Verifikasi Vaksin di Luar Negeri ke PeduliLindungi Aman? Kemenkes: Data Akan Dihapus

Kompas.com - 14/09/2021, 17:43 WIB
Warga menggunakan aplikasi PeduliLindungi di kawasan Stasiun Sudirman, Jakarta, Sabtu (28/8/2021).  ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/wsj. ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoWarga menggunakan aplikasi PeduliLindungi di kawasan Stasiun Sudirman, Jakarta, Sabtu (28/8/2021). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerbitkan fitur baru agar WNI dan WNA yang mendapatkan vaksinasi di luar negeri bisa mengakses aplikasi PeduliLindungi dan mendapatkan sertifikat vaksin.

Masyarakat dapat mendaftar dan mengisi data pribadi melalui situs vaksinln.dto.kemkes.go.id.

Lantas, bagaimana dengan keamanan data masyarakat dalam proses verifikasi dalam situs tersebut?

Chief Digital Transformation Office (DTO) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Setiaji mengatakan, masyarakat tak perlu khawatir dengan adanya kebocoran data dalam tahap verifikasi.

Baca juga: Ini Aktivitas di Jawa-Bali yang Wajib Pakai Aplikasi PeduliLindungi Berdasarkan Aturan Terbaru

Sebab, data yang telah diverifikasi Kemenkes akan langsung dihapus.

"Begitu itu (data) sudah kami approve maka akan dihapus datanya. Itu untuk menjamin data-data yang tadi diisi setelah kita lakukan verifikasi itu kami hapus, sehingga tidak ada keraguan kebocoran data," kata Setiaji dalam konferensi pers melalui kanal YouTube Kemenkes RI, Selasa (14/9/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Setiaji mengatakan, pihaknya juga berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memperkuat keamanan data.

"Dan yang penting aplikasi PeduliLindungi dan kemudian sistemnya ini ada di Indonesia data centernya," ujar dia.

Baca juga: Mulai Hari Ini, Masuk Supermarket dan Hypermarket Wajib Pakai PeduliLindungi

Untuk diketahui, sebelum masyarakat yang divaksinasi di luar negeri dapat mengakses aplikasi PeduliLindungi, terlebih dahulu harus mendaftar atau mengajukan data ke situs vaksinln.dto.kemkes.go.id

Kemudian, Kemenkes akan melakukan tahap verifikasi data. Sementara untuk WNA, verifikasi data akan dilakukan oleh kedutaan masing-masing.

Hasil verifikasi akan dikirim melalui email yang sudah didaftarkan di situs tersebut dalam kurun waktu tiga hari kerja.

Baca juga: Menkes Ingin Aplikasi PeduliLindungi Bisa Digunakan Tanpa Smartphone

Setelah data terverifikasi, maka WNI dan WNA dapat mengunduh dan mendaftar melalui aplikasi PeduliLindungi guna mengklaim sertifikat vaksin.

Dengan demikian, aktivitas ke fasilitas umum lebih mudah dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Sedang Susun Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring

Pemerintah Sedang Susun Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring

Nasional
Kementerian PPPA Minta Orangtua Awasi Konten yang Diakses Anak di Internet

Kementerian PPPA Minta Orangtua Awasi Konten yang Diakses Anak di Internet

Nasional
Survei Kemenhub: 19,9 Juta Penduduk Indonesia Ingin Mudik saat Libur Natal-Tahun Baru

Survei Kemenhub: 19,9 Juta Penduduk Indonesia Ingin Mudik saat Libur Natal-Tahun Baru

Nasional
Manfaatkan Momentum Presidensi G20, Menkominfo Ajak Pelaku Industri e-Health Kolaborasi

Manfaatkan Momentum Presidensi G20, Menkominfo Ajak Pelaku Industri e-Health Kolaborasi

Nasional
Kasus Pengadaan E-KTP, KPK Panggil 4 Saksi Termasuk Eks Dirut Pecetakan Negara

Kasus Pengadaan E-KTP, KPK Panggil 4 Saksi Termasuk Eks Dirut Pecetakan Negara

Nasional
Munarman Minta Hadir Langsung di Sidang Kasus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Munarman Minta Hadir Langsung di Sidang Kasus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Nasional
Terdakwa Terorisme Munarman Minta Dihadirkan Langsung di Pengadilan, Sidang Ditunda

Terdakwa Terorisme Munarman Minta Dihadirkan Langsung di Pengadilan, Sidang Ditunda

Nasional
Wapres Minta Pemenuhan Gizi Anak Cegah Stunting Manfaatkan Kearian Lokal

Wapres Minta Pemenuhan Gizi Anak Cegah Stunting Manfaatkan Kearian Lokal

Nasional
Bamsoet Nilai Sri Mulyani Tak Hargai MPR karena Tak Pernah Datang Rapat

Bamsoet Nilai Sri Mulyani Tak Hargai MPR karena Tak Pernah Datang Rapat

Nasional
KPAI Minta Orangtua Dampingi Anak dalam Berkomunikasi di Dunia Maya

KPAI Minta Orangtua Dampingi Anak dalam Berkomunikasi di Dunia Maya

Nasional
Ungkit Tebalnya Naskah, Eks Ketua MK Sarankan UU Cipta Kerja Dipecah 10 RUU

Ungkit Tebalnya Naskah, Eks Ketua MK Sarankan UU Cipta Kerja Dipecah 10 RUU

Nasional
Satgas Covid-19: Indonesia Perlu Belajar dari 7 Negara untuk Antisipasi Varian Omicron

Satgas Covid-19: Indonesia Perlu Belajar dari 7 Negara untuk Antisipasi Varian Omicron

Nasional
Diresmikan Jokowi, Revitalisasi Pasar Pon Trenggalek Diharapkan Tingkatkan Perdagangan

Diresmikan Jokowi, Revitalisasi Pasar Pon Trenggalek Diharapkan Tingkatkan Perdagangan

Nasional
Rektor UPN Veteran Jakarta Diminta Investigasi Penyebab Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

Rektor UPN Veteran Jakarta Diminta Investigasi Penyebab Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

Nasional
Tanggapi Putusan MK Soal UU Cipta Kerja, Jimly Sebut 2 UU Perlu Direvisi

Tanggapi Putusan MK Soal UU Cipta Kerja, Jimly Sebut 2 UU Perlu Direvisi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.