Salin Artikel

Ribuan Orang Positif Covid-19 Masih Bepergian, Pemerintah Diingatkan Potensi Ledakan Kasus

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Nasdem Nurhadi meminta pemerintah tidak abai dengan pengawasan para pasien positif Covid-19, meski kasus Covid-19 sudah melandai di Indonesia.

Pasalnya, ia menyoroti adanya data bahwa ribuan orang masih beraktivitas di luar rumah meski terpapar Covid-19. Hal itu dideteksi oleh aplikasi PeduliLindungi.

"Karenanya, saya minta pengetatan di setiap ruang-ruang publik. Pemerintah harus terus memastikan proses 5M dan 3T. Jika kemudian semua ini diabaikan, maka tidak mustahil kasus akan segera meledak," kata Nurhadi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (14/9/2021).

Nurhadi mengaku khawatir atas kondisi yang diungkap oleh aplikasi PeduliLindungi.

Ia heran, ada pasien positif Covid-19 masih berkeliaran. Seharusnya, menurut dia, meski kondisi penularan tengah melandai, hal itu tidak boleh membuat semua pihak lengah.

"Pemerintah harus benar-benar menjaga kondisi ini," ucapnya.

Oleh karena itu, Nurhadi mendorong pemerintah segera mengambil langkah taktis, cepat, tetapi humanis menyikapi temuan tersebut.

Dalam hal ini, Nurhadi meminta tim Satgas Covid-19 bergerak cepat mengkarantina para pasien positif Covid-19 yang terdeteksi masih beraktivitas.

"Ini berbahaya sekali, pada saat adanya tren penurunan. Tidak hanya orang-orang yang positif, tetapi lakukan tracing terhadap semua orang yang pernah kontak erat," tegasnya.

Tak hanya pemerintah, Nurhadi juga mengimbau agar masyarakat sadar diri bahwa hingga kini masih berada pada situasi pandemi Covid-19.

Oleh karena itu, kata dia, siapa saja yang terkonfirmasi positif Covid-19, harus sadar untuk melakukan isolasi mandiri.

Selain itu, ia juga menyoroti beberapa pelonggaran yang diberikan pemerintah di beberapa daerah dengan PPKM Level 3.

Salah satu kebijakan yang disorotinya adalah pembukaan bioskop dan tempat hiburan.

Menurut Nurhadi, kebijakan itu perlu dikaji lebih dalam oleh para ahli dan pemangku kepentingan terutama berkaitan dengan pengawasan protokol kesehatan.

"Prokes ketat dan konsistensi pengawasan harus tidak boleh kendor. Jangan sampai bioskop-bioskop malah menjadi klaster-klaster baru. Karenanya pembukaan bioskop harus diikuti syarat-syarat protokol ketat. Tidak boleh tidak," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, aplikasi PeduliLindungi mendeteksi ada 3.830 orang positif Covid-19 yang masih beraktivitas di tempat-tempat umum.

"Kita bisa lihat, surprisingly tetap saja ada 3.830 orang yang masuk kategori hitam. Hitam itu artinya positif Covid, tapi masih jalan-jalan," kata Budi dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Senin (13/9/2021).

https://nasional.kompas.com/read/2021/09/14/18243451/ribuan-orang-positif-covid-19-masih-bepergian-pemerintah-diingatkan-potensi

Terkini Lainnya

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke