Jangan Ada Ego Sektoral dalam Distribusi Vaksin Covid-19

Kompas.com - 31/08/2021, 19:32 WIB
Ilustrasi vaksin Pfizer. Studi dunia nyata tunjukkan keamanan vaksin dan efek samping vaksin Pfizer. Penelitian di Israel menunjukkan, vaksin Covid-19 mRNA ini aman, dengan tingkat efek samping berat yang relatif kecil. SHUTTERSTOCK/Daniel ChetroniIlustrasi vaksin Pfizer. Studi dunia nyata tunjukkan keamanan vaksin dan efek samping vaksin Pfizer. Penelitian di Israel menunjukkan, vaksin Covid-19 mRNA ini aman, dengan tingkat efek samping berat yang relatif kecil.
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai, para pejabat publik sedianya tidak mengedepankan ego sektoralnya dalam distribusi vaksin Covid-19.

Hal itu disampaikan Trubus menanggapi pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mengeluhkan distribusi vaksin di wilayahnya tidak merata karena adanya titipan dari ormas dan DPR.

“Pemerintah dalam hal ini Kemenkes tidak boleh lagi menggunakan ego sektoralnya, di mana kemudian Kemenkes mengalokasikannya sendiri,” tutur Trubus pada Kompas.com, Selasa (31/8/2021).

Baca juga: Ganjar Sebut Vaksinasi di Jateng Terhambat Titipan Ormas dan DPR

Trubus mengatakan, Kemenkes tidak boleh merasa bahwa urusan vakasinasi Covid-19 merupakan urusannya sendiri.

Trubus meminta agar Kemenkes mengedepankan kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam proses distribusi vaksin Covid-19.

Dengan begitu, kepala daerah tahu berapa jumlah pasti vaksin yang didistribusikan ke wilayahnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Selama ini kepala daerah itu kerap seperti kucing dalam karung. Tidak tahu menahu vaksin yang dikirim berapa, jumlah dan kondisinya seperti apa. Ini seolah monopoli dari Kemenkes. Sumber masalahnya disitu,” kata dia.

Trubus juga menyampaikan, jika distribusi lebih fokus diberikan ke pemerintah daerah masing-masing, mestinya penyalurannya akan lebih jelas.

Sebab, masing-masing pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsi memiliki data lebih akurat terkait jumlah masyarakat penerima vaksin di masing-masing kabupaten dan kota.

“Pemprov kemudian membagi ke wilayah kabupaten kota sesuai dengan data masyarakat yang harus diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin,” kata dia.

Baca juga: PGI Soroti Kesenjangan Akses Vaksin Covid-19 di Tanah Air

Halaman:
Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
UPDATE 30 November: Tambah 294.225, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 54.454.474

UPDATE 30 November: Tambah 294.225, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 54.454.474

Nasional
UPDATE 30 November: Bertambah 324, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.104.409

UPDATE 30 November: Bertambah 324, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.104.409

Nasional
UPDATE 30 November: Ada 4.608  Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 30 November: Ada 4.608 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE 30 November: Ada 7.922 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 30 November: Ada 7.922 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 30 November: Bertambah 11, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.830

UPDATE 30 November: Bertambah 11, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.830

Nasional
UPDATE: Bertambah 297, Kini Ada 4.256.409 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 297, Kini Ada 4.256.409 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
KPU Minta DPR Bahas Tahapan hingga Jadwal Pemilu 2024 Sebelum 7 Desember

KPU Minta DPR Bahas Tahapan hingga Jadwal Pemilu 2024 Sebelum 7 Desember

Nasional
Dengar Kabar Reshuffle 8 Desember, Waketum PAN: Kita Manut Saja

Dengar Kabar Reshuffle 8 Desember, Waketum PAN: Kita Manut Saja

Nasional
Kasus Pelecehan, KPI Pastikan Tak Ada Pemutusan Kerja Selama Proses Hukum Masih Berlangsung

Kasus Pelecehan, KPI Pastikan Tak Ada Pemutusan Kerja Selama Proses Hukum Masih Berlangsung

Nasional
Bentrokan Kopassus-Brimob di Timika, Polri Pastikan Anggota yang Bersalah Akan Ditindak

Bentrokan Kopassus-Brimob di Timika, Polri Pastikan Anggota yang Bersalah Akan Ditindak

Nasional
Polri Dalami Video Viral Oknum Polisi Minta Durian untuk Ganti Tilang

Polri Dalami Video Viral Oknum Polisi Minta Durian untuk Ganti Tilang

Nasional
KPI Jadikan Rekomendasi Komnas HAM sebagai Acuan Pembuatan Aturan Penanganan Perundungan dan Kekerasan Seksual

KPI Jadikan Rekomendasi Komnas HAM sebagai Acuan Pembuatan Aturan Penanganan Perundungan dan Kekerasan Seksual

Nasional
Polri Belum Terima Informasi Resmi soal Reuni 212 di Masjid Az Zikra Bogor

Polri Belum Terima Informasi Resmi soal Reuni 212 di Masjid Az Zikra Bogor

Nasional
Pemerintah-DPR Didorong Kaji Ulang Isi UU Cipta Kerja, Pastikan Tak Ada yang Bertentangan dengan UUD 1945

Pemerintah-DPR Didorong Kaji Ulang Isi UU Cipta Kerja, Pastikan Tak Ada yang Bertentangan dengan UUD 1945

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.