Ombudsman Minta Koordinasi Terkait Distribusi Vaksin Covid-19 Dibenahi

Kompas.com - 21/09/2021, 19:58 WIB
Ilustrasi vaksin Covid-19 AstraZeneca. Vaksin AstraZeneca dilaporkan menyebabkan pembekuan darah di sejumlah negara, termasuk di Indonesia. Namun, manfaat vaksin ini dinilai jauh lebih besar dari manfaatnya, sehingga tetap digunakan. SHUTTERSTOCK/Elzbieta KrzysztofIlustrasi vaksin Covid-19 AstraZeneca. Vaksin AstraZeneca dilaporkan menyebabkan pembekuan darah di sejumlah negara, termasuk di Indonesia. Namun, manfaat vaksin ini dinilai jauh lebih besar dari manfaatnya, sehingga tetap digunakan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman Republik Indonesia meminta pemerintah pusat dan daerah membenahi koordinasi terkait distribusi vaksin Covid-19.

Menurut anggota Ombudsman Indraza Marzuki Rais, masih ada stok vaksin yang menumpuk di satu daerah karena masyarakat menolak ikut program vaksinasi.

“Sementara di daerah yang antusiasme masyarakatnya tinggi malah kekurangan stok vaksin,” ujar Indraza, melalui keterangan tertulis, Selasa (21/9/2021).

Baca juga: Capaian Vaksinasi Covid-19 di Cianjur Rendah, Bupati Salahkan Distribusi Vaksin

Untuk mengatasi hal itu, lndraza juga meminta pemerintah daerah untuk fokus pada upaya edukasi terhadap masyarakat terkait vaksin Covid-19.

Edukasi penting dilakukan agar tidak terdapat penolakan di masyarakat dan target vaksinasi bisa tercapai.

Adapun pemerintah telah menetapkan target vaksinasi untuk mencapai kekebalan komunitas (herd immunity) yaitu 208.265.720 orang. Sementara cakupan vaksinasi dosis kedua per hari ini pukul 12.00 WIB yakni 45.853.033 orang atau 22,02 persen dari target.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Penyampaian informasi dan edukasi mengenai vaksinasi bagi masyarakat masih perlu ditingkatkan untuk menghindari munculnya disinformasi di tengah masyarakat,” kata Indraza.

Baca juga: Jangan Ada Ego Sektoral dalam Distribusi Vaksin Covid-19

Masalah distribusi vaksin Covid-19 yang tidak merata juga pernah dibahas dalam Rapat Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/8/2021).

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mempersoalkan kriteria yang digunakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam mendistribusikan vaksin.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu memaparkan data cakupan vaksinasi di DKI Jakarta yang telah mencapai 120 persen. Sementara, cakupan vaksinasi di sejumlah daerah lain belum mencapai 20 persen.

Halaman:
Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dukung Pencapaian Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Akbar Kelautan dan Perikanan

Dukung Pencapaian Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Akbar Kelautan dan Perikanan

Nasional
Tak Setuju Kemenag Disebut Hadiah Negara untuk NU, Pimpinan MPR: Hasil Perjuangan Tokoh Islam Era Kemerdekaan

Tak Setuju Kemenag Disebut Hadiah Negara untuk NU, Pimpinan MPR: Hasil Perjuangan Tokoh Islam Era Kemerdekaan

Nasional
Sebaran 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 24 Oktober 2021

Sebaran 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 24 Oktober 2021

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,61 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,61 Persen

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Sebaran 623 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

UPDATE 24 Oktober: Sebaran 623 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

Nasional
UPDATE 24 Oktober: 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Oktober: 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: 214.745 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,12 Persen

UPDATE: 214.745 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,12 Persen

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 5.104

UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 5.104

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

Nasional
Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

Nasional
Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

Nasional
Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.