epidemiolog: Ancaman Varian Omicron pada Anak Sangat Serius

Nasional
Menkes Sebut Kapasitas WGS untuk Deteksi Omicron di RI Hanya Mampu Uji 2.000 Spesimen Sebulan

Menkes Sebut Kapasitas WGS untuk Deteksi Omicron di RI Hanya Mampu Uji 2.000 Spesimen Sebulan

Nasional
Prabowo Dukung Upaya Kemandirian Nasional dalam Merawat Alutsista

Prabowo Dukung Upaya Kemandirian Nasional dalam Merawat Alutsista

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Edy Mulyadi Dapat Teror Buntut Pernyataan yang Menyinggung Warga Kalimantan

Kuasa Hukum Sebut Edy Mulyadi Dapat Teror Buntut Pernyataan yang Menyinggung Warga Kalimantan

Nasional
Pukat UGM Sebut Pernyataan Jaksa Agung Bisa Menumbuhkan Korupsi Kecil-kecilan

Pukat UGM Sebut Pernyataan Jaksa Agung Bisa Menumbuhkan Korupsi Kecil-kecilan

Nasional
Begini Gejala Ringan, Sedang, dan Berat Pasien Omicron

Begini Gejala Ringan, Sedang, dan Berat Pasien Omicron

Nasional
Nama Ahok Masuk Bursa Pimpin IKN, PKS Ingatkan Jokowi Hal-hal Ini

Nama Ahok Masuk Bursa Pimpin IKN, PKS Ingatkan Jokowi Hal-hal Ini

Nasional
PDI-P Lebih Pertimbangkan Ahok Pimpin IKN, Hasto: Bu Risma Memenuhi Kualifikasi, tapi...

PDI-P Lebih Pertimbangkan Ahok Pimpin IKN, Hasto: Bu Risma Memenuhi Kualifikasi, tapi...

Nasional
Marak Spekulan Tanah di IKN, Pemerintah Siapkan PP Pertanahan

Marak Spekulan Tanah di IKN, Pemerintah Siapkan PP Pertanahan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.