Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/09/2021, 19:58 WIB
Tatang Guritno,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman Republik Indonesia meminta pemerintah pusat dan daerah membenahi koordinasi terkait distribusi vaksin Covid-19.

Menurut anggota Ombudsman Indraza Marzuki Rais, masih ada stok vaksin yang menumpuk di satu daerah karena masyarakat menolak ikut program vaksinasi.

“Sementara di daerah yang antusiasme masyarakatnya tinggi malah kekurangan stok vaksin,” ujar Indraza, melalui keterangan tertulis, Selasa (21/9/2021).

Baca juga: Capaian Vaksinasi Covid-19 di Cianjur Rendah, Bupati Salahkan Distribusi Vaksin

Untuk mengatasi hal itu, lndraza juga meminta pemerintah daerah untuk fokus pada upaya edukasi terhadap masyarakat terkait vaksin Covid-19.

Edukasi penting dilakukan agar tidak terdapat penolakan di masyarakat dan target vaksinasi bisa tercapai.

Adapun pemerintah telah menetapkan target vaksinasi untuk mencapai kekebalan komunitas (herd immunity) yaitu 208.265.720 orang. Sementara cakupan vaksinasi dosis kedua per hari ini pukul 12.00 WIB yakni 45.853.033 orang atau 22,02 persen dari target.

“Penyampaian informasi dan edukasi mengenai vaksinasi bagi masyarakat masih perlu ditingkatkan untuk menghindari munculnya disinformasi di tengah masyarakat,” kata Indraza.

Baca juga: Jangan Ada Ego Sektoral dalam Distribusi Vaksin Covid-19

Masalah distribusi vaksin Covid-19 yang tidak merata juga pernah dibahas dalam Rapat Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/8/2021).

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mempersoalkan kriteria yang digunakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam mendistribusikan vaksin.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu memaparkan data cakupan vaksinasi di DKI Jakarta yang telah mencapai 120 persen. Sementara, cakupan vaksinasi di sejumlah daerah lain belum mencapai 20 persen.

Saleh mencontohkan cakupan vaksinasi dosis kedua di Sumatera Utara yang baru mencapai 16,2 persen.

"Apa kriterianya sehingga (DKI) dapat lebih banyak? Mungkin karena jumlah yang terpapar tinggi, jumlah penduduk besar dan lain sebagainya. Mungkin ini yang jadi penting. Karena kalau soal jumlah penduduk, saya kira Sumatera Utara juga jumlah penduduknya besar," kata Saleh.

Baca juga: Rapat Komisi IX, Menkes Dicecar soal Distribusi Vaksin Covid-19 yang Tidak Merata

Menurut Saleh, masalah ketersediaan vaksin juga terjadi di provinsi lainnya, tidak hanya Sumatera Utara. Ia menuturkan, berdasarkan kunjungan kerja Komisi IX ke berbagai daerah, masalah utama vaksinasi Covid-19 yakni ketersediaan vaksin.

"Ketika kita tanya ke pemerintah daerah, salah satu kekurangan mereka, di dalam proses pelaksanaan vaksinasi ini adalah soal ketersediaan vaksinnya," tutur dia.

Saleh menduga, kekurangan stok vaksin itu terjadi karena distribusi tidak didasarkan pada permintaan daerah, melainkan keputusan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, ia meminta Menkes menjelaskan perbedaan distribusi vaksin yang dinilai tidak merata.

"Agar kita bisa mengerti ketika ditanya oleh pemerintah daerah, itu bisa kita jawab," tutur dia.

Saat menjawab pertanyaan tersebut, Budi mengatakan, pemerintah tengah mengintegrasikan data, stok dan distribusi vaksin ke daerah yang dapat diakses publik. Masyarakat dapat mengaksesnya melalui laman vaksin.kemkes.go.id

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Nasional
KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Nasional
KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com