Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Merapat ke Koalisi, Pengamat: Agar Kekuasaan Aman karena Ada Suara Minta Jokowi Turun

Kompas.com - 26/08/2021, 12:23 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menduga, isu masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) dalam partai politik (parpol) koalisi pemerintahan dikarenakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin menambah kekuatan politik pemerintah.

Kekuatan politik yang ditambah, kata Ujang, juga bukan tanpa alasan. Sebab, beberapa waktu terakhir terdengar suara-suara masyarakat yang menginginkan turunnya Jokowi sebagai Kepala Negara.

"Jadi ini agar kekuasannya (Jokowi) aman. Karena ada suara-suara dari masyarakat juga yang minta Jokowi turun," kata Ujang saat dihubungi Kompas.com, Kamis (26/8/2021).

Baca juga: Politisi PKS: Haknya PAN untuk Jadi Oposisi atau Gabung Koalisi

Kemudian, Ujang menilai bahwa masuknya PAN dalam koalisi merupakan kewaspadaan dan kekhawatiran Jokowi dalam menghadapi tahun politik ke depan.

Menurut dia, tahun-tahun politik ke depan itu dipenuhi ketidakpastian. Dengan demikian, menambah barisan koalisi pemerintah menjadi suatu keniscayaan bagi Jokowi.

"Goyang menggoyang itu tetap akan ada. Jadi butuh dukungan back up politik dari banyak partai," ucap dia. 

Lebih lanjut, Ujang berpendapat bahwa masuknya PAN dalam koalisi pemerintah juga dinilai saling menguntungkan kedua belah pihak.

Untuk Jokowi sebagai kepala pemerintahan, tentu akan diuntungkan karena bertambahnya koalisi akan memperkuat dukungan politik.

"Dan untung untuk PAN yaitu bisa di-backup oleh pemerintah dalam banyak hal. Bagi Jokowi, koalisi gemuk tak masalah, yang penting dirinya aman dan kuat," kata dia.

Baca juga: Viva Yoga: PAN Sejak Kepemimpinan Zulkifli Hasan Tegaskan Dukung Pemerintah

Di sisi lain, Ujang memprediksi masuknya PAN akan membuat oposisi pemerintah justru melemah.

Bahkan, masuknya PAN itu juga akan memperberat jalan oposisi dalam berhadap-hadapan dengan koalisi Jokowi.

"Dalam politik, masuknya PAN ke koalisi Jokowi merupakan hal biasa. Semua berbalut kepentingan pragmatis saja. Jika kepentingannya sama akan bersama, namun jika kepentingannya beda, maka akan bermusuhan," tutur dia.

Ujang juga sudah memprediksi akan terjadinya reshuffle dalam kabinet Indonesia Maju saat ini akibat masuknya PAN.

Diibaratkan makan siang, tidak ada yang gratis. Oleh karena itu, menurut dia, mungkin saja PAN mendapat satu kursi menteri dalam kabinet.

"Tak ada koalisi yang tulus. Semua berbalut kepentingan dan saling dukung. Namun, jika PAN tak dapat menteri, itu mungkin sudah deal dengan Jokowi. Namun biasanya, jika berkoalisi yang dapat kompensasi," kata Ujang.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com