Salin Artikel

PAN Merapat ke Koalisi, Pengamat: Agar Kekuasaan Aman karena Ada Suara Minta Jokowi Turun

Kekuatan politik yang ditambah, kata Ujang, juga bukan tanpa alasan. Sebab, beberapa waktu terakhir terdengar suara-suara masyarakat yang menginginkan turunnya Jokowi sebagai Kepala Negara.

"Jadi ini agar kekuasannya (Jokowi) aman. Karena ada suara-suara dari masyarakat juga yang minta Jokowi turun," kata Ujang saat dihubungi Kompas.com, Kamis (26/8/2021).

Kemudian, Ujang menilai bahwa masuknya PAN dalam koalisi merupakan kewaspadaan dan kekhawatiran Jokowi dalam menghadapi tahun politik ke depan.

Menurut dia, tahun-tahun politik ke depan itu dipenuhi ketidakpastian. Dengan demikian, menambah barisan koalisi pemerintah menjadi suatu keniscayaan bagi Jokowi.

"Goyang menggoyang itu tetap akan ada. Jadi butuh dukungan back up politik dari banyak partai," ucap dia. 

Lebih lanjut, Ujang berpendapat bahwa masuknya PAN dalam koalisi pemerintah juga dinilai saling menguntungkan kedua belah pihak.

Untuk Jokowi sebagai kepala pemerintahan, tentu akan diuntungkan karena bertambahnya koalisi akan memperkuat dukungan politik.

"Dan untung untuk PAN yaitu bisa di-backup oleh pemerintah dalam banyak hal. Bagi Jokowi, koalisi gemuk tak masalah, yang penting dirinya aman dan kuat," kata dia.

Di sisi lain, Ujang memprediksi masuknya PAN akan membuat oposisi pemerintah justru melemah.

Bahkan, masuknya PAN itu juga akan memperberat jalan oposisi dalam berhadap-hadapan dengan koalisi Jokowi.

"Dalam politik, masuknya PAN ke koalisi Jokowi merupakan hal biasa. Semua berbalut kepentingan pragmatis saja. Jika kepentingannya sama akan bersama, namun jika kepentingannya beda, maka akan bermusuhan," tutur dia.

Ujang juga sudah memprediksi akan terjadinya reshuffle dalam kabinet Indonesia Maju saat ini akibat masuknya PAN.

Diibaratkan makan siang, tidak ada yang gratis. Oleh karena itu, menurut dia, mungkin saja PAN mendapat satu kursi menteri dalam kabinet.

"Tak ada koalisi yang tulus. Semua berbalut kepentingan dan saling dukung. Namun, jika PAN tak dapat menteri, itu mungkin sudah deal dengan Jokowi. Namun biasanya, jika berkoalisi yang dapat kompensasi," kata Ujang.

Untuk itu, ia mengajak semua pihak untuk melihat ke depan. Jika terjadi reshuffle, artinya ada akomodasi Jokowi terhadap PAN.

Ia memprediksi, satu posisi menteri yang diberikan terhadap PAN akan menggeser menteri dari non partai politik.

Sebelumnya diberitakan, muncul isu bahwa PAN bergabung dengan koalisi pemerintah Jokowi-Ma'ruf usai pertemuan yang dilakukan Presiden Jokowi dan ketum, sekjen parpol koalisi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (25/8/2021) sore.

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga mengatakan, partainya telah menyatakan dukungan pada pemerintah sejak mulai dipimpin oleh Ketum PAN Zulkifli Hasan.

"PAN sejak kepemimpinan Ketum Bang Zul telah menegaskan sebagai partai politik pendukung pemerintah, ikut sebagai partai koalisi," kata Yoga saat dihubungi, Rabu.

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/26/12235591/pan-merapat-ke-koalisi-pengamat-agar-kekuasaan-aman-karena-ada-suara-minta

Terkini Lainnya

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke