Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Calon Hakim Agung Yohanes: Masyarakat Sulit Bedakan antara "Live" dan Sidang Terbuka untuk Umum

Kompas.com - 20/09/2021, 17:08 WIB
Sania Mashabi,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Hakim Agung Yohanes Priyana menilai, masyarakat sering kali sulit membedakan antara persidangan yang disiarkan secara langsung (live) dengan keterbukaan untuk umum.

Hal itu ia katakan saat menjawab salah satu anggota Komisi III DPR soal keterbukaan sidang untuk umum dalam proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon hakim agung, Senin (20/9/2021).

"Berkaitan dengan masyarakat sering kali susah membedakan antara live sama terbuka untuk umum, masyarakat kacau antara membedakan," kata Yohanes.

"Persidangan di seluruh dunia itu dalam perkara tertentu terbuka untuk umum pada umumnya, kecuali hal-hal yang ditentukan oleh UU harus tertutup," kata dia.

Baca juga: Calon Hakim Agung Suradi Nilai Hukuman Mati Tidak Langgar HAM

Yohanes pun menjelaskan, yang dimaksud peraturan perundang-undangan terbuka untuk umum adalah masyarakat hadir dalam persidangan untuk menyaksikan.

Kedatangan masyarakat agar persidangan dilaksanakan secara adil dan pihak-pihak yang hadir dalam persidangan juga tidak main-main.

"Sehingga persidangan itu dimanfaatkan untuk kepentingan majelis untuk mendapatkan sebuah fakta hukum yang benar, yang pada akhirnya majelis memberikan putusan yang berdasarkan fakta hukum yang benar tersebut dan dapet memberikan putusan yang adil," ujar dia.

Yohanes menilai, masyarakat banyak yang berpikir bahwa keterbukaan persidangan berarti semua pihak harus melihat.

Baca juga: Calon Hakim Agung Dukung Ini Penerapan Restorative Justice dan Kerja Sosial untuk Kurangi Overkapasitas Lapas

Padahal, kata dia, sidang yang terlalu terbuka seperti melalui live akan menimbulkan bahaya atau masalah lainnya.

"Kalau live yang terjadi mungkin bisa terjadi perjudian, nanti orang bertaruh pak, karena masing-masing, menurut saya, akhirnya mungkin suami istri pun bisa berkelahi karena suatu perkara yang di-live-kan," ujar dia.

"Waktu itu saya sudah pernah ngomong, ini bedanya antara live dan terbuka untuk umum, sebab kalau live ini seakan-akan membawa perkara ini kepada sampai ke dapur orang," ucap dia.

Baca juga: Ketua Komisi III Sebut Tak Semua Calon Hakim Agung Bagus

Adapun hari ini dijadwalkan sepuluh calon hakim agung yang mengikuti FPT.

Mereka terdiri dari tujuh calon hakim agung kamar pidana yakni Dwiarso Budi Santiarso, Yohanes Priyana, Jupriyadi, Aviantara, Suradi, Subiharta, dan Prim Haryadi.

Kemudian, dua calon hakim agung kamar perdata, Ennid Hasanudin dan Haswandi, serta satu calon hakim agung kamar militer yaitu Brigjen (TNI) Tama Ulinta Br Tarigan.

Sementara itu, satu calon hakim agung kamar pidana lainnya yakni Suharto akan mengikuti FPT pada Selasa (21/9/2021) besok.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com