Jangan Ada Ego Sektoral dalam Distribusi Vaksin Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai, para pejabat publik sedianya tidak mengedepankan ego sektoralnya dalam distribusi vaksin Covid-19.

Hal itu disampaikan Trubus menanggapi pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mengeluhkan distribusi vaksin di wilayahnya tidak merata karena adanya titipan dari ormas dan DPR.

“Pemerintah dalam hal ini Kemenkes tidak boleh lagi menggunakan ego sektoralnya, di mana kemudian Kemenkes mengalokasikannya sendiri,” tutur Trubus pada Kompas.com, Selasa (31/8/2021).

Baca juga: Ganjar Sebut Vaksinasi di Jateng Terhambat Titipan Ormas dan DPR

Trubus mengatakan, Kemenkes tidak boleh merasa bahwa urusan vakasinasi Covid-19 merupakan urusannya sendiri.

Trubus meminta agar Kemenkes mengedepankan kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam proses distribusi vaksin Covid-19.

Dengan begitu, kepala daerah tahu berapa jumlah pasti vaksin yang didistribusikan ke wilayahnya.

“Selama ini kepala daerah itu kerap seperti kucing dalam karung. Tidak tahu menahu vaksin yang dikirim berapa, jumlah dan kondisinya seperti apa. Ini seolah monopoli dari Kemenkes. Sumber masalahnya disitu,” kata dia.

Trubus juga menyampaikan, jika distribusi lebih fokus diberikan ke pemerintah daerah masing-masing, mestinya penyalurannya akan lebih jelas.

Sebab, masing-masing pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsi memiliki data lebih akurat terkait jumlah masyarakat penerima vaksin di masing-masing kabupaten dan kota.

“Pemprov kemudian membagi ke wilayah kabupaten kota sesuai dengan data masyarakat yang harus diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin,” kata dia.

Baca juga: PGI Soroti Kesenjangan Akses Vaksin Covid-19 di Tanah Air

Trubus mengingatkan bahwa vaksin Covid-19 merupakan hak semua warga negara Indonesia yang diatur dalam UUD 1945.

“Menurut UUD Pasal 28 huruf h, vaksin itu hak kesehatan semua orang. Semua orang berhak mendapatkannya. Jadi jangan ada diskriminasi dalam pendistribusiannya,” kata dia.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mempertanyakan tidak meratanya distribusi vaksin Covid-19 di wilayahnya.

Ada empat wilayah di Jawa Tengah yang belum mendapat alokasi vaksin dari Kemenkes yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang dan Kota Pekalongan.

Menurut Ganjar, hal ini disebabkan adanya pengaturan terlalu detail dalam alokasi vaksin.

Baca juga: Menko PMK: Jangan Pilih-pilih, Semua Vaksin Covid-19 Berkhasiat

Kemenkes, kata Ganjar, tidak hanya membagi jatah vaksin untuk kabupaten dan kota, tapi juga berdasarkan kelompok seperti ormas, titipan anggota DPR dan lain sebagainya.

“Saya enggak ngerti nih. Kepentingan pusat kayaknya terlalu jauhlah membagi sampai tingkat detail itu. Ormas ini sekian, terus kemudian dari titipan DPR sekian, itu merepotkan kita di bawah,” ujar Ganjar.

“Karena yang dibawah ini akhirnya mereka ditarik, ‘Ayo dong tempatku dulu, ayo dong kelompokku dulu,’ maka vaksinatornya repot,” kata dia.