Pukat UGM Kritik Penolakan Dewas Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Kompas.com - 20/09/2021, 17:08 WIB
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi pers, Jumat (30/4/2021) KOMPAS.com / IRFAN KAMILWakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi pers, Jumat (30/4/2021)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) mengkritik penolakan Dewan Pengawas (Dewas) untuk melaporkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar atas dugaan tindak pidana.

Lili dinyatakan terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan karena berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di KPK, yakni Wali Kota nonaktif Tanjungbalai, M Syahrial. Atas pelanggaran etik itu Dewas telah menjatuhkan sanksi.

Menurut peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman, seharusnya Dewas melaporkan Lili ke polisi karena berkomunikasi dengan pihak yang berperkara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

“Jadi ini sangat disayangkan, apa motif Dewas tidak melaporkan, mengapa Dewas yang isinya para pakar dan praktisi hukum memiliki keengganan untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum,” ujar Zaenur saat dihubungi, Senin (20/9/2021).

Baca juga: Dewan Pengawas KPK Tolak Laporkan Pelanggaran Etik Lili Pintauli secara Pidana

Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, pimpinan lembaga antikorupsi itu dilarang untuk mengadakan hubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pihak yang berperkara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Zaenur berpandangan, pelaporan Lili tidak akan menyebabkan konflik kepentingan antara Dewas dan Polri. 

Sebab, Dewas hanya berwenang melakukan penanganan pelanggaran etik, sementara dugaan tindak pidana merupakan kewenangan Polri.

Zaenur khawatir keengganan Dewas itu akan menciptakan impunitas. Artinya, upaya penegakan hukum tidak dilakukan terhadap pimpinan KPK itu, meski terdapat dugaan tindak pidana terkait pelanggaran etik.

Jika impunitas terjadi, menurut Zaenur, hal itu menunjukkan penegakan hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

“Maka keadilan masyarakat tercederai, masyarakat akan melihat hukum keras pada mereka yang tak berdaya, tapi pejabat negara termasuk pejabat KPK kebal hukum,” kata Zaenur.

Baca juga: Bareskrim Polri Bakal Serahkan Laporan ICW soal Lili Pintauli Siregar ke KPK

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima TNI: Masih Ada Warga Enggan Disuntik Vaksin Covid-19 karena Hoaks

Panglima TNI: Masih Ada Warga Enggan Disuntik Vaksin Covid-19 karena Hoaks

Nasional
Eks Jubir Prabowo-Sandi, Harryadin Mahardika, Gabung ke PKS

Eks Jubir Prabowo-Sandi, Harryadin Mahardika, Gabung ke PKS

Nasional
Airlangga: Kesembuhan dari Covid-19 di Indonesia 96,2 Persen, Lebih Tinggi dari Global

Airlangga: Kesembuhan dari Covid-19 di Indonesia 96,2 Persen, Lebih Tinggi dari Global

Nasional
Saat Dua Bupati Terjaring OTT KPK dalam Sepekan...

Saat Dua Bupati Terjaring OTT KPK dalam Sepekan...

Nasional
2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Perjalanan Kabinet Indonesia Maju dan Peluang 'Reshuffle' Setelah PAN Merapat

2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Perjalanan Kabinet Indonesia Maju dan Peluang "Reshuffle" Setelah PAN Merapat

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Atasi Pandemi dengan PSBB hingga Berbagai Bentuk PPKM

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Atasi Pandemi dengan PSBB hingga Berbagai Bentuk PPKM

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Sebut Dunia Penuh Ketidakpastian | Belum Ada Kasus Pelanggaran HAM Berat yang Diselesaikan Jokowi-Ma'ruf

[POPULER NASIONAL] Jokowi Sebut Dunia Penuh Ketidakpastian | Belum Ada Kasus Pelanggaran HAM Berat yang Diselesaikan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Tahun Kedua Ma'ruf Amin Jadi Wapres, Ketidakpuasan Publik dan Upaya Memperbaikinya

Tahun Kedua Ma'ruf Amin Jadi Wapres, Ketidakpuasan Publik dan Upaya Memperbaikinya

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Catat Kelanjutan Pemburukan Pemberantasan Korupsi

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Catat Kelanjutan Pemburukan Pemberantasan Korupsi

Nasional
UPDATE: 248.113 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,60 Persen

UPDATE: 248.113 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,60 Persen

Nasional
Ini Alasan Mengapa Kini Naik Pesawat Wajib Tes PCR

Ini Alasan Mengapa Kini Naik Pesawat Wajib Tes PCR

Nasional
Usai Jalani Pemeriksaan di KPK, Bupati Nonaktif Kuansing Andi Putra Resmi Ditahan

Usai Jalani Pemeriksaan di KPK, Bupati Nonaktif Kuansing Andi Putra Resmi Ditahan

Nasional
UPDATE 20 Oktober: Sudah Ada 109.796.866 Warga Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

UPDATE 20 Oktober: Sudah Ada 109.796.866 Warga Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE: Sebaran 914 Kasus Baru Covid-19, Jabar Tertinggi dengan 122

UPDATE: Sebaran 914 Kasus Baru Covid-19, Jabar Tertinggi dengan 122

Nasional
Percepat Pemulihan, Indonesia Tingkatkan Diplomasi Ekonomi dengan UEA dan Qatar

Percepat Pemulihan, Indonesia Tingkatkan Diplomasi Ekonomi dengan UEA dan Qatar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.