Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Kompas.com - 22/09/2021, 20:30 WIB
Utut Adianto saat menjabat Wakil Ketua DPR Koordinator Hubungan Antar Lembaga, BAKN, dan BURT Utut Adianto Dok. Humas DPR RIUtut Adianto saat menjabat Wakil Ketua DPR Koordinator Hubungan Antar Lembaga, BAKN, dan BURT Utut Adianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Utut Adianto mengatakan, tidak ada tambahan anggaran untuk Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) pada 2022. Hal ini ia sampaikan berdasarkan informasi dari Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Utut menuturkan, pagu indikatif Kemenlu untuk 2022 sebesar Rp 8,046 triliun.

"Dari Banggar, mohon izin tidak ada tambahan. Kenapa saya selalu bilang dari Banggar, Banggar itu selalu bertemunya dengan Menteri Keuangan. Menkeu selaku pemegang amplop besar menyatakan tidak ada tambahan untuk Kemenlu," kata Utut, dalam rapat kerja Komisi I dengan Wakil Menteri Luar Negeri, Rabu (22/9/2021).

Baca juga: Empat Hal Ini Jadi Fokus Kemenlu Upayakan Perdamaian-Keamanan Kawasan Tahun 2022

Kemudian, Utut membacakan kesimpulan rapat kerja Komisi I dengan Kemenlu pada 3 Juni 2021.

Ia menyebutkan, pagu indikatif anggaran digunakan di antaranya untuk penguatan diplomasi dan kerja sama internasional, penguatan kelembagaan dan pembangunan pusat data terintegrasi, diplomasi vaksin, dan peningkatan kerja sama dan koordinasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara, hasil rapat kerja kedua pada 2 September 2021, Menlu Retno Marsudi mengajukan tambahan anggaran untuk 2022. Tambahan anggaran tersebut ditujukan pada empat poin.

Keempat poin itu yakni, kesejahteraan para staf perwakilan-perwakilan Indonesia di luar, akselerasi diplomasi ekonomi di tingkat global dan diplomasi vaksin.

Kemudian, terkait status Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia yang diusulkan naik menjadi level direktorat jenderal.

Atas kesimpulan raker itu, Utut berharap rencana Kemenlu dapat berjalan dengan baik.

"Karena sering kali ketika kita menyusun anggaran, lebih kita menciptakan pabrik kata-kata, tetapi tidak ada yang dijalankan," kata politisi PDI-P itu.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perlunya Jokowi Cari Juru Bicara Baru dan Kriteria Pengganti Fadjroel

Perlunya Jokowi Cari Juru Bicara Baru dan Kriteria Pengganti Fadjroel

Nasional
Kapolri: Masih Banyak Polisi yang Baik Dibanding Oknum...

Kapolri: Masih Banyak Polisi yang Baik Dibanding Oknum...

Nasional
Sumpah Pemuda dan Kedaulatan Bahasa Indonesia

Sumpah Pemuda dan Kedaulatan Bahasa Indonesia

Nasional
Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

Nasional
Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

Nasional
KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

Nasional
Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

Nasional
Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

Nasional
Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

Nasional
Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

Nasional
Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Nasional
KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

Nasional
'Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai', Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

"Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai", Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

Nasional
Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.