Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kemensos Usulkan Anggaran Bansos Yatim Piatu Rp 11,64 Triliun, DPR Dukung agar Disetujui Kemenkeu

Kompas.com - 24/09/2021, 11:30 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Bukhori mengatakan, pihaknya mendukung usulan Kementerian Sosial (Kemensos) yang menganggarkan Rp 11,64 triliun untuk membantu 3.453.128 anak yatim piatu usia sekolah dan 963.855 anak yatim piatu belum sekolah.

Meski telah didukung penuh Komisi VIII DPR RI, usulan anggaran tersebut belum masuk ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022.

Oleh karenanya, Bukhori menegaskan Komisi VIII DPR RI akan mengawal hingga usulan tersebut disetujui Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"DPR yang sebelumnya mengusulkan dan kemudian Ibu Menteri setuju. Jadi kami tidak hanya mendukung tapi mengawal sampai Kemenkeu menyetujui (usulan anggaran)," tegasnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (24/9/2021).

Dia mengatakan itu saat menyalurkan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini, di Gedung Olahraga Sasana Krida Bahurekso, Kendal, Jawa Tengah, Kamis (23/09/2021).

Baca juga: Bertemu Anak yang Yatim Piatu akibat Covid-19, Mensos Risma: Mulai Sekarang Sayalah Pengganti Orangtuamu

Sebelumnya, Bukhori menegaskan, Komisi VIII DPR RI mendukung penuh kebijakan Mensos untuk program-program bantuan sosial (bansos) yang menyentuh kebutuhan masyarakat miskin dan rentan.

Dalam hal ini, pihaknya pun mendukung prioritas DPR, yaitu inisiatif Mensos Risma memberikan bantuan bagi anak yatim, piatu, atau yatim piatu yang terdampak pandemi Covid-19.

"Yang menarik untuk kali ini adalah kami bersepakat dengan Kemensos untuk memberikan bantuan anak yatim,” ujarnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan, bantuan itu akan diberikan kepada anak yatim usia sekolah dengan per kepala mendapat kan Rp 200.000 per bulan dan anak yatim belum sekolah mendapatkan Rp 300.000 per bulan.

Baca juga: DPR Setujui Anggaran Belanja Kemenparekraf Tahun 2022 Sebesar Rp 3,7 Triliun

Sebelumnya, Mensos Risma berharap usulan anggaran tahun 2022 untuk Kemensos tak hanya menyasar anak yatim yang diakibatkan Covid-19.

Lebih dari itu, dia berharap pula usulan anggaran untuk anak yatim bukan karena Covid-19 sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) disetujui Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Kalau secara informal, Bu Sri Mulyani menyepakati tapi itu kan dilihat juga anggarannya," jelas Risma.

Sebagai Informasi, data per Kamis (23/9/2021) menunjukkan bansos anak yatim piatu sebanyak 38.000 anak sudah dilaporkan.

Dari jumlah itu, laporan yang sudah divalidasi sebanyak 28.000 anak dan 10.000 anak sedang dilakukan pendataan ulang.

Baca juga: Usulan Anggaran Kemensos Rp 78,25 Triliun Disetujui DPR, Berikut Rinciannya

Kemudian, data menunjukkan pembukaan rekening sebanyak 4.500 anak sudah dilakukan. Namun, yang sudah mencairkan baru sebanyak 2.000 anak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com