Kuasa Hukum ICW dan Fatia Datangi Komnas HAM, Minta Perlindungan Pekerja HAM

Kompas.com - 24/09/2021, 20:31 WIB
Ilustrasi hak asasi manusia. humanrights.govIlustrasi hak asasi manusia.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan kuasa hukum Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk meminta perlindungan pada kliennya.

Menurut kuasa hukum ICW, Erwin Natosmal Oemar, permintaan itu disampaikan kepada Komnas HAM karena dua peneliti ICW yaitu Egi Primayogha dan Miftachul Choir, juga Fatia merupakan bagian dari pekerja HAM.

Permintaan perlindungan itu disampaikan pada Kamis (23/9/2021).

"Kami meminta perlindungan ke Komnas HAM soal serangan ke human right defenders. Mereka merupakan bagian dari para pekerja HAM yang bekerja untuk kepentingan publik,” ujar Erwin, dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (24/9/2021).

Baca juga: Dua Penelitinya Dilaporkan Moeldoko ke Polisi, ICW: Sedianya Bantah Lewat Argumentasi dan Bukti

Adapun Egi dan Miftah dilaporkan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko karena dianggap telah menuduh mantan panglima TNI itu punya hubungan dengan produsen Ivermectin yakni PT Harsen Laboratories.

Erwin menjelaskan, pekerja HAM adalah bagian dari penguatan perlindungan hak asasi di setiap negara, dan diatur dalam sejumlah konvensi internasional.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Indonesia sebagai negara yang beradab dan melindungi hak asasi warga negaranya wajib melindungi para pekerja HAM," ujar dia.

Lebih lanjut, Erwin mengungkapkan, sejak 2015 Komnas HAM telah memiliki desk khusus untuk melindungi pekerja HAM.

Baca juga: Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

"Oleh karena itu ICW sebagai lembaga yang bekerja untuk hak-hak sosial ekonomi, khususnya korupsi, harus dilindungi aktivitasnya sebagai bagian dari pembela HAM," kata dia.

"Termasuk riset ICW soal kebijakan publik di isu kesehatan di masa pandemi," ujar Erwin.

Adapun laporan itu disampaikan melalui Komisioner Komnas HAM, Sandrayati Moniaga.

Sandrayati mengkonfirmasi kebenaran tentang kedatangan para kuasa hukum yang meminta perlindungan negara.

"Mereka mengajukan untuk dilindungi dalam kapasitas mereka sebagai pembela HAM sebagaimana diatur dalam Perkom Nomor 5 Tahun 2015,” kata Sandrayati.

Baca juga: Komnas HAM Minta Pejabat Publik Tahan Diri Hadapi Kritik

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dukung Pencapaian Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Akbar Kelautan dan Perikanan

Dukung Pencapaian Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Akbar Kelautan dan Perikanan

Nasional
Tak Setuju Kemenag Disebut Hadiah Negara untuk NU, Pimpinan MPR: Hasil Perjuangan Tokoh Islam Era Kemerdekaan

Tak Setuju Kemenag Disebut Hadiah Negara untuk NU, Pimpinan MPR: Hasil Perjuangan Tokoh Islam Era Kemerdekaan

Nasional
Sebaran 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 24 Oktober 2021

Sebaran 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 24 Oktober 2021

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,61 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,61 Persen

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Sebaran 623 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

UPDATE 24 Oktober: Sebaran 623 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

Nasional
UPDATE 24 Oktober: 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Oktober: 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: 214.745 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,12 Persen

UPDATE: 214.745 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,12 Persen

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 5.104

UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 5.104

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

Nasional
Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

Nasional
Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

Nasional
Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.