Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 13/09/2021, 06:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2-4 di Jawa-Bali berakhir Senin (13/9/2021) hari ini setelah berlangsung selama tujuh hari terhitung sejak 7 September 2021.

Pada periode PPKM ini, pemerintah melakukan pelonggaran di berbagai sektor kegiatan, misalnya, waktu makan atau dine in di mal diperpanjang menjadi 60 menit dengan pembatasan pengunjung menjadi 50 persen.

Kemudian, dilakukan uji coba pembukaan 20 tempat wisata di kota kategori level 3 dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan implementasi platform PeduliLindungi.

Baca juga: Langgar PPKM, Tempat Karaoke dan Restoran Disegel Polisi, Pengunjung Positif Narkoba Diamankan

Berbagai pelonggaran dilakukan lantaran pemerintah menilai situasi Covid-19 sudah menunjukkan perbaikan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, perbaikan situasi pandemi ditandai dengan berkurangnya kabupaten/kota yang berstatus level 4 dalam pelaksanaan PPKM.

"Pada 5 September 2021 hanya 11 kota di Jawa-Bali yang ada pada level 4, dari sebelumnya berjumlah 25 kabupaten/kota," kata Luhut dalam konferensi pers Senin (6/9/2021) malam.

Tak hanya itu, peningkatan yang signifikan juga terjadi pada daerah berstatus level 2. Jumlah kabupaten/kota berstatus level 2 meningkat dari sebelumnya 27 menjadi 43 kabupaten/kota.

Selain itu, Luhut mengatakan, indikator-indikator lain seperti penambahan kasus Covid-19, jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit dan jumlah kematian di Jawa-Bali juga terus mengalami perbaikan.

Baca juga: Syarat Naik Kereta dan Pesawat Saat PPKM 7-13 September 2021

Meski demikian, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat tak euforia berlebihan merespons penurunan situasi pandemi virus corona di Indonesia. Ia mengingatkan bahwa Covid-19 tak mungkin hilang sepenuhnya.

"Kita semuanya bersama-sama harus menyampaikan kepada masyarakat, kepada rakyat bahwa yang namanya Covid ini tidak mungkin hilang secara total," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin malam.

"Yang bisa kita adalah mengendalikan, ini penting. Statement ini penting sekali supaya tidak terjadi euforia yang berlebihan," ucap dia.

Presiden mengingatkan bahwa varian Delta masih tetap mengintai siapa pun yang lengah dalam menerapkan protokol kesehatan.

Baca juga: Jokowi: Kita Harus Siapkan Transisi dari Pandemi ke Endemi

Jokowi juga meminta seluruh pihak waspada terhadap potensi penularan varian baru virus Corona Mu atau B.1.621. Ia tidak ingin varian tersebut kembali menyebabkan lonjakan kasus corona di Indonesia.

"Begitu lengah, (Covid-19) bisa naik lagi," kata dia.

Situasi Covid-19 terkini

Meski situasi diklaim membaik, penularan virus corona sejatinya masih terjadi di Indonesia.

Pasien Covid-19 bertambah ribuan orang tiap harinya.

Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 melaporkan penambahan 3.779 kasus baru Covid-19 pada Minggu (12/9/2021).

Dengan penambahan itu, jumlah kasus Covid-19 di Tanah Air total mencapai 4.167.511, terhitung sejak diumumkannya kasus pertama pada 2 Maret 2020.

Baca juga: UPDATE 12 September: Tambah 3.779, Kini Ada 4.167.511 Kasus Covid-19 di Indonesia

Berdasarkan data, penambahan kasus baru tersebar di 34 provinsi. Penambahan tertinggi ada di Jawa Barat sebanyak 567 kasus.

Kemudian, Jawa Timur dengan 367 kasus, DKI Jakarta dengan 306 kasus, lalu Sumatera Utara bertambah 281 kasus dan Jawa Tengah bertambah 168 kasus.

Adapun jumlah kasus aktif tercatat ada 109.869 kasus. Kasus aktif adalah pasien positif Covid-19 yang sedang menjalani perawatan, baik di rumah sakt, isolasi mandiri maupun di isolasi terpusat.

Kemudian, berdasarkan data yang sama, ada penambahan 9.401 kasus sembuh Covid-19, sehingga total kasus sembuh kini 3.918.753.

Sementara itu, kasus kematian bertambah 188 orang, sehingga total pasien Covid-19 meninggal dunia yaitu 138.889 jiwa.

Baca juga: PPKM Diperpanjang, Ini 43 Daerah di Jawa-Bali yang Berstatus Level 2

Dengan situasi tersebut, akankah PPKM Level 2-4 di Jawa-Bali kembali diperpanjang? Atau pemerintah bakal menambah pelonggar berbagai sektor kegiatan?

Ahli epidemiologi Indonesia di Griffith University, Dicky Budiman, menyarankan pemerintah kembali memperpanjang PPKM di Jawa-Bali dan daerah lainnya sebagai upaya pengendalian pandemi Covid-19.

Dicky mengatakan, PPKM dengan status level daerah dibutuhkan agar aktivitas masyarakat menjadi terukur dan bertahap sehingga tidak berdampak pada perburukan pandemi Covid-19.

"Masyarakat banyak bertanya kapan PPKM akan berakhir, ya selama pandemi ini ada, sebetulnya PPKM itu akan ada, dan WHO di setiap pandemi ya begitu juga ada gradasi sampai dicabut nanti status pandemi," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 1 April Hari Memperingati Apa?

Tanggal 1 April Hari Memperingati Apa?

Nasional
Hari Nasional dan Internasional Bulan April 2023

Hari Nasional dan Internasional Bulan April 2023

Nasional
Rapat Komisi III DPR Bersama Mahfud MD Selesai, Bakal Dilanjutkan Bersama Sri Mulyani

Rapat Komisi III DPR Bersama Mahfud MD Selesai, Bakal Dilanjutkan Bersama Sri Mulyani

Nasional
Bambang Pacul Tolak Pembentukan Pansus, Minta Mahfud MD Benahi Data Transaksi Rp 349 Triliun di Kemenkeu

Bambang Pacul Tolak Pembentukan Pansus, Minta Mahfud MD Benahi Data Transaksi Rp 349 Triliun di Kemenkeu

Nasional
Politikus Demokrat Ini Tolak Ucapan Mahfud yang Sebut DPR Halang-halangi Penegakan Hukum Transaksi Rp 349 T

Politikus Demokrat Ini Tolak Ucapan Mahfud yang Sebut DPR Halang-halangi Penegakan Hukum Transaksi Rp 349 T

Nasional
Resmikan 'Wind Tunnel' Terjun Payung, Dankor Brimob Harap Nantinya Bisa Digunakan Taruna Akpol

Resmikan "Wind Tunnel" Terjun Payung, Dankor Brimob Harap Nantinya Bisa Digunakan Taruna Akpol

Nasional
Pengakuan Ketua Komisi III Saat Mulai Ikuti Rapat Bahas Transaksi Rp 349 T: Asli, Saya Enggak Paham

Pengakuan Ketua Komisi III Saat Mulai Ikuti Rapat Bahas Transaksi Rp 349 T: Asli, Saya Enggak Paham

Nasional
Soal Dugaan Pencucian Uang Impor Emas Rp 189 Triliun di Bea Cukai, PPATK Sebut Ada Perubahan Pola

Soal Dugaan Pencucian Uang Impor Emas Rp 189 Triliun di Bea Cukai, PPATK Sebut Ada Perubahan Pola

Nasional
DPR Lanjut Rapat dengan Mahfud Sampai Tengah Malam, Pacul: Ini Rapat Paling Luar Biasa!

DPR Lanjut Rapat dengan Mahfud Sampai Tengah Malam, Pacul: Ini Rapat Paling Luar Biasa!

Nasional
Dankor Brimob Resmikan Wind Tunnel dan Simulator Terjun Payung, Terbesar Se-Asia Tenggara

Dankor Brimob Resmikan Wind Tunnel dan Simulator Terjun Payung, Terbesar Se-Asia Tenggara

Nasional
Waspada Survei Abal-Abal, Masyarakat Diharapkan Perkuat Literasi Survei

Waspada Survei Abal-Abal, Masyarakat Diharapkan Perkuat Literasi Survei

Nasional
Beda dengan Sri Mulyani, Mahfud Sebut Transaksi Janggal yang Langsung Libatkan Pegawai Kemenkeu Rp 35 Triliun

Beda dengan Sri Mulyani, Mahfud Sebut Transaksi Janggal yang Langsung Libatkan Pegawai Kemenkeu Rp 35 Triliun

Nasional
Kaget Mahfud Sampaikan Paparan dengan Tensi Tinggi, Anggota Komisi III: Maklum Jam Puasa

Kaget Mahfud Sampaikan Paparan dengan Tensi Tinggi, Anggota Komisi III: Maklum Jam Puasa

Nasional
Sri Mulyani dan Mahfud Beda Data soal Transaksi Janggal, Anggota DPR Usul Bikin Pansus

Sri Mulyani dan Mahfud Beda Data soal Transaksi Janggal, Anggota DPR Usul Bikin Pansus

Nasional
Bawaslu Minta Ratusan Ribu Data Pemilih Penyandang Disabilitas Diperhatikan

Bawaslu Minta Ratusan Ribu Data Pemilih Penyandang Disabilitas Diperhatikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke