KPK Minta Pihak Lain Tak Kuasai Aset Wawan yang Disita

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pihak lain tidak menguasai aset milik Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang telah disita oleh lembaga antirasuah tersebut.

Adik mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah itu merupakan terdakwa dalam kasus dugaan suap terkait pemberian fasilitas dan izin keluar Lapas Sukamiskin.

“KPK memperoleh informasi bahwa aset terdakwa TCW (Tubagus Chaeri Wardana) berupa tanah SHM yang disita KPK dikuasai oleh pihak lain,” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Senin (27/9/2021).

Ali menyebut, total lahan Wawan yang dikuasai pihak lain yang berjumlah 7 bidang itu berlokasi di Jalan Sewor, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok, Kota Serang, Banten.

Baca juga: Pengamat Duga Merosotnya Kepercayaan Publik pada KPK By Design

KPK, ujar dia, telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi tersebut dan benar menemukan adanya aktivitas perataan tanah oleh PT Bangun Mitra Jaya.

“KPK telah meminta secara lisan agar aktivitas tersebut dihentikan karena statusnya masih disita KPK,” ucap Ali.

Menurut dia, karena PT Bangun Mitra Jaya tetap bersikukuh melakukan aktivitasnya dan merasa punya hak atas tanah tersebut, KPK melayangkan surat pengaduan penguasaan tanah sitaan tersebut kepada Kepolisian Daerah Banten tertanggal 2 September 2021.

“Saat ini perkara TCW sudah inkracht dengan putusan majelis menyebut bahwa 7 bidang tanah dimaksud dikembalikan kepada tersita,” ucap Ali.

Selanjutnya, kata dia, KPK akan melakukan eksekusi dengan mengembalikan aset tersebut kepada pihak tersita setelah permasalahan penguasaan tanah ini tuntas.

Baca juga: Demo Memanas Lagi, Massa Mahasiswa Merangsek Dekati Gedung KPK, Polisi Buat Barikade

“KPK berharap hal ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak, bahwa aset yang disita oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan proses penanganan suatu perkara tidak boleh dikuasi oleh pihak lain,” tutur Ali.