CR7, Jennifer Lopez, PAN, Gerindra, dan Fenomena CLBK

Antara PAN dan Gerindra

Usai Presiden Joko Widodo mengumpulkan semua ketua umum dan sekretaris jenderal partai-partai pendukungnya yang memiliki kursi di parlemen di Istana Merdeka, Jakarta (25 Agustus 2021), ada wajah “baru tetapi lama” yang ikut hadir: Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Sekjen PAN Eddy Soeparno.

Meskipun pertemuan itu disebut hanya membicarakan pandemi Covid-19, tak bisa dinafikan pesan kemesraan PAN dengan koalisi gemuk Jokowi saat ini. Bukan hanya makan siang, dalam politik tidak ada sarapan bahkan makan malam yang gratis. Pasti ada maksud tertentu di balik merapatnya PAN ke kubu pemerintah saat ini.

PAN bukan pemain baru dalam pemerintahan Jokowi karena pernah menjadi pendukung duet periode pertama Joko Widodo–Jusuf Kalla di pertengahan jalan.

Walau masuk gerbong pemerintahan setelah sebelumnya berada di kubu Prabowo Subianto– Hatta Rajasa di pemilihan presiden (Pilpres) 2014, PAN beroleh satu kursi menteri yakni Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dijabat politisi senior Asman Abnur.

Menjelang Pilpres 2019, arah kemudi PAN yang saat itu masih didominasi kubu Amine Rais berada di kubu Prabowo Subianto–Sandiaga Uno. PAN tahu diri dan menarik menterinya di kabinet kerja Jokowi–JK di 2018.

Kini di penghujung akhir pemerintahan Jokowi–Amin, keputusan PAN untuk CLBK tentu akan mengubah konstelasi dan formasi di kabinet sekarang.

Apakah kursi menteri perhubungan, menteri pemberdayaan aparatur negara, menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan atau menteri koperasi dan usaha kecil menengah yang diberikan ke PAN sebagai imbal dukungan ke kubu pemerintahan.

Sebetulnya, tanpa dukungan PAN pun koalisi Jokowi–Amin sudah lebih dari cukup untuk penguasaan parlemen dan mengamankan semua program-program pemerintahan dalam penanganan pandemi termasuk dukungan untuk pemindahan ibukota negara.

Tetapi jika sasaran jangka panjangnya adalah dukungan terhadap amandemen UUD 1945 dan suksesi 2024, maka langkah Jokowi tidak terlepas dari upaya mitigasi politik. Jokowi perlu mencari “ban serep” jika nanti ada satu atau dua partai memilih jalan sendiri dan lepas dari koalisi.

Dengan merapatnya PAN, Jokowi mendapat dukungan dari tujuh partai politik di DPR. Mantan wali kota Solo itu berhasil mengamankan 471 kursi parlemen.

Selain itu, Jokowi juga mengantongi perolehan suara partai pada Pemilu 2019 sebesar 77,31 persen. Praktis kubu oposisi hanya menyisahkan Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera yang semakin lemah.

Perolehan suara partai-partai besar pada Pemilu 2019 adalah sebagai berikut: PDIP 19,33 persen; Gerindra 12,57 persen; Golkar 12,31 persen; PKB 9,69 persen; Nasdem 9,05 persen; PKS 8,21 persen; Demokrat 7,77 persen; PAN 6,84 persen; serta PPP 4,52 persen.

Sementara, rincian suara partai-partai kecil: Perindo 2,67 persen; Berkarya 2,09 persen; PSI 1,89 persen; Hanura 1,54 persen; PBB 0,79 persen; Garuda 0,50 persen; serta PKPI 0,22 persen.

Sebaliknya Gerindra yang pernah menjalin kemesraan dengan PDIP saat mengusung Megawati Soekarnoputeri dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2009 lalu, tempaknya kini tengah kasmaran “berat”.

Walau di Pilpres 2014 dan 2019 keduanya berada di kubu yang berseberangan tetapi usai Prabowo dan Gerindra ditarik masuk ke pemerintahan Jokowi–Amin, tidak ada lagi jurang yang memisahkan PDIP dan Gerindra.

Kemesraan "banteng" dan "burung garuda" ini sudah ditunjukkan di berbagai ajang pemilihan kepala daerah (Pilkada). Di Pilkada Provinsi Kalimantan Utara 2020 misalnya, PDIP, Gerindra, PPP bahkan Demokrat mengusung calon yang sama yaitu Zainal Arifin Paliwang dan Yansen Tipa Padan dan menang.

Di Pilkada serentak 2020 saja, antara PDIP dan Gerindra bahu membahu di 33 daerah dari total 270 daerah yang menggelar pilkada

Akankah PDIP dengan Gerindra bisa mengikat lebih erat dalam pernikahan politik nasional, tidak sekadar pilkada lokal? Hanya waktu yang bisa menjawab.

Sekali lagi, dalam politik tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada musuh dan teman yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan. Dan yang pasti, unsur kepentingan bersama dan saling mengakomodasi kekuasaan menjadi tujuan dari CLBK tersebut.

Ada selarik pesan Bung Karno yang kiranya menjadi pengingat untuk kebajikan dalam berjuang di ranah politik, termasuk di dalamnya pegangan untuk berkoalisi ;

“Pemilihan umum jangan menjadi tempat pertempuran. Perjuangan kepartaian yang dapat memecah persatuan bangsa Indonesia.”

Semoga ini menjadi kata kunci dalam ber-CLBK. Selamat datang CLBK.