Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Salin Artikel

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Utut Adianto mengatakan, tidak ada tambahan anggaran untuk Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) pada 2022. Hal ini ia sampaikan berdasarkan informasi dari Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Utut menuturkan, pagu indikatif Kemenlu untuk 2022 sebesar Rp 8,046 triliun.

"Dari Banggar, mohon izin tidak ada tambahan. Kenapa saya selalu bilang dari Banggar, Banggar itu selalu bertemunya dengan Menteri Keuangan. Menkeu selaku pemegang amplop besar menyatakan tidak ada tambahan untuk Kemenlu," kata Utut, dalam rapat kerja Komisi I dengan Wakil Menteri Luar Negeri, Rabu (22/9/2021).

Kemudian, Utut membacakan kesimpulan rapat kerja Komisi I dengan Kemenlu pada 3 Juni 2021.

Ia menyebutkan, pagu indikatif anggaran digunakan di antaranya untuk penguatan diplomasi dan kerja sama internasional, penguatan kelembagaan dan pembangunan pusat data terintegrasi, diplomasi vaksin, dan peningkatan kerja sama dan koordinasi.

Sementara, hasil rapat kerja kedua pada 2 September 2021, Menlu Retno Marsudi mengajukan tambahan anggaran untuk 2022. Tambahan anggaran tersebut ditujukan pada empat poin.

Keempat poin itu yakni, kesejahteraan para staf perwakilan-perwakilan Indonesia di luar, akselerasi diplomasi ekonomi di tingkat global dan diplomasi vaksin.

Kemudian, terkait status Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia yang diusulkan naik menjadi level direktorat jenderal.

Atas kesimpulan raker itu, Utut berharap rencana Kemenlu dapat berjalan dengan baik.

"Karena sering kali ketika kita menyusun anggaran, lebih kita menciptakan pabrik kata-kata, tetapi tidak ada yang dijalankan," kata politisi PDI-P itu.

"Saya mengingatkan bahwa APBN adalah kumpulan uang rakyat yang pada umumnya dari pajak," tutur dia.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kemenlu Cecep Herawan menjelaskan, sesuai hasil rapat pada 14 September 2021, Kemenlu tidak termasuk kementerian/lembaga yang mendapat perubahan besaran anggaran.

Oleh karena itu, pagu definitif Kemenlu untuk 2022 sama dengan pagu indikatif yaitu sebesar Rp 8,046 triliun.

"Karena itu, usulan RKA K/L Tahun Anggaran 2022 sama dengan usulan RKA-K/L yang telah disetujui Komisi I DPR RI dalam Rapat Kerja antara Menlu dan Komisi I DPR pada 2 September 2021," tutur dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/09/22/20300811/rapat-dengan-kemenlu-pimpinan-komisi-i-sebut-tak-ada-tambahan-anggaran-pada

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Besok, MAKI Laporkan Kepala PPATK, Mahfud MD dan Sri Mulyani ke Bareskrim Polri

Besok, MAKI Laporkan Kepala PPATK, Mahfud MD dan Sri Mulyani ke Bareskrim Polri

Nasional
Menko Mahfud Persilakan Komnas HAM Usut Lagi Tragedi Kanjuruhan

Menko Mahfud Persilakan Komnas HAM Usut Lagi Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Politikus Demokrat Curiga Mahfud Punya Motif Politik di Balik Laporan Transaksi Rp 349 T

Politikus Demokrat Curiga Mahfud Punya Motif Politik di Balik Laporan Transaksi Rp 349 T

Nasional
Jokowi Minta Buka-bukaan soal Transaksi Janggal Kemenkeu, Mahfud: Jangan Ditutupi!

Jokowi Minta Buka-bukaan soal Transaksi Janggal Kemenkeu, Mahfud: Jangan Ditutupi!

Nasional
Pro dan Kontra Partisipasi Israel di Piala Dunia U-20, Mahfud: Kita Jalani untuk Cari Jalan Keluar

Pro dan Kontra Partisipasi Israel di Piala Dunia U-20, Mahfud: Kita Jalani untuk Cari Jalan Keluar

Nasional
Wamenkumham Akan Diperiksa Terkait Laporan yang Dibuat Asprinya

Wamenkumham Akan Diperiksa Terkait Laporan yang Dibuat Asprinya

Nasional
Kampanye di Rumah Ibadah dan Politik Uang, Peserta Pemilu Siap-siap Terima Hukuman Ini

Kampanye di Rumah Ibadah dan Politik Uang, Peserta Pemilu Siap-siap Terima Hukuman Ini

Nasional
Polemik Larangan Buka Bersama, Jokowi: Ini Bukan untuk Masyarakat Umum!

Polemik Larangan Buka Bersama, Jokowi: Ini Bukan untuk Masyarakat Umum!

Nasional
Update 27 Maret 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 329 dalam Sehari, Total Capai 6.744.362

Update 27 Maret 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 329 dalam Sehari, Total Capai 6.744.362

Nasional
Kemendagri Harap Verifikasi Ulang Prima Tak Usik Tahapan Pemilu 2024

Kemendagri Harap Verifikasi Ulang Prima Tak Usik Tahapan Pemilu 2024

Nasional
Belum Komunikasi dengan PKS soal Anies-Sandi, PPP Sebut KIB Mulai Bergerak Setelah Ramadhan

Belum Komunikasi dengan PKS soal Anies-Sandi, PPP Sebut KIB Mulai Bergerak Setelah Ramadhan

Nasional
KPK Duga Uang Korupsi Tukin di ESDM untuk Suap Pemeriksaan BPK

KPK Duga Uang Korupsi Tukin di ESDM untuk Suap Pemeriksaan BPK

Nasional
Jokowi Minta Anggaran Buka Bersama Pemerintah Dialihkan untuk Santuni Fakir Miskin hingga Yatim Piatu

Jokowi Minta Anggaran Buka Bersama Pemerintah Dialihkan untuk Santuni Fakir Miskin hingga Yatim Piatu

Nasional
DPR Merasa Belum Perlu Undang Prima Saat Bahas Kasus Hukum Mereka

DPR Merasa Belum Perlu Undang Prima Saat Bahas Kasus Hukum Mereka

Nasional
Menteri ESDM Hormati Penyidikan Dugaan Korupsi Tukin yang Dilakukan KPK

Menteri ESDM Hormati Penyidikan Dugaan Korupsi Tukin yang Dilakukan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke