Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ribuan Orang Positif Covid-19 Masih Bepergian, Pemerintah Diingatkan Potensi Ledakan Kasus

Kompas.com - 14/09/2021, 18:24 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Nasdem Nurhadi meminta pemerintah tidak abai dengan pengawasan para pasien positif Covid-19, meski kasus Covid-19 sudah melandai di Indonesia.

Pasalnya, ia menyoroti adanya data bahwa ribuan orang masih beraktivitas di luar rumah meski terpapar Covid-19. Hal itu dideteksi oleh aplikasi PeduliLindungi.

"Karenanya, saya minta pengetatan di setiap ruang-ruang publik. Pemerintah harus terus memastikan proses 5M dan 3T. Jika kemudian semua ini diabaikan, maka tidak mustahil kasus akan segera meledak," kata Nurhadi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (14/9/2021).

Nurhadi mengaku khawatir atas kondisi yang diungkap oleh aplikasi PeduliLindungi.

Ia heran, ada pasien positif Covid-19 masih berkeliaran. Seharusnya, menurut dia, meski kondisi penularan tengah melandai, hal itu tidak boleh membuat semua pihak lengah.

"Pemerintah harus benar-benar menjaga kondisi ini," ucapnya.

Baca juga: Verifikasi Vaksin di Luar Negeri ke PeduliLindungi Aman? Kemenkes: Data Akan Dihapus

Oleh karena itu, Nurhadi mendorong pemerintah segera mengambil langkah taktis, cepat, tetapi humanis menyikapi temuan tersebut.

Dalam hal ini, Nurhadi meminta tim Satgas Covid-19 bergerak cepat mengkarantina para pasien positif Covid-19 yang terdeteksi masih beraktivitas.

"Ini berbahaya sekali, pada saat adanya tren penurunan. Tidak hanya orang-orang yang positif, tetapi lakukan tracing terhadap semua orang yang pernah kontak erat," tegasnya.

Tak hanya pemerintah, Nurhadi juga mengimbau agar masyarakat sadar diri bahwa hingga kini masih berada pada situasi pandemi Covid-19.

Oleh karena itu, kata dia, siapa saja yang terkonfirmasi positif Covid-19, harus sadar untuk melakukan isolasi mandiri.

Selain itu, ia juga menyoroti beberapa pelonggaran yang diberikan pemerintah di beberapa daerah dengan PPKM Level 3.

Salah satu kebijakan yang disorotinya adalah pembukaan bioskop dan tempat hiburan.

Baca juga: Nonton di Bioskop, Kini Pengunjung Harus Skrining dengan PeduliLindungi

Menurut Nurhadi, kebijakan itu perlu dikaji lebih dalam oleh para ahli dan pemangku kepentingan terutama berkaitan dengan pengawasan protokol kesehatan.

"Prokes ketat dan konsistensi pengawasan harus tidak boleh kendor. Jangan sampai bioskop-bioskop malah menjadi klaster-klaster baru. Karenanya pembukaan bioskop harus diikuti syarat-syarat protokol ketat. Tidak boleh tidak," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, aplikasi PeduliLindungi mendeteksi ada 3.830 orang positif Covid-19 yang masih beraktivitas di tempat-tempat umum.

"Kita bisa lihat, surprisingly tetap saja ada 3.830 orang yang masuk kategori hitam. Hitam itu artinya positif Covid, tapi masih jalan-jalan," kata Budi dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Senin (13/9/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com