Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Epidemiolog Sebut PPKM Diperlukan Selama Pandemi Covid-19 Masih Terjadi

Kompas.com - 13/09/2021, 12:57 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog Universitas Griffith Australia Dicky Budiman menilai, pembatasan kegiatan masyarakat harus terus diterapkan selama virus corona masih menjadi pandemi.

Oleh karenanya, ia mendorong pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2-4 lantaran kebijakan itu dinilai mampu menekan laju penularan virus.

"Jadi selama masa pandemi akan terus kita perlukan PPKM berlevel ini," kata Dicky kepada Kompas.com, Senin (13/9/2021).

Baca juga: Akankah PPKM di Jawa-Bali Diperpanjang? Ini Situasi Covid-19 Terkini

Kendati demikian, Dicky juga meminta pemerintah memberi penjelasan komprehensif ke publik alasan PPKM terus-menerus diperpanjang.

Masyarakat harus memahami pentingnya pembatasan di masa pandemi. 

Penjelasan yang diperluhkan mengenai mobilitas masyarakat bisa berdampak pada pemburukan situasi karena berisiko meningkatkan penularan virus, sehingga diperlukan adanya pembatasan.

Selama pembatasan dilakukan masyarakat tetap bisa beraktivitas, hanya saja disesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan virus.

"Jadi ini seperti berlalu lintas, ada polisi, ada rambu-rambu lalu lintas, supaya tidak ada kecelakaan, supaya tertib ini PPKM seperti ini," ujar Dicky.

Baca juga: Moeldoko: Jangan Sampai Pemerintah Menerapkan PPKM Darurat Lagi ...

Meski menganggap bahwa PPKM efektif menekan penularan virus corona, Dicky mengatakan, masih terdapat sejumlah catatan soal perkembangan situasi pandemi.

Misalnya, jumlah tes Covid-19 yang masih sangat rendah di berbagai daerah.

Belum lagi persentase kematian pasien virus corona yang masih bedada di atas rata-rata dunia, bahkan tertinggi di antara negara-negara ASEAN.

"Kalau bicara kematian pasien itu menunjukkan ini situasinya parah serius. Jangankan banyak, satu kematian saja sudah serius," ucap Dicky.

Persoalan lainn yang hingga kini belum terselesaikan terkait dengan vaksinasi. Dicky mengatakan, vaksinasi memang mengalami peningkatan beberapa bulan terakhir.

Baca juga: Pemerintah Dorong Daerah PPKM Level 1-3 Laksanakan PTM Terbatas

Namun demikian, angka vaksinasi terhadap lansia masih tergolong rendah dan belum juga meningkat signifikan.

Data pemerintah 12 September 2021 menyebutkan, baru 18,6 persen lansia yang sudah menerima vaksinasi dosis kedua.

Padahal, lansia menjadi golongan rentan dan rawan mengalami keparahan atau bahkan kematian jika terpapar virus corona.

Oleh karenanya, dengan kondisi-kondisi tersebut, Dicky mendorong pemerintah tidak hanya kembali memperpanjang PPKM, tetapi juga terus meningkatkan 3T atau testing, tracing, dan treatment, serta memperluas cakupan vaksinasi.

"Karena ini kita masih menghadapi potensi gelombang ketiga, ini yang harus dijadikan pengalaman," kata dia.

Adapun PPKM Level 2-4 di Jawa-Bali berakhir Senin (13/9/2021) hari ini setelah berlangsung selama 7 hari terhitung sejak 7 September 2021.

Hingga kini belum diketahui apakah kebijakan tersebut kembali diperpanjang atau tidak, atau dilanjutkan dengan sejumlah pelonggaran seperti pada PPKM beberapa waktu terakhir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com