Salin Artikel

Kemensos Usulkan Anggaran Bansos Yatim Piatu Rp 11,64 Triliun, DPR Dukung agar Disetujui Kemenkeu

KOMPAS.com – Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Bukhori mengatakan, pihaknya mendukung usulan Kementerian Sosial (Kemensos) yang menganggarkan Rp 11,64 triliun untuk membantu 3.453.128 anak yatim piatu usia sekolah dan 963.855 anak yatim piatu belum sekolah.

Meski telah didukung penuh Komisi VIII DPR RI, usulan anggaran tersebut belum masuk ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022.

Oleh karenanya, Bukhori menegaskan Komisi VIII DPR RI akan mengawal hingga usulan tersebut disetujui Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"DPR yang sebelumnya mengusulkan dan kemudian Ibu Menteri setuju. Jadi kami tidak hanya mendukung tapi mengawal sampai Kemenkeu menyetujui (usulan anggaran)," tegasnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (24/9/2021).

Dia mengatakan itu saat menyalurkan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini, di Gedung Olahraga Sasana Krida Bahurekso, Kendal, Jawa Tengah, Kamis (23/09/2021).

Sebelumnya, Bukhori menegaskan, Komisi VIII DPR RI mendukung penuh kebijakan Mensos untuk program-program bantuan sosial (bansos) yang menyentuh kebutuhan masyarakat miskin dan rentan.

Dalam hal ini, pihaknya pun mendukung prioritas DPR, yaitu inisiatif Mensos Risma memberikan bantuan bagi anak yatim, piatu, atau yatim piatu yang terdampak pandemi Covid-19.

"Yang menarik untuk kali ini adalah kami bersepakat dengan Kemensos untuk memberikan bantuan anak yatim,” ujarnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan, bantuan itu akan diberikan kepada anak yatim usia sekolah dengan per kepala mendapat kan Rp 200.000 per bulan dan anak yatim belum sekolah mendapatkan Rp 300.000 per bulan.

Sebelumnya, Mensos Risma berharap usulan anggaran tahun 2022 untuk Kemensos tak hanya menyasar anak yatim yang diakibatkan Covid-19.

Lebih dari itu, dia berharap pula usulan anggaran untuk anak yatim bukan karena Covid-19 sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) disetujui Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Kalau secara informal, Bu Sri Mulyani menyepakati tapi itu kan dilihat juga anggarannya," jelas Risma.

Sebagai Informasi, data per Kamis (23/9/2021) menunjukkan bansos anak yatim piatu sebanyak 38.000 anak sudah dilaporkan.

Dari jumlah itu, laporan yang sudah divalidasi sebanyak 28.000 anak dan 10.000 anak sedang dilakukan pendataan ulang.

Kemudian, data menunjukkan pembukaan rekening sebanyak 4.500 anak sudah dilakukan. Namun, yang sudah mencairkan baru sebanyak 2.000 anak.

https://nasional.kompas.com/read/2021/09/24/11303011/kemensos-usulkan-anggaran-bansos-yatim-piatu-rp-1164-triliun-dpr-dukung-agar

Terkini Lainnya

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke